Penggunaan Dana Desa Banyak Masalah

Ilustrasi

SERANG – Badan Pemeriksaan Keuangan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Banten melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap sejumlah desa di Kabupaten Serang. Hasilnya, banyak penggunaan dana desa bermasalah.

Pengawasan dilakukan di empat desa dari dua kecamatan. Yakni, Desa Sindangsari dan Desa Nagarapadang di Kecamatan Petir serta Desa Toyomerto dan Desa Terate di Kecamatan Kramatwatu. Keempat desa menjadi sampel BPKP pada kegiatan pengawasan penggunaan dana desa.

Pengendali Teknis BPKP Perwakilan Banten Torang Pasaribu mengatakan, pihaknya rutin sebanyak empat kali dalam satu tahun melakukan pengawasan dan evaluasi penggunaan dana desa. Tujuannya, untuk memastikan penggunaan dana desa sesuai ketentuan dan mencegah penyelewengan.

Hasil pengawasan dari tahun ke tahun, diungkapkan Torang, penggunaan dana desa masih menyimpan banyak masalah. Terutama penggunaan dana desa yang tidak sesuai laporan. “Masih harus dibina supaya mencegah terjadinya masalah,” ujarnya kepada Radar Banten di halaman kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Serang, Kedalingan, Kota Serang, kemarin.

Menurut Torang, persoalan penggunaan dana desa dilatarbelakangi ketidakpahaman pengguna anggaran. Ia menilai, dana desa masih dikelola oleh sumber daya manusia (SDM) di desa yang tidak mumpuni. “Kelemahannya dari unsur mutu, swakelolanya masih orang-orang yang belum ahli,” terangnya.

Dijelaskan Torang, permasalahan penggunaan dana desa beragam. Mulai dari persoalan teknis hingga persoalan fatal yang berurusan dengan hukum. “Yang fiktif (penggunaan dana desa fiktif-red) ada juga, tapi tidak banyak,” tukasnya.

Terkait itu, Kepala Bidang (Kabid) Administrasi Keuangan dan Aset Desa pada DPMD Kabupaten Serang Ahmad Subhan menyatakan, BPKP akan mengeluarkan rekomendasi untuk pemerintah desa dan pemerintah daerah berdasarkan hasil monev di desa. “Nanti BPKP memberikan rekomendasi hasil evaluasi, yang kurang apa saja, harusnya seperti apa,” jelasnya.

Ditegaskan Subhan, pengawasan dan evaluasi penggunaan dana desa merupakan agenda rutin BPKP. Sama halnya yang dilakukan Inspektorat. “Jadi pertahap penyaluran mereka melakukan pengawasan kepada beberapa desa untuk dijadikan sampel,” tandasnya. (jek/zai/ags)