Penyelesaian Pelanggaran Pilkada Jangan Bertele-tele

0
1.435 views
Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo sedang membubuhkan tanda tangan didampingi Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Rahmat Bagja (kedua dari kanan) seusai menggelar pertemuan dengan Bawaslu Kota Cilegon, Jumat (10/7) malam.

CILEGON – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI meminta Bawaslu Kota Cilegon untuk tidak bertele-tele dalam menyelesaikan pelanggaran dan sengketa Pilkada┬áCilegon. Jangan sampai ada pelanggaran atau sengketa Pilkada yang kedaluwarsa akibat proses penanganan yang lambat oleh jajaran di Bawaslu Kota Cilegon.

Hal itu disampaikan dua komisioner Bawaslu RI yaitu Koordinator Divisi Penindakan Ratna Dewi Pettalolo dan Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Rahmat Bagja saat mengunjungi kantor Bawaslu Kota Cilegon pada Jumat (10/7) malam.

Koordinator Divisi Penindakan Ratna Dewi Pettalolo menuturkan, dengan sedang dilaksanakannya proses verifikasi faktual (verfak) potensi pelanggaran dan sengketa sangat tinggi. Untuk itu, Bawaslu RI berupaya untuk memastikan jika jajaran di Bawaslu Kota Cilegon siap menghadapi segala kemungkinan yang terjadi. “Kita punya batasan waktu dalam penindakan hukum. Kita harus memastikan kemampuan dan kesiapan mereka,” tegas Ratna dalam sesi keterangan pers.

Sesuai aturan baru, proses penanganan pelanggaran hanya dibatasi selama tiga hari. Jika selama itu masih ada hal yang perlu didalami, Bawaslu punya tambahan waktu selama dua hari.

Setiap pelanggaran baik yang bersifat temuan maupun laporan harus selesai dalam waktu maksimal lima hari. Jika tidak, maka dianggap kedaluwarsa.  “Makanya harus bisa melakukan klarifikasi cepat baik pelanggaran temuan maupun laporan. Jangan sampai gara-gara ketidaktahuan regulasi laporaannya jadi kedaluwarsa. Sengketa juga tak boleh melebihi batas waktu,” tutur Ratna.

Potensi pelanggaran serta sengketa pilkada di Kota Cilegon dianggap tinggi, karena selain ada kandidat jalur perseorangan yang mendaftar, juga adanya kandidat petahana. Selain pada proses verfak dan kampanye. kerawanan pelanggaran pun terjadi pada aspek netralitas aparatur sipil negara (ASN). Untuk itu, Bawaslu Kota Cilegon harus siap dalam segala hal.

Pada kesempatan yang sama, Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Rahmat Bagja menjelaskan, tantangan yang dihadapi Bawaslu Kota Cilegon dalam hal pengawasan dan penindakan adalah potensi kampanye yang dilakukan secara daring atau melalui internet.

Menurutnya, dengan kebijakan penerapan protokol kesehatan selama penyelenggaraan Pilkada, kampanye secara daring sangat mungkin dipilih sebagai alternatif pengganti kampanye tatap muka.

Jika kampanye secara daring benar-benar terjadi, maka, ada tugas berat yang dilakukan Bawaslu, yaitu potensi pelanggaran money politik dan pelanggaran Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

“Ini masih draft, kita juga belum tahu bagaimana nanti, tapi kampanye secara daring kita pusing mengawasinya, misalnya, anggaran pulsa yang dibolehkan Rp100 ribu, tapi ternyata dikasihnya lebih, bagaimana ngawasinya?” papar Rahmat.

Menurutnya, hal itu harus diantisipasi sejak saat ini oleh Bawaslu Kota Cilegon agar saat pelaksanaan sudah tahu bagaiamana menyikapi persoalan tersebut. Soal netralitas ASN saat ini, belum ada standar operasional prosedur (SOP) dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terkait batasan waktu penanganan pelanggaran.

Untuk itu Bawaslu mendorong KASN mengeluarkan SOP tersebut agar proses penanganan bisa cepat.

Ketua Bawaslu Kota Cilegon Siswandi memastikan proses penanganan pelanggaran dan sengketa sesuai aturan yang telah ditetapkan. Ia mengaku telah menyiapkan kesiapan sumber daya manusia di Bawaslu Kota Cilegon dalam menghadapi setiap potensi yang terjadi. “Tentu kita mengedepankan norma dan aturan yang berlaku dalam setiap proses penanganan pelanggaran,” paparnya. (bam/alt)