Penataan Pasar Induk Rau Tak Jelas

Pedagang Pasar Rau yang tergabung dalam PMPPKS menyampaikan aspirasi kepada Dewan di Gedung DPRD Kota Serang, Senin (16/12).

SERANG – Wacana penataan Pasar Induk Rau (PIR) yang dilakukan Pemkot Serang tak kunjung tuntas. Alih-alih ditata, pedagang justru mengeluhkan kondisi pasar yang semakin semrawut.

Keluhan disampaikan puluhan pedagang yang tergabung dalam Persatuan Masyarakat Pedagang dan Pengembangan Kota Serang (PMPPKS) di DPRD Kota Serang, Senin (16/12). Mereka menanyakan konsep penataan yang dilakukan Pemkot Serang. Bahu jalan pada area pasar yang sempat dibersihkan, kini kembali lagi digunakan pedagang kaki lima (PKL). Bahkan, berdiri bangunan awning yang dipakai sebagai lapak berjualan.

Pedagang juga mengeluhkan fasilitas umum yang ada di dalam pasar. Menurut mereka, fasilitas umum yang semestinya menjadi lalu lalang pembeli malah dibangun dan disewakan kepada pedagang. Akibatnya, akses di dalam semakin sempit dan semrawut.

“Kami mohon aturan baik perda maupun undang-undang dilakukan. Terutama soal kekumuhan yang semestinya dijalankan pengelola. Jangan sampai menyimpang dari yang disepakati,” kata perwakilan pedagang PIR Safei Jasmin usai pertemuan.

Ia meminta Pemkot tegas dalam menertibkan kesemrawutan yang ada. “Tolong tertibkan agar masyarakat bisa nyaman. Baik itu berdagang dan konsumen bisa tertib, jangan sampai pedagang resah,” keluhnya.

Aspirasi pedagang ditanggapi Wakil Ketua DPRD Kota Serang Roni Alfanto. Politikus NasDem itu didampingi Ketua Komisi I Bambang Janoko dan Ketua Komisi II Pujiyanto dan beberapa anggota Komisi IV DPRD Kota Serang.

Roni tidak menampik aspirasi yang disampaikan pedagang. Menurutnya, penataan PIR masih belum tuntas. Baik penempatan pedagang, kebersihan sampai kelayakan tempat berbelanja.

“Tadi banyak mencuat soal fasilitas umum yang digunakan untuk komersial. Informasi yang kita dapat ini seperti bangunan Pasar Rau dan pengelolaannya kemudian perawatannya juga kurang,” jelasnya.

Pertemuan tersebut, ucap Roni, sebagai tindak lanjut pertemuan pada 2 Desember lalu dengan lintas komisi. “Setelah ini kita akan disposisi kepada komisi-komisi (berwenang) baiknya bagaimana dengan kondisi yang ada,” katanya.

Ketua Komisi I DPRD Kota Serang Bambang Janoko mengatakan, aspirasi pedagang bukan untuk kali pertamanya. Bahkan, pertemuan seperti ini pernah dilakukan semenjak Kota Serang berdiri. Akan tetapi, tidak pernah kunjung usai terkait relokasi PIR.

“Saya Komisi I akan memanggil pemilik kios dan los termasuk Walikota karena ini domain saya, saya akan tindak lanjuti itu,” katanya.

Kata dia, PIR semenjak dirinya kecil hingga saat ini belum kunjung usai penataannya. Padahal pasar tersebut menjadi potret bagi Kota Serang. Terlebih,  Walikota Serang dan Wakil Walikota Serang menjadikan penataan PIR dan pasar lainnya sebagai janji politik.

“Tapi, sekarang mana, janji-janjinya mana, belum sama sekali dilakukan janjinya terhadap PIR. Belum ada aksi dan keberanian,” cetus Ketua DPD PDIP Kota Serang itu.

Bambang mengatakan, kepala daerah dituntut melakukan perubahan pada PIR. “Kita akan panggil dan akan ditanyakan apa kesulitannya penertiban PIR. Kan ada parkir yang dipihak ketigakan, ada terminal di pihak ketigakan, ada WC yang dijual,” ujarnya.

Bambang pun meminta walikota dan aparatnya punya ketegasan terhadap penataan PIR dan tidak menggantung dengan konsep yang tidak jelas. “Selesaikan persoalan-persoalan di masyarakat dengan kewenangan pimpinan, dengan yang diatur oleh perda, perundang-undangan. Pimpinan itu pelaksana perda, tinggal berani  atau tidak?” cetusnya. (ken/aas/ira)