Pengumuman Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Belum Jelas

ILUSTRASI: Suasana unjuk rasa ratusan pegawai honorer K2 di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Rabu (25/10/2018). Ratusan honorer K2 yang tergabung dari lima Kabupaten/Kota di Provinsi Banten tersebut meminta untuk segera di angkat menjadi PNS. (Qodrat/Radar Banten)

JAKARTA
– Pelamar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) untuk formasi guru,
tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian harap bersabar. Badan Kepegawaian
Negara (BKN) belum dapat mengumumkan hasil seleksi. Sebab, pemerintah daerah
harus menyampaikan kembali usulan formasi menyesuaikan dengan ketersediaan
anggaran untuk gaji.

Hingga
saat ini, hanya hasil seleksi formasi dosen dan tenaga kependidikan saja yang
sudah diumumkan 1 Maret lalu. Pemda masih harus menyesuaikan anggaran keuangan
daerah (APBD) masing-masing. Mengingat, alokasi belanja pegawai di tiap daerah
tidak boleh lebih dari 50% dari total anggaran yang ada.

Makanya,
masing-masing pemda harus mengatur ulang jumlah tenaga yang dibutuhkan.
Khususnya, formasi guru, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian. Saat ini
baru 322 instansi daerah yang sudah mengajukan revisi usulan formasi.
Sedangkan, 48 instansi lainnya masih belum.

“Kami
masih menunggu instansi daerah yang belum mengusulkan revisi. Kalau sudah semua
baru diumumkan,” ucap Kepala BKN Bima Haria Wibisana. Lantas, apakah ada
deadline waktu mengajukan revisi usulan? Pria 57 tahun itu menuturkan tidak ada
batas waktu.

Tak
ayal, para pelamar P3K yang menunggu di luar ruang rapat Komisi II DPR RI
bersuara. Mereka merasa terlalu lama menunggu. “Kami malah seperti
diberikan harapan palsu oleh pemerintah,” ucap Umar Salim, salah seorang
pelamar.

Sementara itu, Kabiro Humas BKN Muhammad Ridwan menyatakan, secara sistem, SSCASN sudah bisa mengumumkan hasil seleksi tersebut. “Dengan catatan, pemda sudah memenuhi usulan formasi kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), ” terangnya. Ridwan mengimbau, supaya peserta tetap memperbaharui informasi melalui portal resmi BKN. Sehingga terhindar dari upaya penipuan dari pihak yang tidak bertanggung jawab. (JPG/RBG)