Penyediaan Rumah Isolasi di Pandeglang Belum Optimal

Ilustrasi virus corona. Foto Pixabay.

PANDEGLANG – Rencana Pemkab Pandeglang menyediakan rumah isolasi covid-19 di semua desa di Pandeglang belum optimal. Buktinya, dari 326 desa, hingga saat ini baru 20 desa yang sudah menyediakan fasilitas untuk pengobatan dan pencegahan wabah corona di Pandeglang.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Pandeglang Doni Hermawan mengakui belum semua desa menyediakan fasilitas tersebut. Penyebabnya, kata dia, karena terhambat proses pencairan Dana Desa (DD) tahap dua. “Lebih dari 20 desa sudah, desa lain menyusul seiring dana desa tahap dua cair,” katanya, kemarin.

Doni mengatakan, penyediaan rumah isolasi tersebut bersifat wajib dan harus dilakukan oleh semua desa karena instruksi langsung dari Pemerintah Pusat. “Bukan pembangunan, tetapi desa menyiapkan rumah isolasi untuk mengantisipasi pendatang yang harus diisolasi dulu selama 14 hari. Dan fasilitas itu wajib ada di semua desa tanpa terkecuali,” katanya.

Doni menerangkan, fasilitas tersebut dibiayai oleh DD di masing-masing desa dengan nominal disesuaikan. Akan tetapi, kata dia, pihaknya akan tetap melakukan pengawasan agar tidak ada dana yang dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya. “Mekanismenya desa bisa menyewa rumah, vila, atau posyandu yang penting ada kamarnya untuk isolasi. Nominal di sesuaikan kebutuhan desa, tapi yang masuk akal,” katanya.

Selain sarana tersebut, desa juga dibebankan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga yang melakukan isolasi. Seperti menyediakan makan dan memenuhi semua kebutuhan pokok sampai waktu isolasi selesai. “Ya kebutuhan pokoknya juga dari dana desa dan bantuan provinsi. Selama dia melakukan isolasi, kebutuhan wajib dipenuhi semua,” katanya.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Komisi I DPRD Pandeglang Endang Sumantri meminta kepada semua pihak ikut melakukan pengawasan agar dana yang dipergunakan pemerintahan desa digunakan sesuai peruntukannya. Apabila ada kejanggalan, lanjutnya, masyarakat wajib memberikan laporan agar bisa segera ditindaklanjuti dan diselesaikan sesuai aturan yang ada. “Program itu bagus untuk mencegah penyebaran corona. Tetapi jangan juga dimanfaatkan untuk kepentingan yang lain. Kita harus awasi agar semuanya tidak menimbulkan masalah,” katanya.(dib/ibm)