Pengadilan Tinggi TUN Tolak Gugatan CS-Didin

Tiga anggota KPU Kabupaten Lebak berfoto bersama dengan pengacaranya usai sidang gugatan di ruang sidang PTTUN Jakarta, Senin (26/3). DOK: KPU LEBAK

JAKARTA – Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) menolak gugatan pasangan calon bupati dan wakil bupati Lebak Cecep Sumarno-Didin Saprudin (CS-Didin). Atas putusan tersebut, pasangan CS-Didin akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA).

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebak Ace Sumirsa Ali menjelaskan, sebelumnya pasangan calon (paslon) perseorangan CS-Didin menggugat KPU Kabupaten Lebak agar diloloskan menjadi pasangan calon bupati dan wakil bupati Lebak. Mereka meminta PTTUN agar mencabut surat keputusan (SK) KPU Lebak yang menyatakan pasangan CS-Didin tidak memenuhi syarat (TMS). Namun, dari hasil persidangan sejak 13-16 Maret 2018, PTTUN menolak secara keseluruhan gugatan dari pasangan CS-Didin. “Gugatan CS ditolak untuk seluruhnya. Tapi, pasangan CS-DS masih punya upaya hukum, yakni mengajukan kasasi ke MA,” ujar Ace Sumirsa Ali ketika dihubungi Radar Banten, kemarin.

Ditanya apakah pasangan CS-Didin akan banding, Ace Sumirsa Ali mengaku, belum mengetahui langkah hukum yang akan diambil pasangan tersebut. Namun, KPU Lebak siap menghadapi upaya hukum yang akan diambil pasangan CS-Didin.

Ace menyebutkan, dalam putusan Nomor 6/G/PILKADA/2018/PT.TUN JKT, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang mengadili perkara dengan objek a quo. Kedua, menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima. Terakhir, menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 411.000 (empat ratus sebelas ribu rupiah) secara tanggung renteng. “Sidang PTTUN dipimpin ketua majelis hakim Disiplin F Manau, Boy Mirwadi dan Slamet Suparjoto keduanya selaku hakim anggota,” jelasnya.

Pengacara KPU Kabupaten Lebak Soleh membenarkan gugatan pasangan calon bupati dan wakil bupati Lebak dari jalur perseorangan tidak dapat diterima. Majelis hakim menilai, gugatan yang diajukan pasangan CS-Didin bukan objek yang bisa dibawa ke PTTUN. “Jadi, bukan objek perkara yang bisa dibawa ke PTTUN,” tegasnya.

Sementara itu, Eko Nugraha, Ketua Gerilyawan CS-Didin, menyayangkan putusan PTTUN Jakarta yang menilai gugatan pasangan CS-Didin tidak memenuhi syarat formal atau bukan objek perkara yang bisa dibawa ke PTTUN. “Gugatan pilkada yang kami ajukan sudah melewati persidangan perselisihan sengketa pemilu di Panwaslu Lebak. Setelah itu kami ajukan gugatan ke PTTUN. Tapi, PTTUN menyatakan bahwa gugatan tersebut bukan kewenangannya. Berarti siapa yang berwenang menyidangkan gugatan pasangan CS-Didin?” tanya Eko Nugraha.

Ia mengatakan, dalam waktu lima hari, dirinya akan mengajukan kasasi kepada MA. Ia berharap, paslon perseorangan bisa mendapatkan keadilan di MA dan diloloskan sebagai peserta Pilkada 2018. “Kami yakin di MA akan ada kepastian hukum terhadap pencalonan CS-Didin di Pilkada Lebak 2018,” ungkapnya. (Mastur/RBG)