Pengetatan PSBB Melalui Sanksi

0
1.945 views
Ketua DPRD Banten Andra Soni (kedua kanan) menyambut kedatangan Kapolda Banten Irjen Pol Rudy Heriyanto Adi Nugroho (dua kiri) saat berkunjung ke DPRD Banten, Kota Serang, Kamis (7/1).

Kapolda Banten Temui Pimpinan DPRD Banten

SERANG – Berdasarkan arahan Presiden  Joko Widodo, pemerintah daerah diminta untuk melakukan pengetatan kegiatan masyarakat terutama untuk 23 kabupaten kota di Jawa-Bali termasuk Tangerang Raya.

Terkait itu, Pemprov Banten mengaku sudah melakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) secara ketat. Untuk semakin meningkatkan kesadaran masyarakat terkait protokol kesehatan, Pemprov akan memberikan sanksi kepada para pelanggar melalui Raperda tentang Pencegahan dan Penanganan Covid-19.

Hal itu disampaikan Sekda Banten Al Muktabar saat menjadi narasumber talkshow dengan tema ‘Implementasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Jawa-Bali: Kesiapan Pemprov Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat’.

Al mengatakan, secara mendasar, kesadaran masyarakat terkait protokol kesehatan masih fluktuatif. “Tapi sudah cukup baik,” ujar Al saat talkshow yang digelar secara virtual, Kamis (7/1).

Kata dia, walaupun Banten berbatasan langsung dengan Jakarta dan Jawa Barat, tetapi Banten  sebelumnya menempati posisi ke sembilan dalam hal jumlah kasus konfirmasi Covid-19. Pemprov maupun pemerintah daerah kerap mengingatkan masyarakat terkait penerapan protokol kesehatan dengan menggandeng Forkompinda.

“Seperti daerah lain, kami juga menyadarkan pentingnya protokol kesehatan lebih masif,” tuturnya.

Al mengatakan, Pemprov membentuk perda khusus Covid-19 agar penerapan protokol kesehatan dilakukan secara ketat dengan penuh sanksi. “Ini jawaban untuk pengetatan PSBB seperti yang diinstruksikan Pak Presiden,” ujarnya.

Ia mengaku, Pemprov kerap melakukan operasi yustisi terhadap para pelanggar protokol kesehatan bersama Forkompinda. Perda terkait Covid-19 yang saat ini sedang direview di Kemendagri dibentuk untuk membangun kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan dengan sanksi.

Selain melalui Perda, Al mengatakan, pemerintah daerah di Banten juga mendekatkan kepada masyarakat dengan melakukan PSBB berskala lingkungan. “Melakukan pendekatan secara mikro, misalnya PSBB lingkungan seperti tingkat RT atau RW,” ungkapnya.

Terkait kawasan industri, ia mengatakan, sedari awal pandemi Covid-19, Pemprov tidak menutup tapi memberi ruang dengan syarat memperkuat protokol kesehatan dengan benar. Dari delapan kabupaten kota di Banten, kawasan industri paling besar ada di Tangerang Raya.

“Karena tidak ada penutupan, kami pastikan betul industri melakukan penerapan protokol kesehatan. Cukup terkendali dan terus dievaluasi,” terangnya.

Kata dia, ada industri yang ditindak dengan dilakukan penutupan sementara apabila protokol kesehatan tidak diterapkan. Namun, sebagian besar melakukan protokol kesehatan dengan baik. Rata-rata penyebaran Covid-19 di kawasan industri terjadi saat karyawan berada di luar industri. Misalnya, menggunakan ojek atau angkutan umum.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, tidak hanya melaksanakan pengetatan PSBB, tapi juga Pergub DKI Jakarta sudah mengatur sanksi bagi para pelanggar protokol kesehatan, mulai dari sanksi administrasi, kerja sosial, hingga denda.

Ada peraturan terkait sanksi progresif. Misalnya, tidak menggunakan masker dikenakan sanksi denda Rp250 ribu. Apabila kedua kali ditemukan tidak menggunakan masker lagi, maka dikenakan sanksi Rp500 ribu.

Riza mengatakan, ada Rp6 miliar uang denda yang masuk ke kas daerah. Namun, banyaknya aparat dan aturan regulasi hanya berkontribusi 20 persen mengurangi mata rantai penyebaran Covid-19. “Sebanyak 80 persen adalah kepatuhan dan kedisiplinan untuk melaksanakan protokol kesehatan,” tuturnya.

DISIPLINKAN WARGA

Sementara itu, Kapolda Banten Irjen Pol Rudy Heriyanto menegaskan, harus meningkatkan kedisiplinan warga terhadap protokol kesehatan (prokes) yang akhir-akhir ini mulai menurun. Pelaksanaan Peraturan Gubernur (Pergub) 45/2020 perubahan atas Pergub 38/2020 tentang penegakkan disiplin penerapan protokol kesehatan dalam penanganan covid-19 di delapan kabupaten kota harus kembali dioptimalkan.

Kapolda menegaskan hal itu saat menemui pimpinan DPRD Banten sebelum rapat paripurna di Gedung DPRD Banten, Kamis (7/1).

Pantauan Radar Banten, kedatangan Kapolda Banten yang baru tersebut disambut Ketua DPRD Banten Andra Soni, Wakil Ketua DPRD Banten Budi Prajogo, dan Sekretaris DPRD Deni Hermawan. Bahkan Wakil Gubernur Andika Hazrumy ikut menyambut kehadiran Kapolda saat tiba di DPRD Banten untuk menghadiri rapat paripurna.

Dengan menerapkan protokol kesehatan, pertemuan tersebut dilanjutkan dengan bincang-bincang di ruang Ketua DPRD Banten. Salah satu poin yang dibahas soal pengetatan PSBB.

Usai pertemuan yang berlangsung 30 menit, Ketua DPRD Banten Andra Soni mengatakan,  kunjungan Kapolda untuk bersilaturahmi setelah dilantik menjadi Kapolda yang baru.

“Beliau hanya silahturahmi sekaligus perkenalan dengan pimpinan dewan, tentu kami mengucapkan selamat bertugas dan siap bersinergi untuk menciptakan kondusifitas Banten di tengah pandemi Covid-19,” kata Andra.

Terkait  pengetatan PSBB di Jawa-Bali, khususnya di wilayah Tangerang Raya yang saat ini berstatus zona merah di Banten, maka DPRD, Polda, Pemprov dan unsur Forkopimda lainnya mendukung kebijakan tersebut.

“Tapi bukan berarti PSBB diperketat di wilayah Tangerang Raya kemudian lima kabupaten kota lainnya boleh longgar. PSBB dilakukan untuk mendisiplinkan warga Banten agar patuh pada prokes. Akhir bulan ini, insyaAllah Banten segera memiliki perda penanganan covid, yang mengatur sanksi bagi pelanggar prokes,” pungkas Andra.

Kapolda Banten Irjen Pol Rudy Heriyanto mengaku kunjungannya ke DPRD Banten ajang silaturahmi sekaligus memperkuat sinergitas Polri dengan unsur Forkopimda terkait sejumlah isu strategis di Banten.

“Hubungan Polri dengan Forkopimda Banten yang sudah terjalin baik akan terus kami jaga. Mudah-mudahan ke depan sinergitas dengan DPRD Banten semakin solid dalam melaksanakan tugas dan pengabdian untuk masyarakat,” ujarnya.

Terkait PSBB diperketat, Wakil Gubernur Andika Hazrumy meminta masyarakat tidak panik. “Tetap bisa keluar masuk wilayah Tangerang Raya, hanya saja pengawasan prokes yang diperketat,” ujarnya. Pemprov, tambah Andika, tidak bisa meningkatkan disiplin warga tanpa dukungan Forkopimda. “Pengetatan PSBB awal tahun 2021 sama seperti penerapan PSBB tahap awal di Banten. Pos pemeriksaan kembali diaktifkan,” pungkasnya. (nna-den/alt)