Penjual Tanah Negara Divonis Ringan

0
1442
Suasana pembacaan vonis majelis hakim untuk Kiki Baihaki dan Uji Nahruji di Pengadilan Tipikor Serang, Rabu (3/2).

SERANG – Dua terdakwa penjual lahan negara di area dekat Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bojong Menteng, Kabupaten Serang itu divonis 16 bulan penjara. Vonis itu lebih ringan dari tuntutan pidana jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Serang.

Dua terdakwa itu adalah Kiki Baihaki dan Uji Nahruji. Eks penjabat sementara (Pjs) Kepala Desa (Kades) Bojongmenteng, Kecamatan Tunjung Teja dan pembeli lahan senilai Rp2,1 miliar itu dianggap terbukti melanggar Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) KUH Pidana.

“Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Kiki Baehaki dan Uji Nahruji dengan pidana penjara selama satu tahun dan empat bulan penjara, dengan perintah untuk tetap ditahan, dan denda masing-masing Rp100 juta subsider dua bulan penjara,” kata Ketua Majelis Hakim Emy Tjahjani Widiastoeti di Pengadilan Tipikor Serang, kemarin (3/2).  

Vonis itu lebih ringan delapan bulan dibandingkan tuntutan pidana yang diminta oleh JPU Kejari Serang. Sebelumnya, kedua terdakwa dituntut pidana dua tahun penjara serta denda Rp100 juta subsider enam bulan kurungan.

Ringannya vonis tersebut lantaran kedua terdakwa mengakui perbuatannya, belum pernah dihukum, dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga sebagai pertimbangan meringankan. 

“Hal yang memberatkan, tidak mendukung program pemerintah dalam program pemberantasan korupsi,” ungkapnya pada sidang yang dihadiri oleh JPU Kejari Serang Edwar. 

Diketahui, perkara itu berawal saat lahan milik negara itu dijual pada 2018 lalu. Uji telah menguasai lahan seluas 7 hektare tersebut sejak 2002 lalu. Namun, warkah itu dirubah oleh Kiki, padahal sudah mengetahui lahan yang berada di luar area TPST Bojongmenteng tersebut milik negara.

Sebelumnya, pada 1964, Direktorat Agraria Provinsi Jawa Barat melaksanakan program pendaftaran tanah sitematik terhadap tanah yang dikuasai oleh penggarap.

Berdasarkan buku pengelompokan penerima redistribusi tanah atau landreform 1980/1981, terdapat 50 warga penerima redistribusi tanah seluas 40 hektare lebih.

Namun, hanya satu penerima redistribusi tanah bernama Badri yang mengurus perubahan status tanah itu menjadi hak milik untuk lahan seluas 1,9 hektare. Sementara penggarap lainnya hingga 2019 tidak pernah mengajukan untuk penerbitan sertifikat hak milik.

Status tanah negara tersebut menjadi hak milik dapat diubah oleh penggarap dengan cara membayar pemasukan kepada negara dengan nilai bervariasi. Tetapi, penerima redis yang tidak membayar pemasukan kepada negara, maka tanah tersebut kembali kepada negara.

Kebijakan itu tertuang dalam keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 11 Tahun 1997 tentang Penertiban Tanah Objek Redistribusi Landreform. Sebagai tindaklanjut, Kepala Inspeksi Agraria (Kinag) menerbitkan Surat Keputusan (SK) terkait kewajiban para penerima program redistribusi tanah tersebut selama 15 tahun.

Namun, Uji Naruji tetap membeli lahan yang berstatus milik negara itu kepada mantan Kepala Desa (Kades) Bojoengmenteng periode 1992-2006 bernama Jamsuri. Pembelian dilakukan pada 1995 melalui empat kali pembayaran.

Uji membeli lahan tersebut lantaran diyakinkan oleh Jamsuri yang mengklaim memiliki dokumen ganti rugi dari penggarap terkait peralihan hak atas tanah seluas 127.410 meter persegi.

Usai dibayar, pada 1998 Uji mendesak Jamsuri mengajukan penerbitan SPPT PBB ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang untuk 15 bidang tanah.

Pada 2002, Jamsuri mengajukan penerbitan akta jual beli (AJB) ke kantor Kecamatan Tunjungteja. AJB ditandatangani Asep Saepudin selaku camat.

Usai AJB terbit, Uji pada 2014 bermaksud menjual tanah tersebut. Hingga pada 2018, Uji menawarkan tanah tersebut kepada Hariji.  Atas tawaran itu, Hariji menyuruh pegawainya mengukur luas tanah. Hasil pengukuran menyebutkan luas lahan 95.017 meter persegi. Hal ini tidak sesuai  dengan data ukur AJB 137.621 meter persegi.

Namun, Hariji tetap membayar tanah tersebut seharga Rp1,788 miliar.

Kabar penjualan tanah di blok 006 Bojongmenteng itu diceritakan Udin Nurjaya kepada Nuerhasan, warga sekitar. Nuerhasan menegaskan tanah tersebut berstatus milik negara. Informasi itu disampaikan Udin Nurjaya kepada Uji.

Udin Nurjaya kemudian diperintahkan Uji untuk berkoordinasi dengan Kades Bojongmenteng Kiki Baehaki. Atas bantuan Kiki, Udin Nurjaya bertemu dengan penggarap tanah, dan pihak-pihak lain. Penggarap tanah tersebut dijanjikan uang Rp6 ribu permeter sebagai ganti rugi.

Saat kembali bertemu dengan 14 penggarap tanah, Uji Naruji menyodorkan kwitansi kosong. Isi kwintasi tersebut diisi oleh Kiki Baehaki. Setelah menyelesaikan urusan penggarap lahan, Kiki Baehaki menyuruh Uji Naruji menandatangani surat. Di antaranya surat pernyataan menjual dan surat pernyataan tidak dalam sengketa.

Sekretaris Desa (Sekdes) Bojongmenteng Suhenda kemudian meminta uang Rp120 juta kepada Hariji untuk mengurus dokumen SPPT. Selain mengurus dokumen, uang ratusan juta tersebut akan diberikan kepada para penggarap lahan. Namun, belakangan para penggarap tersebut menolak lantaran mengetahui lahan tersebut adalah milik negara.

Usai pembacaan putusan majelis hakim, JPU dan kedua terdakwa belum menyatakan sikap. “Pikir-pikir,” kata JPU. (rbnn/nda)