Penerima Bantuan Jangan Tumpang Tindih

Menteri Sosial Juliari P Batubara (baju merah) didampingi Walikota Serang Syafrudin dan Wabup Serang Pandji Tirtayasa mendatangi Kantor Pos Serang, Sabtu (9/5).

SERANG – Pemerintah daerah harus jeli melakukan verifikasi data penerima bantuan bagi masyarakat terdampak Covid-19. Hal ini dilakukan untuk menghindari tumpang tindih bantuan.

Demikian diungkapkan Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara saat menyerahkan bantuan sosial tunai (BST) bagi masyarakat Kabupaten dan Kota Serang di Kantor PT Pos Cabang Serang, Sabtu (9/5).

BST dari Kemensos sebesar Rp687,5 miliar diberikan tiga tahap untuk 381.957 kepala keluarga (KK). Tiap KK mendapatkan Rp600.000 per bulan, dengan rincian, Kabupaten Serang 110,015 KK, Kota Serang 16.344 KK, Kota Cilegon 15.867 KK, Kabupaten Tangerang 102.727 KK, Kabupaten Lebak 82.198 dan Kabupaten Pandeglang 58.806. Untuk Kota Tangerang dan Tangerang Selatan bantuan diberikan berupa sembako.

Menteri Juliari mengakui pemberian BST belum cukup mengkover seluruh masyarakat terdampak Covid-19. Sehingga, pemerintah daerah perlu memberikan bantuan. Ia meminta pemda melakukan verifikasi data untuk memastikan penerima bantuan. “Jangan tumpang tindih antara yang terima dari pusat dan pemda, baik provinsi maupun kota kabupaten. Kasihan yang lain, yang belum mendapatkan,” ujarnya.

Pria kelahiran Jakarta 1972 itu meminta penyaluran BST dan bantuan lainnya tepat sasaran. Terutama bagi warga yang terdampak dan membutuhkan bantuan serta sebelumnya belum menerima bantuan apa-apa. Untuk itu, ia meminta Pemprov, Pemkab dan Pemkot di wilayah Banten melakukan penyisiran pendataan dan memberikan bantuan melalui APBD. “Kita arahkan, BST ini yang penting tepat sasaran,” katanya. Ia meminta proses penyempurnaan data tidak memperlambat proses penyaluran bantuan. Ia menyarankan penyempurnaan data dilakukan sambil penyaluran.

Sementara Walikota Serang Syafrudin mengatakan, Pemkot Serang melalui APBD telah menyalurkan bantuan sembako bagi 50.000 KK sejak 2 Mei 2020 bersamaan dengan proses verifikasi. “Bantuan yang dari APBD kita sudah salurkan awal Mei,” terangnya. 

Ia mengaku, masih ada beberapa kendala yang ditemui dalam proses penyaluran. Sehingga sebelum penyaluran tahap kedua akan melakukan evaluasi. “Kita akan melakukan evaluasi agar proses pendataan, penyaluran hingga jenis bantuan sesuai dengan harapan,” katanya.

Pemkot Serang mengapresiasi BST dari pemerintah pusat. Kata dia, ada 83.000 KK penerima bantuan. 16.260 KK dari pemerintah pusat, 16.000 KK dari Pemprov dan 50.000 KK dari APBD Kota Serang.

Wakil Bupati Serang Pandji Tirtayasa mengatakan, program BST 2020 Pemkab Serang mendapatkan alokasi tak kurang dari 110.000 KK. Sedangkan, PKH sebanyak 34.000 KK, bantuan sembako 65.000 dan Pemkab menyiapkan bantuan 42.000 KK yang diperuntukkan bagi masyarakat tidak terkover bantuan pemerintah pusat dan pemprov Banten.

Sementara Plt Sekretaris Dinsos Provinsi Banten Budi Dharma Sumapradja mengatakan, dalam proses pendataan masih banyak ditemukan kendala, salah satunya data ganda.  “Ada beberapa temuan, misalnya data dari wilayah Tangerang yang diterima 50.000 ribu KK, tapi setelah dilakukan verifikasi. Hasilnya ada 20.000 ribu yang data duplikasi,” katanya.

Kata Budi, 22 April 2020 Pemprov Banten telah menyalurkan bantuan bagi warga terdampak Covid-19 di wilayah Tangerang Raya. “Bantuan pemprov Banten mulai 22 April 2020. Diprioritaskan Tangerang Raya duluan karena PSBB, kemudian baru yang kabupaten kota yang lain” katanya.  (fdr/alt)