Penuhi Panggilan DPRD Cilegon, PT AWN Masih ‘Emoh’ Penuhi Rekomendasi Dewan

PT AWN
Bachtiar, General Affair PT MTP. (Foto: Devi Krisna)

CILEGON – Manajemen PT Aditya Wahana Nusa (AWN) akhirnya memenuhi undangan mediasi dari Komisi II DPRD Kota Cilegon, Selasa (12/1/2016). Mereka antara lain adalah petinggi dari PT Multi Trading Pratama (MTP), induk perusahaan PT AWN. Kedatangan mereka saat itu, menyusul adanya pengaduan dari kalangan sopir truk PT AWN yang sempat melakukan aksi mogok kerja lantaran menuntut adanya penyesuaian upah, status hingga jaminan kesehatan.

“Kami berharap PT AWN ini dapat menyelesaikan persoalan ini secara internal, termasuk tuntutan sopir ini dapat segera dipenuhi. Jalankan saja sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ujar Ketua Komisi II DPRD Cilegon, Hasbi Sidik.

Saran Komisi II itu juga diamini oleh Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Cilegon yang turut hadir dalam mediasi tersebut.

Menanggapi arahan Komisi II itu, pihak manajemen PT AWN mengaku belum dapat merealisasikannya. Karena persoalan itu perlu disampaikan dulu kepada pucuk pimpinan PT MTP di Makassar. “Tentu membutuhkan kajian yang mendalam, karena sistem kerja kita ini beda dengan karyawan tetap yang kerja dari pagi sampai sore. Sopir kita ini bekerja secara on call. Mereka nyopir sesuai dengan orderan. Kalau sedang tidak ada orderan, mereka tinggal di rumah saja, dan kita tetap berikan uang tunggu,” kata General Affair PT MTP, Bachtiar.

Diberitakan sebelumnya, selama ini PT AWN memberlakukan upah dengan sistem perongkosan dalam setiap ritase truk yang diusung sopir berdasarkan jarak tempuh, ditambah uang tunggu sekira Rp300 ribu perbulan. Jumlah itu dianggap jauh dari ketentuan UMK yang berlaku sehingga menuai protes dikalangan sopir.

“Saat ini kita instruksikan sopir agar bisa kembali bekerja, selama proses ini berjalan. Kita juga akan kawal terus rekomendasi dari DPRD. Kalau sampai dengan tanggal 25 Januari nanti tidak ada realisasi dari perusahaan, kita akan lakukan aksi mogok kerja lagi,” kata Ketua DPC Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan (FSPKEP) Kota Cilegon, Rudi Sahrudin yang mengawal kalangan sopir pada saat itu. (Devi Krisna)