Pengusaha Kafe Desak Walikota Cabut Larangan Makan di Tempat

0
191 views
Salah satu karyawan Cafe Gue membersihkan meja. Akibat kebijakan tidak boleh malan di tempat, kunjungan kafe sangat sedikit. Sepinya kondisi kafe membuat para pengelola meminta Pemkot Cilegon memcabut aturan tersebut.

CILEGON – Sejumlah kafe di Kota Cilegon mengeluhkan kebijakan larangan makan di tempat (dine in) pada masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Padahal sebagian besar mereka telah menerapkan protokol kesehatan secara maksimal.

Menurut Pengelola Cafe Gue Rizki Irawan, Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon, seharusnya memaksimalkan penerapan protokol kesehatan ketimbang melarang orang makan di kafe. Justru jika kafe dan resto mampu menjamin kesehatan pengunjungnya dari virus corona, hal itu akan menjadi daya tarik bagi kota baja sendiri.

“Kenapa yang ada malah dibubarin? Kenapa gak protokol kesehatannya yang dipertegas penerapannya? Jadi buat apa kami beri tanda silang di meja, pembatas, face shield sampai thermo gun kalau pengunjung masih dilarang makan di tempat,” kata Rizki, Minggu (27/09).

Keluhan Rizki didasari dari turunnya pemasukan usahanya secara drastis sejak aturan itu diterapkan. Karena menu kafe cenderung tidak mendukung pola take away (dibungkus) atau sengaja dibuat untuk menemani santai. Seperti kopi, steak, ice cream dan lain sebagainya.

Hal serupa juga dialami Yogi, pengelola kafe Warciban. Dirinya mengaku telah merapihkan ratusan bangku dan puluhan mejanya agar bisa menerapkan pola jaga jarak. Membeli alat check suhu otomatis dan wajib masker bagi pengunjung. Namun saat PSBB diterapkan, pengunjungnya tetap diminta bubar oleh tim gabungan Satgas Covid-19.

“Westafel portabel sudah sengaja kami buat di beberapa titik. Itu makan biaya. Sekarang tetap saja gak boleh makan di tempat. Disuruh jual take away, kami coba dan akhirnya rugi karena gak ada tamu yang beli,” ujarnya.

Sementara itu, Pengelola Gram Cafe, Denis, merasakan hal yang sama. Ia memilih menutup sementara usahanya lantaran pesimis barang dagangannya bisa laku tanpa meladeni pembeli yang ingin makan di tempat.

“Puluhan karyawan saya terpaksa dirumahkan sampai masa PSBB dilewati. Sekarang malah ada wacana mau diperpanjang. Kami gak bisa paksa jalankan take away karena yang dijual di kafe itu interaksi dan kondisi lokasi,” pungkasnya.

Sebelumnya pada rapat koordinasi bersama Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Cilegon pada Jumat (25/9) lalu, Asda II Kota Cilegon Tb Dikrie Maulawardhana menjelaskan operasional kafe maupun restoran sesuai dengan ketetapan walikota.

“Itu akan menjadi masukan, nanti akan kita sampaikan kepada pimpinan,” ujar Dikrie. (bam)