Penyidikan JLS Hampir Rampung

SERANG – Penyidikan perkara dugaan korupsi proyek jalan lingkar selatan (JLS) Kota Cilegon 2013 senilai Rp14 miliar hampir rampung. Penyidik Kejati Banten tengah memenuhi kelengkapan berkas perkara yang menjadi petunjuk dari jaksa peneliti.

“Saat ini masih berjalan (penyidikan-red). Kita sedang memenuhi petunjuk jaksa peneliti. Kemungkinan tidak lama lagi akan rampung (proses penyidikan-red), semoga saja (cepat selesai-red),”kata Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Banten Sunarko saat ditemui Radar Banten di Kejati Banten, Jumat (3/7).

Penyidik sebelumnya telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka proyek yang bersumber dari APBD Kota Cilegon tersebut.

Yakni, mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kota Cilegon Nana Sulaksana, Direktur PT Respati Jaya Pratama Syahrul dan pihak swasta Tubagus Doni. “Belum nambah (masih tiga tersangka-red),” ujar Sunarko.

Proyek peningkatan lapis beton JLS Kota Cilegon 2013 merugikan keuangan negara senilai Rp1,2 miliar lebih. Jumlah tersebut diketahui setelah auditor dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Banten menyerahkan hasil audit kepada penyidik Kejati Banten. Pasca diterimanya hasil PKN tersebut penyidik pidana khusus (pidsus) Kejati Banten melaksanakan gelar perkara internal untuk menetapan tersangka.

Ketiga tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. “Belum ada arah kesana (penambahan tersangka-red), nanti kita lihat fakta persidangan seperti apa (terkait dugaan keterliban pihak lain-red),” kata Sunarko.

Ketiga tersangka tersebut telah menjalani pemeriksaan di Kejati Banten. Mereka akan kembali dipanggil apabila terdapat kekurangan dalam berkas acara pemeriksaan. “Untuk saksi saya tidak tahu persis (jumlah yang telah dimintai keterangan-red),” kata Sunarko.

Proyek JLS tersebut diketahui mulai diusut Kejati pada 5 Juli 2019. Kurang dari dua pekan saat proses penyelidikan, penyelidik sepakat menaikkan status perkara ke tahap penyidikan. Alasannya, proyek dari stasiun KM 5+1917 hingga KM 8 + 667 didapati perbuatan yang melawan hukum. Proyek miliaran rupiah diduga dikerjakan tidak sesuai dengan dokumen kontrak sehingga hasil pekerjaan tidak sesuai spesifikasi. (mg05/nda)