SERANG – Penjual kartu perdana ponsel mengeluhkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/M.Kominfo/10/2005 tentang Registrasi terhadap Pelanggan Jasa Telekomunikasi. Sejak diberlakukannya Permen tersebut pada 15 Desember lalu, penjual kartu perdana terpaksa harus terlebih dahulu meminjam kode khusus (ID) dari marketing masing-masing provider.

“Saya sih sepakat soal keputusan ini, namun seharusnya sebelum diberlakukan kebijakan ini kami diberi ID terlebih dahulu. Inimah kami harus menggunakan ID marketing,” kata Aseng, pedagang kartu perdana di Pasar Royal, Kota Serang, Selasa (22/12/2015).

Aseng mengatakan, dari banyaknya provider baru satu yang menyediakan ID bagi penjual kartu perdana.

“Iya memang dengan diberlakukannya kebijakan ini, pengguna bisa lebih aman karena pada saat mau mengaktifkan kartu perdana harus mendaftarkan dengan menggunakan identitas asli,” katanya sambil menunjukkan mekanisme pendaftaran kartu perdana.

Untuk diketahui, pada 15 Desember lalu, Kemkominfo melalui Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) meluncurkan Permen tersebut, yang salah satu poinnya, pemilik kartu perdana pada saat melakukan aktivasi kartunya mewajibkan pengguna layanan komunikasi untuk membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), passport atau Kartu Keluarga (KK) untuk dicatat sebagai data pemilik nomor. Pendaftaran data itu dilakukan oleh petugas khusus yang ditunjuk oleh operator telekomunikasi. (Fauzan Dardiri)