Penyaluran JPS Bakal Dirapel

SERANG – Penyaluran bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) tahap dua dan tiga bakal disatukan. Hal ini untuk menyingkat dan mempercepat proses penyaluran ke masyarakat.

Plt Sekretaris Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Banten Budi Darma mengatakan, hingga akhir pekan lalu, JPS tahap pertama masih tersisa sekira 40 persen yang belum tersalurkan. “Tahap dua dan ketiga ada kemungkinan disatukan dalam satu tahap,” kata Budi, kemarin (7/6).

Berdasarkan data per 6 Juni, bantuan JPS tahap pertama di Kabupaten Tangerang terealisasi sebesar Rp21,48 miliar untuk 35.813 keluarga, sedangkan Rp9,39 miliar untuk 15.656 keluarga masih diproses.

Lalu, Kota Tangerang terealisasi Rp5,37 miliar untuk 8.958 keluarga, sebesar Rp810 juta untuk 1.350 keluarga masih diproses.

Kota Tangerang Selatan terealisasi Rp3,14 miliar untuk 5.243 keluarga, sedangkan dalam proses Rp415,2 juta untuk 692 keluarga. Kemudian, Kabupaten Pandeglang terealisasi Rp13,88 miliar untuk 27.772 keluarga, dan Rp1,87 miliar untuk 3.757 keluarga masih dalam proses.

Realisasi Kabupaten Serang baru mencapai Rp233 juta untuk 466 keluarga, dan Rp19,31 miliar untuk 38.622 keluarga masih dalam proses.

Kabupaten Lebak terealisasi Rp219 juta untuk 438 keluarga dan masih tersisa Rp3,44 miliar untuk 6.898 keluarga yang masih diproses.

Khusus Kota Serang dan Kota Cilegon, bantuan JPS belum terealisasi. Sedangkan bantuan JPS di Kota Serang dialokasikan Rp11,054 miliar untuk 22.108 keluarga dan Rp6,788 miliar untuk 13.576 keluarga di Kota Cilegon.

Penyaluran JPS tahap pertama ini terkesan lambat lantaran pemrosesan data tidak sesederhana yang diduga. “Data yang disampaikan dari kabupaten/kota harus diproses hingga data tersebut betul-betul valid secara kependudukan maupun prosedur bank,” terangnya.

Terkait pembukaan rekening, kata Budi, prosedur bank mensyaratkan harus memenuhi aspek-aspek due diligence atau uji kelayakan.

Sementara penyaluran JPS tahap dua dan tiga, Budi meyakinkan penyaluran tidak mengalami keterlambatan. “Selama anggaran yang ada di kas daerah tersedia,” tuturnya.

Terpisah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten Muhtarom mengaku tidak ada refocusing anggaran tahap IV di Pemprov Banten untuk penanganan Covid-19. Pada refocusing tahap III kemarin, anggaran yang dialokasikan untuk bantuan tak terduga mencapai Rp1,68 triliun. Bahkan apabila ditambah dengan bantuan keuangan untuk kabupaten/kota senilai Rp440 miliar, maka total anggaran untuk penanganan Covid-19 mencapai Rp2,12 triliun.

Kata dia, dana yang sudah dialokasikan saja belum terpakai semua. “Jadi tidak ada refocusing tahap IV. Kalaupun ada nanti Perubahan APBD,” tuturnya.(nna/nda)