Pengelolaan APBD Banten Masih Jadi Sorotan Utama KPK

0
518 views
Koordinator Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Korupsi dari KPK Asep Rahmat Suwandha

SERANG – Hari ini Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) mengumpulkan kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Banten di ruang transit Gubernur Banten KP3B, Senin (20/2). Dalam kesempatan tersebut disepakati enam rencana aksi KPK bersama Pemprov Banten.

Koordinator Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Korupsi dari KPK Asep Rahmat Suwandha mengatakan, dari enam rencana aksi, pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten masih menjadi sorotan utama. “Jadi kita merekomendasikan untuk menyempurnakan sistem penganggaran,” ujar Asep setelah rapat.

Rencana aksi kedua yaitu terkait pengadaan barang dan jasa. Dengan rencana aksi ini menurut Asep KPK berupaya mencoba menyempurnakan berbagai sistem pengadaan barang dana jasa, baik sistem informasi, e-katalog, standar satuan harga dan integritas pelaku pengadaan barang dan jasa dalam hal ini pemerintah, serta para pengusaha yang terlibat dalam urusan tersebut.

“Ketiga pelayanan izin dan non perizinan di Pemprov Banten, sekarang masih ada saja izin-izin yang dikeluarkan dinas selain oleh Dinas PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu). Keempat soal pendapatan, kita dorong adopsi e-samsat dari Jawabarat agar segera diselesaikan,” papar Asep.

Rencana aksi selanjutnya yang akan lakukan pada tahun ini adalah pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM). KPK ingin memperjelas manajemen SDM termasuk didalamnya tentang road map pengelolaan SDM, proses rekrutmen, termasuk mutasi dan rotasi. “Semua harus terbuka ada kriterianya harus jelas,” ujarnya.

“Terakhir pengawasan dan pengendalian. Dalam hal ini sebetulnya Pemprov Banten sudah lebihg lengkap dari daerah lain, sudah mempunya komite integritas dan tunas integritas, namun belum berjalan efektif, selama ini kita belum lihat kerjanya apa, kemudian Inspektorat, kedepan kita ingin agar Inspektorat tidak hanya menjadi Watch Dog saja, namun juga harus bisa menjadi penjamin jika proyek-proyek atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah sudah memenuhi standar aturan, selanjutnya Inspektorat harus menjadi early warning system,” paparnya.

Setelah pertemuan tersebut, menurut Asep pihaknya langsung melakukan memberikan tenggat waktu hingga Rabu mendatang terhadap seluruh SKPD untuk menyusun rencana kerja sesuai dengan enam rencana aksi tersebut. “Setelah itu, Kamis nanti akan kita bahas bersama dan akan kita sepakati,” pungkasnya.

Sekda Banten Ranta Soeharta mengatakan, secara garis besar penekanan yang diberikan KPK kepada Pemprov Banten yaitu terhadap perbaikan sistem, baik pengelolaan maupun pengadaan, dan sistem lainnya.

“Kepadala SKPD saya tekankan harus mempunyai komitmen, ini demi kebaikan. Saya cerewet, cerewet saja begini apalagi tidak,” ujarnya. (Bayu)