Penarikan PBB P-2 Rawan Pungli, Bayanjakda Diminta Transparan

0
765 views
MENGECEK ALAT PEMBAYARAN: Bupati Irna Narulita mencoba sistem pembayaran pajak online usai menghadiri acara Rapat Koordinasi Penerimaan PBB P-2 dan launching pembayaran PBB P-2 sistem online di salah satu hotel di Pandeglang, Senin (31/7). FOTO: ADIB/RADAR BANTEN

PANDEGLANG – Bupati Irna Narulita mengatakan bahwa penarikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P-2) yang dikelola oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah (Bayanjakda) rawan dipungli. Oleh karena itu, orang nomor satu di Kabupaten Pandeglang ini menyarankan agar teknis pengelolaan pajak tersebut dilakukan dengan transparan.

Demikian pernyataan tersebut disampaikan Irna dalam acara rapat koordinasi penerimaan PBB P-2 dan launching pembayaran PBB P-2 sistem online di salah satu hotel di Pandeglang, Senin (31/7). Hadir, Asda Bidang Administrasi Umum (Adum) Olis Solihin, Kepala Bayanjakda Utuy Setiadi, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Taufik Hidayat, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) Indah Dinarsiani, dan tamu undangan lain.

Kata Irna, selama ini Bayanjakda kerap menjadi perhatian masyarakat, karena ditengarai kerap terjadi praktik pungli saat melakukan pembayaran pajak. “Selama ini personel pajak di-paido bae (dicela-red), tempatnya sarang pungli. Makanya dipublikasi oleh pajak untuk kegiatan apa saja, pemasukannya berapa banyak, dua miliarkah atau lebih. Publis biar masyarakat juga tahu berapa pemasukan kita dan digunakan untuk apa saja,” katanya, kemarin.

Irna menyarankan agar semua pegawai di instansi tersebut bekerja optimal dan tidak melakukan praktik pungli, karena bisa mencoreng nama baik Kabupaten Pandeglang. “Naudzubillah kalau di Bayanjakda kena OTT. Tercoreng semuanya, Bupati jadi sorotan. Makanya optimalkan kinerja dan sampaikan secara transparan semuanya. Ibu tidak mau ada kegiatan pungli di sini, lakukan semuanya secara benar dan transparan,” katanya.

Irna mengaku, terus melakukan berbagai upaya untuk mencegah praktik pungli di semua organisasi perangkat daerah (OPD), diantaranya dengan memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap semua kegiatan. “Ibu tidak mau lagi ada persoalan pungli di Pandeglang. Makanya semua pegawai harus memiliki integritas, dan itu harus ditanam. Selain itu, pegawai Bayanjakda juga harus memiliki komitmen yang jelas agar bisa mengoptimalkan penerimaan PBB P-2 dengan baik,” katanya.

Irna mengklaim, uang yang masuk ke kas daerah melalui penarikan pajak bisa dipergunakan untuk kegiatan pembangunan, seperti sarana dan prasaran infrastruktur, sarana kesehatan, sarana pendidikan, dan lainnya. “Masukan semua kegiatan itu, buat membangun infrastrukturkah, mengentaskan kemiskinankah, atau lainnya. Masyarakat juga enggak akan rugi kalau semua pengelolaannya jelas dan transparan,” katanya.

Kepala Bayanjakda Kabupaten Pandeglang, Utuy Setiadi mengaklaim, terus melakukan pengawasan terhadap semua pegawai di instansinya. Tujuannya, kata dia, selain untuk mengoptimalkan kinerja, juga untuk mencegah adanya praktik pungli. “Pengawasan terus kita lakukan. Makanya, setiap pembayaran pajak sekarang bisa dilakukan langsung melalui rekening, enggak menggunakan uang tunai. Kalau ada yang menggunakan uang tunai, kita tolak,” katanya.

Utuy mengancam, apabila ada pegawai Bayanjakda melakukan praktik pungli, bakal segera ditindak dan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. “Langsung kita tindak. Kalau dia non PNS (ASN-red) bakal langsung kita putus kontrak kerjanya. Kalau dia PNS (ASN-red) akan kita tindak sesuai dengan undang-undang yang berlaku, serta memberikan sanksi tegas. Bila perlu diberhentikan dari pekerjaannya,” katanya. (Adib/RBG)