Penyegelan SMPN 1 Mancak, Pemkab Serang Tempuh Jalur Hukum

SERANG – Aksi penyegelan SMPN 1 Mancak di Kecamatan Mancak kembali terjadi. Pemkab Serang mengaku akan menempuh jalur hukum terkait aksi tersebut. Itu dinilai sudah mengganggu kegiatan belajar mengajar (KBM) dan masuk ranah pidana.

SMPN 1 Mancak disegel oleh warga yang mengaku sebagai ahli waris tanah bernama Aris Rusman. Catatan Radar Banten, aksi penyegelan itu sudah empat kali dilakukan. Yakni, pada 6 Desember 2016, 9 April 2018, 10 Desember 2018, dan 14 Oktober 2019.

Kemarin, Aris melakukan aksi serupa di SMPN 1 Mancak. Ia menggembok gerbang masuk SMPN 1 Mancak pada pukul 05.00 WIB. Hingga kemarin sore, Aris belum juga membuka pintu gerbang itu. Akhirnya, seluruh siswa SMPN 1 Mancak terpaksa harus mengikuti KBM di Gedung PGRI Kecamatan Mancak.

Terkait itu, Wakil Bupati Pandji Tirtayasa mengatakan, aksi yang dilakukan oleh Aris sudah melanggar hukum. Karena, sudah mengganggu KBM di SMPN 1 Mancak dan melakukan penyerobotan.

“Harus kita laporkan sebagai tindak pidana, saya akan perintahkan untuk segera melaporkan, bisa ke polda bisa ke polres,” katanya ditemui di Pendopo Bupati Serang.

Pandji mengatakan, jika Aris memiliki bukti atas kepemilikan lahan itu, seharusnya dapat menggugat melalui pengadilan. Jika langsung melakukan penyegelan, menurut dia, aksi Aris itu sudah masuk ranah penyerobotan.

“Kita ada bukti kepemilikan aset, kalau dia punya bukti, silakan kita adu bukti di pengadilan,” ujarnya.

Sementara itu, Aris sepertinya tidak menghiraukan ancaman dari Pandji. Ia tetap bersikukuh mengklaim tanah itu merupakan haknya. Ia juga mengaku tidak akan membuka segel sebelum Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah yang datang ke lokasi. “Kalau dari bupati (datang-red) baru saya buka,” katanya.

Terkait ancaman Pandji yang akan mempidanakan, Aris mengaku tidak akan takut. Ia malah menantang Pandji untuk meneruskan ancaman itu. “Lanjutkan (lapor ke polisi-red), saya tunggu. Saya enggak masalah. Tidak ada kuasa hukum biar saya sendiri saja,” katanya.

Ia juga menolak saran Pandji untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Menurutnya, perkara gugatan itu sesuai dengan aturan yang berlaku harus ada hubungan hukum terlebih dahulu antara dia dengan Pemkab Serang.

“Selama ini kan kita tidak ada hubungan hukum, dia (Pemkab-red) tidak pernah beli dari saya. Saya juga tidak pernah melihat sertifikatnya,” ujarnya.

Kepala Bidang SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kabupaten Serang Heriyana mengatakan, seluruh siswa SMPN 1 Mancak untuk sementara diarahkan untuk mengikuti KBM di Gedung PGRI Kecamatan Mancak. Namun, ia menjamin kondisi itu tidak akan berjalan lama.

Insya Allah hari ini (kemarin-red) saja, kita sedang menyelesaikan permasalahannya,” katanya. (jek/zee/ira)