Penyertaan Modal Agrobisnis, Dewan Nilai Pemprov Tidak Tertib

SERANG – Pemprov Banten dinilai sejumlah fraksi di DPRD Banten, tidak tertib dan tergesa-gesa dalam mengalokasikan modal awal PT Agrobisnis Banten Mandiri. Hal itu terungkap dalam rapat paripurna pemandangan umum fraksi-fraksi, terhadap raperda usul gubernur tentang penyertaan modal daerah ke dalam PT Agrobisnis Banten Mandiri di Gedung DPRD Banten, yang dihadiri Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy, Sekda Banten Al Muktabar, dan unsur Forkopimda Provinsi Banten, Selasa (10/12).

Juru bicara Fraksi Gerindra Encop Sopia mengungkapkan, PT Agrobisnis Banten Mandiri selaku perusahaan daerah milik Pemprov Banten telah resmi dibentuk melalui Perda 11 tahun 2019. Namun Pemprov langsung mengalokasikan penyertaan modal sebesar Rp50 miliar dalam APBD Banten 2020, tanpa ada payung hukum yang menjadi dasar penyertaan modalnya. “Jadi Pemprov terkesan tidak tertib, mestinya ada payung hukumnya dulu baru mengalokasikan penyertaan modal. Bukan malah sebaliknya,” tutur Encop saat membacakan pemandangan umum Fraksi Gerindra.

Dikatakan Encop, meskipun tidak ada aturan yang dilanggar, tapi  tahapan penyertaan modal harusnya tertib secara administrasi. Dengan begitu, diharapkan tidak ada persoalan dikemudian hari. “Memang sebelum APBD Banten 2020 ditetapkan, penyertaan modal PT Agrobisnis telah dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri dan tidak ada pelarangan. Namun Kemendagri menyarankan agar segera dibuat payung hukumnya,” ungkapnya.

Kendati menyayangkan kebijakan Pemprov yang lebih dulu mengalokasikan penyertaan modal sebelum ada perda penyertaan modalnya, Fraksi Gerindra menyetujui bila raperda usul gubernur tentang penyertaan modal daerah ke dalam PT Agrobisnis Banten Mandiri segera dibahas lebih lanjut” “Prinsipnya Fraksi Gerindra mendukung raperda ini segera dibahas dan ditetapkan. Namun kami berharap ke depan agar Pemprov tertib secara administrasi,” tegasnya.

Senada dengan Encop, juru bicara Fraksi PDI Perjuangan Anita Indah Wati menilai Pemprov Banten tergesa-gesa dalam mendirikan PT Agrobisnis. Akibatnya, raperda penyertaan modal baru diusulkan setelah mengalokasikan penyertaan modal sebesar Rp50 miliar dalam APBD Banten 2020. “Ini menjadi catatan penting Fraksi PDIP, yang menginginkan penyertaan modal PT Agrobisnis sesuai aturan yang berlaku,” katanya.

Indah memaparkan, Fraksi PDIP meminta Gubernur Banten Wahidin Halim menjelaskan hasil kajian investasi, yang menjadi dasar Pemprov Banten mengusulkan modal untuk PT Agrobisnis sebesar Rp300 miliar.

“Penyertaan modal direncanakan secara bertahap, tapi dari mana angka Rp300 miliar. Mohon penjelasan dari gubernur,” pinta Indah.

Di akhir pemaparannya, Indah menegaskan sikap Fraksi PDIP yang mendukung keberadaan PT Agrobisnis Banten Mandiri untuk menyejahterakan petani di Banten. “Sejak awal kami mendukung pembentukan PT Agrobisnis. Makanya kami tidak ingin pemprov tergesa-gesa dalam menjalankan roda usaha PT Agrobisnis, sehingga tidak ada aturan yang dilanggar termasuk dalam melakukan seleksi calon komisaris dan direksi PT Agrobisnis,” tutupnya.

Sementara itu, Juru Bicara Fraksi PKS, Juheni M Rois mengingatkan Pemprov Banten untuk segera menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang akan ditempatkan di PT Agrobisnis. “Sambil menunggu Perda penyertaan modal PT Agrobisnis disahkan, proses pengisian jabatan komisaris dan direksi harus dlakukan secara transparan dan memilih orang-orang yang ahli dibidang agrobisnis,” ujarnya.

Setelah jajaran komisaris dan direksi terbentuk, Juheni meminta Gubernur Banten untuk meminta bisnis plan PT Agrobisnis. Hal itu sangat penting untuk memastikan perusahaan daerah ini tidak hanya menjadi beban pemerintah daerah, tapi membawa kebaikan bagi masyarakat Banten. “Fraksi PKS meminta pada gubernur untuk tidak mencairkan modal awal, sebelum jajaran komisaris dan direksi melaporkan bisnis pkan PT Agrobisnis,” tegasnya.

Sorotan terkait penyertaan modal PT Agrobisnis juga disampaikan juru bicara Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat, Fraksi PKB, Fraksi NasDem-PSI dan Fraksi PAN. “Pembentukan PT Agrobisnis membutuhkan modal awal yang tidak sedikit, jangan sampai perusahaan ini hanya mendatangkan masalah dikemudian hari,” tegas juru bicara Fraksi Golkar Teguh Ista’al.

Menanggapi pemandangan umum fraksi-fraksi, Wakil Gubernur Andika Hazrumy mengaku akan segera menanggapi saran dan kritikan fraksi-fraksi di DPRD Banten. “Sebenarnya tidak ada persoalan terkait penyertaan modal awal sebesar Rp50 miliar dalam APBD 2020, sebab hal itu telah dikonsultasikan dengan Kemendagri. Namun Pemprov akan segera menjelaskannya melalui rapat paripurna jawaban gubernur,” ujarnya.

Andika mengapresiasi semua fraksi yang mendukung raperda penyertaan modal untuk segera dibahas dan ditetapkan menjadi perda. “Meskipun banyak masukan, namun semua fraksi mendukung raperda ini untuk segera dibahas dewan,” paparnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Banten Barhum usai memimpin rapat paripurna mengatakan, pemandangan umum fraksi-fraksi akan dijawab oleh gubernur melalui rapat paripurna yang dijadwalkan Kamis (12/12). “Tadi banyak pertanyaan fraksi yang mesti dijawab dan dijelaskan oleh gubernur. Setelah paripurna jawaban gubernur, dewan akan segera membentuk pansus,” katanya.

Barhum mengaku optimistis bila raperda penyertaan modal PT Agrobisnis bisa rampung akhir tahun 2019. “Masih ada waktu untuk menyelesaikan dua minggu ke depan. Sebab raperda ini masuk dalam raperda prioritas 2019,” paparnya. (den/air/ags)