Pendaftaran Kuota Gratis Siswa Lamban

0
495 views
Belasan siswa menggunakan jaringan wifi gratis saat belajar dalam jaringan (daring) di Koramil 0204/Taktakan, Kota Serang, Kamis (3/9). Kodim 0602/Serang beserta seluruh jajaran di masing-masing Koramil memfasilitasi wifi gratis bagi siswa untuk dapat mengikuti belajar secara daring.

SERANG – Pengisian data nomor ponsel peserta didik di Kota Serang  terkesan berjalan lamban. Orangtua peserta didik yang tidak memiliki ponsel dinilai menjadi kendala pendaftaran nomor ponsel penerima bantuan kuota internet tersebut.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Serang Wasis Dewanto mengklaim hingga 31 Agustus lalu, 90 persen dari total 118 ribu peserta didik, nomor ponselnya telah rampung dimasukkan dalam aplikasi data pokok pendidikan (Dapodik).

“Ya, sudah input datanya oleh operator sekolah. Kalau guru nanti saya cek ya,” katanya, Rabu (2/9).

Diakui Wasis, pendaftaran nomor ponsel oleh operator sekolah terkesan lamban lantaran ada orang tua peserta didik yang tidak memiliki ponsel. Beberapa kendala di lapangan itu menyebabkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memperpanjang tenggat waktu dari 28 Agustus menjadi 11 September nanti.

“Karena memang di beberapa daerah ada masalah, batas akhirnya diperpanjang hingga 11 September 2020,” tambah Wasis.

Kata Wasis, kebijakan bantuan kuota internet untuk murid dan guru itu sepenuhnya kewenangan Kemendikbud. Daerah hanya bertugas memfasilitasi program tersebut agar berjalan sesuai target.

“Secara detail program tersebut kewenangan Kemendikbud. Kami yang mengikuti saja,” terangnya.

Sementara Plt Kepala Dindikbud Provinsi Banten M Yusuf mengaku belum mengetahui jumlah peserta didik yang sudah menyetorkan nomor ponsel. Untuk itu, Yusuf mengaku belum mendapat jumlah peserta didik maupun guru yang akan mendapatkan bantuan kuota. Sementara bagi peserta didik yang tidak memiliki handphone, ia mengatakan akan mencari solusi karena semua masih berjalan. “Covid pun tidak ada yang duga dan rencanakan sebelumnya. Nanti akan dibicarakan lintas instansi,” tutur pria yang juga menjabat sebagai Staf Ahli Gubernur Banten ini. (nna-fdr/nda)