Penilaian LRLA 2020: Dokumentasi Kegiatan Jadi Bukti

Direktur Radar Banten dan Banten TV Mashudi (kiri) memimpin rapat juri LRLA Kota Serang Jilid 2 di Radar Banten Arena, Selasa (28/4). Kabid PP dan PM pada DPK3B Kota Serang Eti Mulyati mendampingi.

SERANG – Dokumentasi menjadi salah satu poin penilaian Lomba Resik Lan Aman (LRLA) Kota Serang 2020. Dokumentasi berupa foto, pembukuan iuran warga, dan agenda kerja menjadi bukti partisipasi warga serta kegiatan kelompok pemuda penggerak lingkungan dan kelompok pemuda penggerak sadar hukum. Penilaian akan dimulai 4 Mei 2020.

Bukti berupa dokumentasi ini menjadi penting karena selama masa penilaian, warga diharapkan tidak berkumpul menyambut juri. Larangan ini untuk memutus penyebaran virus covid-19.

Hal ini terungkap saat rapat juri LRLA Kota Serang 2020 kedua dan terakhir digelar di Radar Banten Arena, Selasa (28/4). Rapat dipimpin oleh Direktur Radar Banten dan Banten TV Mashudi dan Kabid Perlindungan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat (PP dan PM) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Serang DR Eti Mulyati. Juri yang hadir, perwakilan dari Radar Banten, Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang, Polres Serang Kota, Kodim 0602/Serang, dan Forum Kota Serang Sehat.

“Saat penilaian, cukup dihadiri RT, bhabinkamtibmas, babinsa, serta pengurus kelompok pemuda penggerak lingkungan dan kelompok penggerak sadar hukum. Serta, menunjukkan dokumentasi foto kegiatan,” kata Eti Mulyati.

Dijelaskannya, partispiasi warga berbentuk iuran untuk penataan lingkungan atau pengelolaan sampah juga harus didokumentasikan. Bentuknya seperti pembukuan. Ada nama warga dan dan jumlah iuran. Sebab, yang diharapkan dari LRLA adalah partisipasi aktif dari warga terhadap lingkungan tempat tinggalnya.

Dari dokumentasi itu, kata Eti, juri sudah bisa menentukan poin penilaian. “Kalau warganya kompak, aktif, dan mau swadaya, tentu bakal dapat nilai bagus,” ujarnya. “Semoga, acaranya lancar dan Kota Serang makin bersih dan aman,” sambung Eti berharap.

Mashudi menambahkan, untuk lingkungan RT yang mendapat bantuan dari pemerintah, salah satunya Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), tetap akan dinilai oleh tim juri. “Nanti, juri juga bakal melihat dan mempertimbangkan, sejauh mana peran aktif warganya. Jadi, kalau cuma mengandalkan bantuan pemerintah tapi warganya kurang bisa merawat, juri pasti tidak akan memberi nilai besar,” jelasnya.

Ada 13 tim juri yang akan melakukan penilaian ke lokasi selama 10 hari. Penilaian tahap pertama mulai tanggal 4-15 Mei. Satu tim terdiri dari tiga-empat orang.

Penilaian tahap kedua akan dilakukan tiga bulan berikutnya. Yakni, Agustus  2020. “Tujuannya agar warga memelihara kebiasaan gotong royong dan siskamling. Kalau penilaian sekaligus, nanti hanya sekali saja penataannya,” terang Mashudi. (mg06/don)