Penyelidikan Izin Tambang Dimulai

0
141 views
Salah satu wilayah pertambangan yang masih beroperasi berada di Desa Puloampel, Kecamatan Puloampel, Kabupaten Serang, Kamis (8/1).Terkait dengan aktivitas itu,Polda Banten memeriksa sepuluh izin pertambangan di Kabupaten Serang dan Kota Cilegon.

SERANG – Subdit IV Tipiter Ditreskrimsus Polda Banten menggulirkan proses penyelidikan terhadap dua perusahaan tambang di Puloampel, Kabupaten Serang, yang diduga tidak memiliki perizinan pertambangan. Kedua perusahaan yang diusut tersebut PT Bumi Suara Abadi (BSA) dan CV Arif Jaya (AJ).

“Sprinlid-nya (surat perintah penyelidikan-red) sudah terbit untuk dua perusahaan itu. Rencananya minggu depan sudah kami panggil untuk klarifikasi,” kata Kasubdit IV Tipiter Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Joko Winarto ditemui Radar Banten di ruang kerjanya, Jumat (2/8).

Proses penyelidikan itu sebagai tindak lanjut dari operasi penertiban tambang ilegal yang dilakukan Polda Banten, Rabu (31/7). Sejumlah perusahaan tambang di Puloampel dan Kota Cilegon diperiksa izin kelengkapannya. Setidaknya saat itu ada sepuluh perusahaan yang diperiksa perizinannya.

Wakil Bupati Serang Pandji Tirtayasa mendukung Polda Banten menindak perusahaan tambang di Kecamatan Puloampel yang tidak mengantongi izin. Menurutnya, pertambangan itu sudah merusak lingkungan dan berdampak pada ekonomi dan sosial masyarakat sekitar.

“Sayangnya perizinannya di provinsi, bukan di kita. Saya setuju kalau mereka (pertambangan tak berizin-red) ditutup,” katanya.

Pandji menilai, selama ini aktivitas pertambangan di Bojonegara dan Puloampel lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya. Aktivitas pertambangan itu juga tidak banyak menyumbang pendapatan asli daerah (PAD).

“Kalau bagi saya, ketimbang kita ngejar PAD tapi lingkungan kita rusak, mending tidak usah sama sekali,” ujarnya.

Karena itu, Pandji meminta Pemprov Banten untuk tidak mudah mengeluarkan izin pertambangan di Kabupaten Serang. Pemprov harus mengkaji dampak negatif dan positifnya. “Kalau ternyata banyak mudaratnya, mending tidak usah diizinkan. Saya lihat sekarang banyak mudaratnya,” ucapnya.

Dihubungi terpisah, anggota Komisi II dari Fraksi PAN Yandri Susanto juga mengapresiasi langkah Polda Banten yang merespons kegelisahan warga terkait praktik pertambangan. Menurut Yandri, langkah yang dilakukan Polda Banten sebagai tonggak untuk menertibkan pertambangan ilegal di Serang dan Cilegon.

“Kami mengapresiasi yang dilakukan Polda Banten. Langkah tegas itu selanjutnya harus diikuti dengan tindakan tegas selanjutnya agar ada efek jera,” ujarnya.

Kata Yandri, aktivitas pertambangan di Puloampel berdampak merusak lingkungan karena perbukitan menjadi gundul. “Selama ini, perusahaan tambang hanya mengeruk dan tidak melakukan recovery (perbaikan-red). Seharusnya, setelah mereka melakukan penambangan ada kewajiban untuk melakukan recovery,” ujarnya. (nna-jek-mg05/alt/ira)