Pendidikan Gratis Butuh Anggaran Rp1,2 Triliun per Tahun

0
126

SERANG – Program pendidikan gratis yang dicanangkan Gubernur Banten Wahidin Halim untuk tingkat SMA/SMK negeri terus mendapat perhatian publik. Hal itu lantaran program tersebut membutuhkan anggaran hingga triliunan.

Sebagai perkiraan anggaran mengacu pada data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Banten tahun ajaran 2018/2019, di Banten terdapat 233 SMA/SMK negeri. Jika ada 210 ribu siswa SMA/SMK negeri (kelas X, XI, dan XII) dan mengacu pada standar pelayanan minimum (SPM) pendidikan per siswa sebesar Rp5,7 juta maka dibutuhkan anggaran sekira Rp1,2 triliun per tahun.

Hitung-hitungan anggaran itulah yang membuat DPRD Banten melalui Komisi V, pada Rabu (1/8) lalu melakukan konsultasi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terkait program pendidikan gratis SMA/SMK.

Ketua Komisi V DPRD Banten Fitron Nur Ikhsan kepada wartawan mengatakan, berdasarkan hasil konsultasi Komisi V dengan Bidang Hukum Kemendikbud, program pendidikan gratis SMA/SMK negeri yang dijanjikan Gubernur Wahidin Halim sangat sulit untuk direalisasikan. Selain butuh anggaran yang fantastis, Pemprov Banten juga harus mengeluarkan Pergub tentang Wajib Belajar 12 Tahun.

“Kami sudah konsultasi dengan Kemendikbud, penggratisan SMA/SMK sulit dilakukan. Bila Pak Wahidin berani membuat pergub wajib belajar 12 tahun di Banten maka anggaran pendidikan harus ditambah hingga triliunan untuk membiayai pendidikan gratis,” kata Fitron saat memberikan keterangan pers di DPRD Banten, Kamis (2/8).

Fitron melanjutkan, melihat postur APBD 2018, Pemprov Banten belum dapat menggelontorkan anggaran untuk program pendidikan gratis SMA/SMK negeri. Hal itu karena standar pelayanan minimum (SPM) pendidikan di Banten belum memenuhi standar. Bahkan bila dipaksakan akan membebani APBD, seperti halnya program kesehatan gratis berbasis KTP elektronik yang ditolak KPK.

“SPM saat ini Rp3,5 juta per siswa, sedangkan standar Kemendikbud Rp5,7 juta per siswa. Dalam APBD 2018 menganggarkan Rp3,5 triliun untuk anggaran pendidikan, itu pun sudah dibantu dana BOS pusat untuk membiaya pendidikan SMA/SMK negeri dan swasta, termasuk untuk infrastruktur pendidikan. Jumlah SMA/SMK swasta empat kali lipat dari yang negeri, bagaimana nasib mereka karena swasta juga harus dapat BOSDA, sementara APBD Banten total hanya Rp10 triliun lebih untuk semua bidang,” ungkap Fitron.

Dengan skema anggaran yang luar biasa tersebut, Kemendikbud tidak melarang pendidikan gratis SMA/SMK negeri di Banten. Hanya saja, kata Fitron, Pemprov harus menjamin pendidikan di SMA/SMK swasta juga terlaksana dengan baik. Termasuk pembangunan infrastruktur dan gaji guru non ASN. “Bila tetap dipaksakan maka untuk biayanya harus ditanggung kepala daerah itu sendiri, itu saran dari Kemendikbud,” ujarnya.

Dijelaskan Fitron, Komisi V DPRD Banten secara lembaga dan dirinya secara pribadi akan setuju program pendidikan gratis dilaksanakan bila Gubernur sanggup menganggarkan dana sebesar Rp5,7 juta per siswa per tahun. Namun, yang menjadi masalah APBD Banten belum dapat mencukupi itu.

“Lalu kemudian ada yang bilang bertahap, kalau bertahap jangan bilang gratis dulu. Karena kemudian bertahap, gratis, tapi ada intimidasi kalau sekolah menerima sumbangan dipecat. Artinya sekolah dipaksa dengan standar keuangan yang sudah ditentukan,” jelasnya.

Seharusnya, kata Fitron, terdapat mekanisme aturan untuk sekolah mengajukan rancangan anggaran kebutuhan sekolah (RAKS) yang kemudian ke kantor cabang dinas (KCD) di kabupaten/kota dan diteruskan ke dinas. “RAKS itu misalnya tahun lalu kita ada uang segini, lalu tahun ini kita mau anggarin berapa buat kemajuan sekolah. Itu nanti diajukan ke dinas baru dianggarkan di APBD. Logikanya, sekolah anggarkan sekian tapi dari dinas mampunya sekian, sisanya baru lewat sumbangan,” katanya.

Politikus Golkar itu juga mengaku, kemarin Komisi V telah mendatangi beberapa sekolah. Dari kunjungan tersebut terungkap jika banyak kegiatan ekstrakurikuler dihentikan karena tidak ada biaya. “Makanya saya secara tegas menolak pendidikan gratis versi Pak Wahidin. Ini gratis bukan seperti bayangan masyarakat, tapi gratisnya Pak Wahidin itu memaksakan gratis dengan anggaran yang tidak memadai,” tegasnya.

Lebih lanjut Fitron menyampaikan ke kementerian terkait langkah apa yang harus diambil jika gubernur tetap pada pendiriannya. “Kementerian melalui Subbag Hukumnya menyatakan tidak ada satupun regulasi yang akan dilanggar kalau meminta sumbangan, karena PP yang ada masih membolehkannya. Kalaupun ada yang mengutip UUD 45, undang-undang itu mengatakan ada partisipasi masyarakat terkait pendidikan. Regulasi mana yang saya labrak. Kita berbicara dana yang tidak cukup,” tegasnya.

Kembali ditegaskan Fitron, jika dirinya menolak pendidikan gratis versi Wahidin Halim bukan versi Gubernur Banten, sebab pergubnya juga belum ada. “Saya bukan menolak program Gubernur, karena Gubernur belum pernah membahas ini dengan Komisi V. Ini cuma mimpi Pak Wahidin saja,” tegasnya.

Fitron melanjutkan, Gubernur boleh memecat kepala sekolah dan melarang mengambil sumbangan. Asalkan, pergub wajib belajar 12 tahun segera ditandatangani. “Kemendikbud saja enggak berani melakukan itu, program wajib belajar sembilan tahun saja masih ada sumbangan. Karena untuk sampai SPM itu susah. Apalagi sekarang didisentralisasi pendidikan SMA/SMK kewenangan provinsi, sedangkan SD dan SMP kabupaten/kota. Dananya itu juga dari APBD, kalaupun ada dari pusat sifatnya spesifik,” paparnya.

Ia juga meminta, Pemprov Banten untuk mengkaji program tersebut. “Jangan sok-sok-an kalau belum ada pergubnya. Kalau Pak Wahidin tanda tangani pergub wajib belajar 12 tahun. Kemudian bilang SMA/SMK negeri gratis di Banten karena beliau menyiapkan anggarannya, itu baru kebijakan. Kemendikbud saja merasa geli mendengar ada kepala sekolah yang dipecat karena pendidikan gratis tapi pergubnya gak ada,” jelasnya.

Agar semua pihak memahami latar belakang penolakannya terhadap mimpi Gubernur Wahidin Halim, lanjut Fitron, Komisi V dalam waktu dekat akan berkirim surat ke Kemendikbud untuk dijadikan sebagai alasan untuk berkoordinasi dengan Kemendagri.

“Kan sesuai pernyataan Pak Mendikbud kalau janji politik pendidikan gratis dipaksakan berpotensi akan merusak pendidikan. Lalu Pak Gubernur mau dengerin siapa? Kalau tetap memaksakan,” katanya.

“DPRD tugasnya mengkritisi dan memberikan masukan kepada eksekutif sebelum mengambil kebijakan. Pendidikan gratis ini kan baru wacana belum jadi kebijakan. Makanya kami kritisi,” sambung Fitron.

Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengaku masih menunggu laporan dari Dindikbud Banten terkait progres program pendidikan gratis dan kemampuan anggaran. “Teknisnya tanya langsung ke Dindik yah,” kata Andika usai menghadiri paripurna DPRD Banten.

Sebelumnya, Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah mengatakan, apa yang dilakukan Komisi V merupakan tindak lanjut dari keluhan komite sekolah. Sebab sampai saat ini belum ada pergub baru terkait pendidikan gratis SMA/SMK negeri dari pergub nomor 30 tahun 2017. “Belum adanya pergub pengganti, mengakibatkan kegamangan komite sekolah. Hal itu dikarenakan, Gubernur Banten sudah mewanti-wanti pihak sekolah untuk tidak melakukan pungutan,” katanya. (Deni S/RBG)