Penyaluran JPS Terkendala

Pemprov Baru Salurkan Sebagian di Tangerang Raya

SERANG – Dari delapan kabupaten/kota yang ada di Provinsi Banten, belum semua pemerintah daerah menyalurkan bantuan jaring pengaman sosial (JPS) untuk warga terdampak Covid-19.

Penyaluran baru diberikan Pemprov Banten untuk warga di wilayah Tangerang Raya yakni Kota Tangerang, Kota Tangsel, dan Kabupaten Tangerang, sejak 22 April. Di Tangerang Raya, Pemprov mengucurkan sebesar Rp252,7 miliar untuk 421.177 keluarga. Realisasinya sudah sebesar Rp9,8 miliar untuk 16.343 keluarga.

Kemudian Pemkot Serang, yang sudah mulai menyalurkan JPS bagi 50.000 warga dengan anggaran sebesar Rp50 miliar.

Namun, dalam penyaluran di lapangan, pemerintah masih banyak menemui kendala.

Di Kota Serang misalnya, kendala yang dihadapi yaitu ditemukan warga ganda penerima bantuan. Selain itu, jumlah bantuan sembako yang diterima warga pun sempat ramai jadi pembahasan di media sosial karena dinilainya tidak sesuai dengan isi yang diterima.

Informasi yang dihimpun Radar Banten, penyaluran sembako JPS di Kota Serang di Kelurahan Sukawana, Kecamatan Curug misalnya, ada sekira 40 Kepala Keluarga mendapatkan bantuan JPS, padahal sebelumnya terdaftar juga di Program Keluarga Harapan (PKH). Namun, petugas dari Dinas Sosial (Dinsos) langsung membatalkan pemberian bantuan.

Kemudian, sempat viral di media sosial, Minggu (3/5) setelah akun Facebook Nurjaya MataKita memposting bantuan sembako bernada satir. Ia menulis, ucapan terimakasih dan membandingkan hasil belanja Pemkot Serang dengan belanja di Pasar Induk Rau. Sontak unggahannya mendapatkan respon beragam.

“Alhamdulillah bantuan sembako dari Pemkot Serang sudah dibagikan lagi. Isinya, ada Beras 10 kg, Mi Instan 14 bungkus, ikan dalam kemasan dua kaleng. Ini paket anggaran 200 ribu, kalau beli di Pasar Rau, uang kembali sekitar lima puluh ribuan,” ujarnya.

Menanggapi hal tesebut, Kepala Dinsos Kota Serang Poppy Nopriadi mengaku, di tengah suasana pandemi Covid-19 proses pendataan mengalami beberapa kendala salah satunya pendataan bagi penerima bantuan. “Program tidak tiba-tiba, karena situasi karena kondisi masyarakat yang membutuhkan. Semua kegiatan ini terukur sampai dengan pendistribusian,” katanya.

Ia mengaku, dalam proses verifikasi dan validasi data dilakukan hingga pada saat proses pembagian sembako ke masyarakat. Poppy pun berharap bagi masyarakat yang terlewat dalam proses pendataan segera melaporkan ke RT sempat. “Iya kami menemukan ada double data. 40 KK, mereka terdaftar di JPS. Padahal, sudah masuk PKH (Program Keluarga Harapan-red). Tapi, langsung kita (petugas lapangan-red) cancel, dan dialihkan ke yang membutuhkan,” terangnya.

Terkait dengan ramainya di medsos yang membandingkan nilai bantuan dengan jenis sembako yang diberikan kepada masyarakat. Poppy berdalih, jika semua tahapan melalui assessment dari Inspektorat, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah hingga Badan Anggaran DPRD Kota Serang. “Jangan melakukan assessment normal dalam situasi tidak normal,” pungkasnya.

BELUM MENYELURUH

Sementara itu, penyaluran JPS dari Pemprov ke masyarakat di Tangerang Raya masih berposes dan belum menyeluruh.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Rina Dewiyanti mengungkapkan, yang sudah disalurkan baru sebagian kecil. “Diupayakan secepatnya,” ujar Rina.

Kata dia, proses input data penerima perbankan perlu waktu. Apalagi, bank penyalur tiap daerah berbeda. Untuk Kota Serang, Kabupaten Serang, dan Kota Cilegon menggunakan Bank Banten. Sedangkan Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang menggunakan BRI. Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang menggunakan Bank bjb, serta Kota Tangerang Selatan Bank bjb Syariah.

Terpisah, Plt Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Banten Budi Darma mengatakan, penyaluran JPS C-19 Banten sedang berjalan sejak 22 April lalu. Saat ini penyaluran JPS memang baru di wilayah Tangerang Raya. “Yang sebagian lainnya sedang dibuatkan rekening. Mudah-mudahan Minggu depan bisa tersalurkan karena datanya lumayan banyak, sebanyak 421 ribu keluarga,” ujarnya.

Kata dia, Kabupaten Pandeglang dan Lebak, sepertinya akan duluan karena proses buka rekening kolektif (burekol) oleh pihak bank penyalur yakni BRI. “Sudah hampir rampung, doakan lancar ya kan demi kemaslahatan warga masyarakat Banten juga,” ujarnya.

Ia mengatakan, hal yang perlu dicatat dan diapresiasi mungkin adalah perintah, instruksi, dan arahan yang cepat dari pimpinan dalam hal ini Gubernur dan Wakil Gubernur untuk merealisasikan JPS C-19 Banten. “Walau di awalnya kami keteteran, namun Alhamdulillah berkat kesigapan Bu Kadinsos Provinsi Banten, Bu Kepala BPKAD serta jajaran dan rekan jajaran Dinsosprov serta kabupaten/kota, maka semua dapat berjalan dengan baik. Setidaknya ini membuktikan komitmen dan konsistensi beliau berdua untuk mewujudkan ketahanan sosial warga masyarakat dalam menghadapi pandemi ini,” tuturnya. (fdr-nna/air)