SERANG – Kepala Bidang Data dan Informasi Badan Pelayanan Terpadu Penanaman Modal (BPTPM) Kota Serang Ahmad Yani mengatakan, pihaknya tidak bisa melakukan penutupan secara mendadak terhadap pengusaha restoran yang dijadikan tempat hiburan. Lantaran hal tersebut menjadi kewenangan Satpol PP Kota Serang.

“Kalau penindakan pada pelaku usaha yang tidak sesuai izin, itu menjadi tugas dan wewenang Satpol PP. Setelah itu kita melakukan evaluasi terhadap perusahaan yang bersangkutan dan baru kita melakukan pembinaan kembali pada perusahaan yang tidak sesuai izin,” ungkap Yani kepada wartawan via telpon seluler, Selasa (13/1/2015).

Dikatakan Yani, dari hasil inventarisasi 100 rumah makan atau restoran dan kafe yang ada, sebanyak 10 tempat yang diperkirakan disalahgunakan untuk keperluan hiburan. “Dari data yang ada, kami selalu koordinasikan dengan pihak Satpol PP untuk ditindaklanjuti agar beberapa resto yang disalahgunakan dilakukan pengawasan,” jelasnya.

Yani membantah bahwa selama ini pihak BPTPM Kota Serang tidak melakukan tindakan dan memberi peringatan kepada pengusaha restoran. Ia mengaku sudah melakukan kerjanya sesuai dengan tugas pihak BPTPM yakni memaksimalkan retribusi bagi Kota Serang. “Akhir pekan ini kami akan melakukan rapat koordinasi BPTPM akan menyisir izin pembangunan dan melakukan pembinaan yang intens. Nanti kita akan menyisir tempat-tempat yang selama ini jadi sumber retribusi di bidang bangunan. Selain itu, kita juga akan menggencarkan kegiatan sosialisasi,” jelas Yani. (Fauzan Dardiri)