SERANG – Sebanyak lima satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Pemprov Banten terindikasi menjadi langganan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kelima SKPD ini yakni Dinas Bina Marga dan Tata Ruang (DBMTR), Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman (DSDAP), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pendidikan (Dindik), dan RSUD Banten.

Kelima SKPD ini menjadi sering menjadi temuan BPK, kata Akademisi Untirta Dahnil Anzar, karena kelimanya paling besar dari sisi pengelolaan anggaran. “Hampir di semua tingkatan baik pusat maupun daerah, lima SKPD, atau lima kementrian kalau di pusat, selalu menjadi temuannya paling banyak. Karena memang anggarannya paling besar. Belanjanya memang lebih besar dibanding SKPD yang lain,” ujar Dahnil Anzar kepada radarbanten.com melalui sambungan telpon, Kamis (12/2/2015).

Karena pengelolaan anggaran yang besar tadi, kata dia, kompleksitas belanja dan pengawasannya juga seharusnya lebih tinggi sehingga tidak terjadi potensi munculnya kebocoran atau mark up. “Karena pengawasannya lebih luas. Sayangnya temuan ini terulang tapi tidak banyak perbaikannya,” terangnya.

Kunci untuk mengatasi hal tersebut, menurut Dahnil ada pada komitmen perbaikan dari kepala SKPD dan komponen pegawai di dalamnya serta kepala daerah. “Perbaikan sistem dan pengawasan. Kalau itu tidak diupayakan maka akan terus berulang,” tegasnya. (Wahyudin)