Penanganan Covid Belum Optimal

0
2284
Pimpinan dan anggota Fraksi Gerindra DPRD Banten melakukan refleksi akhir tahun 2020, menyikapi pandemi Covid-19 dan layanan dasar lainnya di Rumah Aspirasi Desmond J Mahesa, Kota Serang, Rabu (23/12).

SERANG – Fraksi Gerindra DPRD Banten menilai penanganan dan pencegahan covid-19 di Provinsi Banten belum optimal, sehingga Pemprov Banten diminta lebih meningkatkan koordinasi dengan kabupaten/kota.

Penilaian itu disampaikan pimpinan dan anggota Fraksi Gerindra usai melakukan refleksi tahun 2020, di Rumah Aspirasi Desmond J Mahesa, Kota Serang, Rabu (23/12).

Ketua Fraksi Gerindra Agus Supriyatna mengungkapkan, pandemi covid-19 yang terjadi hampir 10 bulan sejak Maret 2020, telah meluluhlantakan sendi-sendi kehidupan. Selain masalah kesehatan, dampaknya juga berpengaruh pada sector ekonomi, social dan pendidikan. Celakanya, pandemi ini masih terus menunjukkan trend peningkatan hingga akhir tahun 2020.

“Semua daerah termasuk Provinsi Banten dihadapkan pada persoalan covid, kami melihat sudah ada upaya yang dilakukan meskipun hasilnya belum optimal,” kata Agus kepada wartawan usai refleksi.

Ia melanjutkan, berdasarkan hasil kajian dan pantauan Fraksi Gerindra, terutama dalam hal kebijakan anggaran dalam melawan covid, Pemprov  Banten telah mengalokasikan anggaran lebih dari satu triliun. Namun anggaran sebesar itu belum cukup masif menekan penyebaran covid-19.

“Pada kenyataannya penyebaran covid-19 masih berlanjut dan jumlah orang yang terinfeksi terus bertambah. Bahkan akhir Desember 2020, seluruh rumah sakit rujukan untuk pasien covid-19 di Banten nyaris penuh dan pemprov meminta masyarakat jangan sakit dan jangan ke rumah sakit,” bebernya.

Oleh sebab itu, Agus mengingatkan Gubernur Banten Wahidin Halim selaku Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid Provinsi Banten untuk meningkatkan koordinasi dengan bupati/walikota, sehingga awal tahun 2020 semua daerah di Banten bisa masuk zona hijau atau minimal zona kuning.

“Dari segi anggaran sebenarnya penanganan Covid sudah memadai, belum lagi ditambah dengan partisipasi masyarakat dan dunia usaha,” pungkasnya.

Senada, Ketua DPRD Banten yang juga menjadi Sekretaris DPD Partai Gerindra Provinsi Banten Andra Soni menambahkan, meluasnya penyebaran Covid di Banten menjadi sebuah peringatan bagi semua pimpinan daerah tentang artinya kolaborasi. Sebab bila penanganannya tidak dilakukan sinergis maka sulit bagi Banten masuk zona hijau.

“Akibatnya proses pembelajaran menjadi terganggu. Sementara pembelajaran online tidak terlalu efektif. Hanya daerah zona hijau yang bisa menggelar pembelajaran tatap muka,” katanya.

Terkait anggaran penanganan Covid hasil refocusing, Menurut Andra ini juga harus menjadi perhatian pemprov. Sebab akibat refocusing anggaran, pemprov sampai melakukan pinjaman daerah yang imbasnya akan memberatkan APBD Banten beberapa tahun ke depan.

“Pinjaman Pemprov Banten kepada Pemerintah Pusat melalui Menteri Keuangan sebesar Rp 4,9 triliun kemungkinan bisa membebani postur APBD tahun berikutnya, karena harus membayar cicilan hutang selama 10 tahun. Oleh karena itu perlu dibuat skema cicilan pinjaman secara sistematis, disiplin, dan terukur. Selain itu, dalam penggunaan pinjaman.

“Pemprov harus focus menggunakan dana pinjaman untuk program-program kegiatan yang urgent, mendesak, dan prioritas, serta dilaksanakan secara efektif, efisien, tepat sasaran dan transparan,” ungkapnya.

Diakhir paparannya, Andra meminta pemprov untuk melakukan berbagai terobosan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di tengah pandemi, sehingga bisa membayar hutang pinjaman daerah.

“Selama ini pendapatan daerah masih sangat bertumpu pada pajak daerah, terutama yang berkaitan dengan kendaraan bermotor. Tapi pendapatan dari sektor yang lainnya, seperti pajak air permukaan, pajak rokok, retribusi daerah, dan lain-lain, masih belum menggembirakan, karena itu memerlukan terobosan-terobosan yang progresif,” pungkasnya. (den/air)