Penahanan Mafia Tanah di Kragilan Berlanjut

SERANG – Penahanan Kepala Desa Silebu, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Saepudin berlanjut. Kamis (21/6), tersangka pemalsuan surat atau dokumen negara itu dijebloskan ke dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas II B Serang. “Kita tahan. Penahanan selama 20 hari. Mudah-mudahan sebelum masa tahanan habis, perkara sudah bisa kita limpahkan ke Pengadilan,” kata Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Serang Ardi Wibowo di ruang kerjanya, Jumat (22/6).

Penahanan Saepudin bersamaan dengan dua tersangka lain, yakni Ade Suprihatin dan Mahdum. Sementara. Dua tersangka lain, Jumroni alias Kidung dan Sainan telah dilimpahkan ke PN Serang. Keempatnya disangka melanggar Pasal 263 Jo 266 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Pemalsuan Dokumen Akta Otentik. “Dua tersangka lain sudah limpah. Senin depan sudah pembacaan dakwaan,” kata Ardi Wibowo.

Dikatakan Ardi, pemalsuan dokumen negara berupa surat tanah itu, bermula dari rencana PT Sinar Dajili Makmur (SDM) membangun sebuah perumahan. Pembangunan itu membutuhkan tanah seluas 50 hektare. “PT SDM memberikan kuasa kepada Agus untuk mengurusnya dengan Kades. Total dana yang diserahkan PT SDM Rp4 miliar untuk 15 hektare,” kata Ardi.

Namun, dana tersebut tidak digunakan Saepudin untuk melakukan pembebasan tanah. Dia bersama empat tersangka lain memalsukan surat kepemilikan tanah. Modusnya, sidik jari ahli waris pemilik tanah dipalsukan. “Mereka membayar orang Rp2 juta untuk berpura-pura menjadi ahli waris agar bisa menerbitkan SPH (surat pelepasan hak-red) kepada pihak perusahaan,” kata Ardi.

Persoalan ini terendus aparat setelah pemilik lahan di Blok 006, Desa Silebu, seluas 2.024 meter persegi bernama Wahab membuat laporan. Saepudin dituding telah merekayasa kepemilikan tanah. Caranya, Wahab dinyatakan telah meningal dunia dalam warkah tanah. Kematian itu didasarkan atas keterangan surat kematian dari Kades Silebu.

Lalu, sindikat ini mencatat seseorang bernama Lamri sebagai ahli waris tunggal. Sainan berperan sebagai Lamri. Berbekal surat-surat tersebut diterbitkan SPH oleh Camat Kragilan Ajuntono selaku pejabat pembuat akta tanah (PPAT). “Pemiliknya masih hidup dan Lamri itu tidak ada hubungan apa-apa dengan Wahab,” jelas Ardi.

Disinggung keterlibatan pihak lain pada perkara tersebut, Ardi mengaku telah memberikan petunjuk kepada penyidik Tindak Pidana Khusus (Tipidsus) Satuan Reskrim Polres Serang. “Kita sudah berikan petunjuk. Kalau ditemukan bukti yang dimintakan tanggung jawab (tersangka-red). Salah satunya, mendalami peran Camat,” kata Ardi.

Namun, Ardi mengaku tidak dapat mengintervensi proses penyidikan. Dia menyerahkan seluruhnya kepada penyidik. “Nanti, kita lihat di persidangan. Kalau ditemukan fakta dan bukti di persidangan, bisa saja hakim mengeluarkan penetapan (tersangka-red),” kata Ardi. Terkait petunjuk jaksa itu, Kasatreskrim Polres Serang Ajun Komisaris Polisi (AKP) David Chandra Babega belum dapat dikonfirmasi. Tadi malam, panggilan dan pesan singkat yang dikirimkan Radar Banten tidak direspons. (Merwanda/RBG)