Penyuluhan Hukum Serentak: Membangun Masyarakat Cerdas Hukum

Kanwil Kemenkumham Banten

Dr. Susy Susilawati, SH. MH.
Dr. Susy Susilawati, SH. MH.

kumhamOleh: Dr. Susy Susilawati, SH. MH.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten

1. Kegiatan Penyuluhan Hukum Menghadapi MEA

Dalam rangka “Mewujudkan Kemanfaatan Hukum yang berkePASTIan” serta menghadapi Masyarakat ekonomi ASEAN yang bertujuan terciptanya kawasan ekonomi ASEAN yang terintegrasi dengan perekonomian global, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten menyelenggarakan Kegiatan penyuluhan hukum di Provinsi Banten yang dilaksanakan secara seretak di 8 Kabupaten/Kota pada tanggal 28 Januari 2016 dan dimulai serentak pada jam 09.00 WIB.

Pelaksanaan penyuluhan hukum serentak di Provinsi Banten dilaksanakan secara langsung dan tidak langsung di 21 titik dengan jumlah total peserta sebanyak 159.667, yang terdiri dari penyuluhan hukum langsung sebanyak 50.177 peserta yang berasal dari Warga Binaan Pemasyarakatan, Pelajar SMU/SMK, dan masyarakat. Sedangkan penyuluhan hukum tidak langsung dilaksanakan melalui media cetak dan elektronik (radio, social media, surat kabar, website) sebanyak 109.500 peserta di seluruh Provinsi Banten. Penyuluhan hukum ini dilaksanakan dalam rangka membangun masyarakat cerdas hukum terutama generasi muda terkait dengan pemahaman MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) dan Bantuan Hukum gratis melalui OBH (Organisasi Bantuan Hukum).

Terkait hal tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten menyampaikan bahwa MEA adalah kerjasama ekonomi antar 10 negara–negara di Asia Tenggara yang terdiri dari: Indonesia Malaysia, Singapore, Filipina, Vietnam, Tahiland, Brunai Darusalam, Laos, Myanmar (Burma), dan Kamboja. Latar belakang dibentuk MEA karena adanya semangat bersama untuk memperbaiki sendi-sendi perekonomian yang rapuh di kawasan ASEAN pasca krisis tahun 1997. Bersamaan dengan semakin mantapnya ekonomi Tiongkok dan India, menjadikan ASEAN berkeinginan sejajar dan mampu bersaing dengan kedua negara tersebut.

Dengan berlaku MEA semakin bias batas-batas teritorial antar negara. Ini merupakan peluang sekaligus tantangan. Setidaknya ada beberapa konsekuensi logis dengan diberlakukannya pasar bebas ASEAN.negara-negara yang tidak siap dengan identifikasi potensi akan menjadi basis pasar barang dan jasa negara lain. Sedangkan negara dengan kualitas pekerja yang pas-pasan akan menjadi ladang berpindahnya (eksodus) pekerja terampil dengan kemampuan soft skill mumpuni.

Selanjutnya disampaikan pula bahwa Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dengan 4 pilar utama yaitu ASEAN sebagai pasar tunggal dan berbasis produksi Internasional; ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi tinggi; ASEAN sebagai kawasan dengan pengembangan ekonomi yang merata; dan ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global,

Dengan adanya MEA tentu banyak manfaat dan dapat menjadi peluang bagi Indonesia, diantarannya:

  1. MEA mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia, karena telah terintegrasi melalui pembukaan dan pembentukan pasar yang lebih besar, serta mendorong peningkatan efisiensi dan daya saing, dan membuka peluang penyerapan tenaga kerja.
  2. MEA sebagai kawasan pasar potensi dunia. Dengan adanya MEA akan menjadi kawasan pasar terbesar ke-3 di dunia yang didukung oleh jumlah penduduk ke-3 terbesar (8% dari total penduduk dunia) di dunia setelah China dan India.
  3. MEA merupakan kumpulan Negara-Negara Pengekspor.(baik produk berbasis sumber daya alam (seperti agro-based products) maupun berbagai produk elektronik).Indonesia sudah mencatat 10 (sepuluh) komoditi unggulan ekspornya baik ke dunia maupun ke intra-ASEAN selama 5 tahun terkhir ini (2004–2008) dan 10 (sepuluh) komoditi ekspor yang potensial untuk semakin ditingkatkan.
  4. MEA merupakan kumpulan Negara Tujuan Investor.Sebagai Negara dengan jumlah penduduk terbesar (40%) diantara Negara Anggota ASEAN, Indonesia diharapkan akan mampu menarik investor ke dalam negeri dan mendapat peluang ekonomi yang lebih besar dari Negara Anggota ASEAN lainnya.
  5. MEA akan mendorong Daya Saing.Kondisi pasar yang sudah bebas di kawasan dengan sendirinya akan mendorong pihak produsen dan pelaku usaha lainnya untuk memproduksi dan mendistribusikan barang yang berkualitas secara efisien sehingga mampu bersaing dengan produk-produk dari negara lain. Di sisi lain, para konsumen juga mempunyai alternatif pilihan yang beragam yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, dari yang paling murah sampai yang paling mahal.
  6. MEA membuka peluang sektor jasa. Sektor-sektor jasa prioritas yang telah ditetapkan yaitu pariwisata, kesehatan, penerbangan dan e-ASEAN dan kemudian akan disusul dengan logistik.
  7. MEA membuka Aliran Modal. MEA membuka peluang bagi Indonesia untuk dapat memanfaatkan aliran modal masuk ke kawasan yang kemudian ditempatkan di aset berdenominasi rupiah.

2. Konsekuensi MEA

Selain manfaat MEA, sebagai konsekuensi adanya MEA akan ada tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, diantarannya:

  1. Laju Peningkatan ekspor-impor, Kinerja ekspor selama periode 2004–2008 yang berada di urutan ke-4 setelah Singapura, Malaysia, dan Thailand, dan importer tertinggi ke-3 setelah Singapura dan Malaysia, merupakan tantangan yang sangat serius ke depan karena telah mengakibatkan neraca perdagangan Indonesia yang defisit terhadap beberapa Negara ASEAN tersebut.
  2. Laju inflasi, Laju inflasi Indonesia yang masih tergolong tinggi bila dibandingkan dengan Negara lain di kawasan ASEAN.
  3. Kesamaan produkdan daya saing produk, Kesamaan jenis produk ekspor unggulan (khususnya di sektor pertanian, perikanan, produk karet, produk berbasis kayu, dan elektronik) merupakan salah satu penyebab pangsa perdagangan intra-ASEAN yang hanya berkisar 20-25 persen dari total perdagangan ASEAN.
  4. Daya saing SDM, Kemampuan bersaing SDM tenaga kerja Indonesia harus ditingkatkan baik secara formal maupun informal.Indonesia harus dapat meningkatkan kualitas tenaga kerjanya sehingga bisa digunakan baik di dalam negeri maupun intra-ASEAN, untuk mencegah banjirnya tenaga kerja terampil dari luar.
  5. Tingkat Perkembangan Ekonomi, Indonesia masuk kelompok negara pendapatan menengah bersama Filipina dan Brunai, sedangkan thailand dan Malaysia masuk pada kelompok negara dinamis, dan Singapura masuk kelompok maju.
  6. Kepentingan Nasional.Dalam rangka integrasi ekonomi, kepentingan nasional merupakan yang utama yang harus diamankan oleh Negara Anggota ASEAN. Kepentingan kawasan, apabila tidak sejalan dengan kepentingan nasional, merupakan prioritas kedua
  7. Kedaulatan Negara.

Pertanyaannya kemudian, Bagaimana kita mengoptimalkan peluang dan tantangan MEA?. Indonesia perlu melakukan persiapan agar tidak menjadi Negara tujuan pemasaran bagi ASEAN lainnya. Kita tidak perlu takut, tetapi perlu terus memacu semangat meningkatkan kemampuan dengan strategi yang jitu.Oleh karena itu kita sebagai bangsa Indonesia harus mempersiapkan diri menghadapi MEA dengan semangat dan komitmen; meningkatkan kemampuan, sikap dan kedisiplinan; memperluas relasi/teman, meningkatkan kemampuan berbahasa; kreativitas dan inovasi.

Untuk menjawab tantangan MEA tersebut, Susy menyampaikan perlu langkah strategis yang harus dan telah dilakukan antara lain:

  1. Perbaikan infrastruktur fisik melalui pembangunan atau perbaikan infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, jalan tol, pelabuhan, revitalisasi dan restrukturisasi industri.
  2. Peningkatan kualitas SDM
  3. Penyesuaian, persiapan dan perbaikan regulasi baik secara kolektif maupun individual (reformasi regulasi)
  4. Penguatan posisi usaha skala menengah, kecil dan usaha pada umumnya.
  5. Penguatan kemitraan antara publik dan sektor swasta.
  6. Pengembangan sektor-sektor prioritas yang berdampak luas dan komoditi unggulan.
  7. Reformasi kelembagaan dan kepemerintahan
  8. Menciptakan iklim usaha yang kondusif dan mengurangi ekonomi biaya tinggi (program reformasi komprehensif di berbagai bidang seperti perpajakan, kepabeanan, dan birokrasi)
  9. Peningkatan partisipasi institusi pemerintah maupun swasta.
  10. Penyediaan kelembagaan dan permodalan yang mudah diakses oleh pelaku usaha dari berbagai skala

3. Tak Perlu Takut Hadapi MEA

Terakhir, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Banten menyampaikan dan mengajak kepada kita semua masyarakat Indonesia khususnya warga Banten bahwa kita “Tidak perlu takut menghadapi MEA. Tingkatkan daya saing, perbanyak inovasi, fokus pada kualitas. Jika menghadapi masalah hukum, tetap tenang, pahami permasalahan hukumnya, konsultasikan kepada para Penyuluh Hukum, Paralegal, Organisasi Bantuan Hukum (OBH), dan para penegak hukum. Jika termasuk dalam kelompok orang miskin, Pemerintah memberikan bantuan hukum gratis bagi orang miskin yang bermasalah dengan hukum. Syaratnya hanya Surat Keterangan Miskin.

Semoga penyuluhan hukum ini dapat bermanfaat, dan bagi hadirin khususnya para pelajar bisa menjadi duta atau pelopor Masyarakat Cerdas Hukum, dan dapat menyebarluaskan kepada teman-teman, keluarga dan masyarakat di lingkungannya. (*)