Pendaftar Calon Lembaga Pemantau Pilgub Banten Sepi Peminat

Ketua KPU Provinsi Banten, Agus Supriyatna.
Ketua KPU Provinsi Banten, Agus Supriyatna.

SERANG – Pendaftar calon lembaga pemantau untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) Banten 2017 masih sepi peminat. Padahal, KPU Provinsi Banten sudah membuka pendaftaran sepekan ini terhitung sejak Rabu (1/6).

Komisioner KPU Banten Enan Nadia mengatakan, pihaknya sudah membuka pendaftaran lembaga pengawas Pilgub Banten. Namun, pihaknya belum menerima satu pun pendaftar. “Sejauh ini belum ada lembaga yang mendaftar,” katanya kepada Radar Banten, Selasa (7/6).

Ia memprediksi, para calon pendaftar masih mempersiapkan berkas administrasi yang telah disyaratkan. Ditambah, waktu yang disediakan untuk pendaftaran cukup panjang hingga 14 Januari 2017. “Kita tidak tahu pasti sebabnya. Mungkin lembaga atau LSM masih mempersiapkan syaratnya,” kata Enan.

Pihaknya berharap para calon yang akan mendaftar sebagai pengawas Pilgub Banten segera melakukan pendaftaraan. Jadi, bila terjadi kekurangan administrasi, bisa lebih mudah menambahkannya. “Meski waktunya cukup panjang, kita berharap mereka segera mungkin mendaftar,” katanya.

Ia menargetkan, sebanyak mungkin pendaftar calon lembaga pemantau yang akan disertifikasi oleh KPU. Ini agar semua proses pelaksanaan pilgub di seluruh wilayah Banten dapat terpantau dengan baik. “Minimalnya tiga lembaga, tapi kita tetap membuka sebanyak-banyaknya sepanjang persyaratannya sesuai dengan ketentuan,” katanya.

Sebelumnya, Ketua KPU Banten Agus Supriyatna mengatakan, berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2015 perihal Pemantau Pemilu, para lembaga pendaftar harus memiliki badan hukum, sumber dana yang jelas, dan keanggotaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kata dia, pihaknya tidak akan mempersulit pendaftar sepanjang tidak menyalahi aturan yang berlaku. “Intinya, kita tidak mempersulit pendaftaran asal memiliki badan hukum yang jelas dan tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku,” katanya.

Pihaknya tidak akan menoleransi pendaftar yang terbukti tidak independen. “Kalau ketahuan ada indikasi memiliki hubungan dengan partai, jelas tidak boleh karena mereka harus independen. Lembaga yang melanggar akan dicabut status dan haknya oleh KPU Banten. Meski melewati tahapan dengan mendengar hak jawab dari mereka atas dugaan pelanggaran,” tambah Agus. (Supriyono/Radar Banten)