Penyaluran Kartu Indonesia Pintar Diduga Dipungli Oknum Pegawai Kelurahan

Kartu Indonesia Pintar
Emak Empik, menunjukkan Kartu Indonesia Pintar miliknya usai mengadukan kepada Ketua RW Adha, kemarin. (Foto: Iman F)

PANDEGLANG – Penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Kabupaten Pandeglang dua minggu lalu tak berjalan mulus. Kegiatan tersebut dicederai pungutan liar (pungli) yang diduga dilakukan oknum pegawai Kelurahan Kadomas, Kecamatan Pandeglang.

Tak besar memang pungli yang dilakukan oknum pegawai kelurahan tersebut, hanya Rp10.000 per kartu. Namun, itu dikalikan dengan 198 kartu atau pemilik. Padahal, bantuan tersebut seharusnya gratis untuk membantu masyarakat miskin agar tidak mengalami putus sekolah.
Emak Empik, salah seorang penerima KIP, membenarkan adanya pungutan bagi para penerima KIP itu.

Bahkan, kata dia, ada ancaman apabila masyarakat tidak membayar, kartu yang sudah disiapkan tidak akan diberikan. Pelaku pungutan diduga dilakukan oleh bagian bantuan sosial (bansos) di Kelurahan Kadomas. “Bagi kami uang Rp10.000 cukup besar, tetapi kalau tidak dibayar kartu tersebut tidak akan diberikan oleh bagian bansos. Karena kami takut, ya terpaksa kami membayarnya,” kata warga Kampung Cicalung, Kelurahan Kadomas, Kecamatan Pandeglang, ketika mengadukan persoalan tersebut kepada Ketua RW Adha, Senin (6/6), seperti dilansir Harian Radar Banten.

Fitriyani, penerima program KIP lain, mengatakan hal yang sama. Ia mengaku kecewa karena tindakan oknum pegawai kelurahan tersebut selama ini telah merugikan masyarakat. Soalnya, perbuatan tidak terpuji itu bukan yang pertama, melainkan sempat dilakukan pada penyaluran Kartu Indonesia Sehat (KIS). “Tindakan ini (pungli KIP-red) ini yang kedua. Sebelumnya telah melakukan hal yang sama pada program penyaluran KIS. Kami saat itu diminta sebesar Rp25 ribu per orang per kartu. Padahal, setahu kami bantuan tersebut gratis dan ketika kami tanyakan katanya buat administrasi,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua RW 04, Kampung Cicalung, Kelurahan Kadomas, Kecamatan Pandeglang, Adha mengaku sudah melakukan klarifikasi terkait dengan adanya dugaan pungli tersebut kepada tenaga kerja sosial kecamatan (TKSK). Jawabannya, KIP dan KIS sepenuhnya tanggung jawab pihak kelurahan. “Yang melakukan pungutan ini adalah kasi bansos, yaitu Pak Wisnu Supardan sebagai penanggung jawab penyaluran program ini. Untuk itu, kami berharap kepada pimpinannya agar memberikan tindakan, tetapi kalau tidak kami akan mendatangi Bupati untuk melaporkannya,” katanya.

Ditemui di kantornya, Kasi Bansos Kelurahan Kadomas, Kecamatan Pandeglang, Wisnu Supardan, membantah bahwa dirinya telah melakukan pungli dalam penyaluran KIP. Ia hanya mengakui bahwa pemberian uang oleh penerima program KIP dilakukan secara ikhlas. Jumlah penerima KIP sebanyak 198 orang. “Kami tidak melakukan pungutan sebab memang bantuan tersebut gratis. Tapi, kalau ada masyarakat yang memberi, tentunya kami menerimanya dan sekali lagi itu bukan pungutan,” kilahnya. (Iman F/Radar Banten)