MERAK – Penangkapan kapal tug boat ‘IBC Palu’ dan tongkang ‘Indo Mandiri’ bermuatan batu kapur di perairan Banten oleh Lanal Banten, Sabtu (17/1/2015) lalu, berbuntut panjang.

Direktur PT Wahyu Manunggal Jaya Rembang, Budi Setiawan, selaku pemasok dan pemilik batu kapur sekira 7.500 ton itu harus berhadapan dengan hukum. Ia juga harus menyiapkan diri atas tuntutan dari Karman Kliwon, Komisaris PT Wahyu Manunggal Jaya Rembang yang mengaku tidak pernah memberikan izin aktivitas penyuplaian batu kapur yang disinyalir akan disuplai ke PT Krakatau Posco Chemtech Calcination (KPCC) tersebut.

“Saya tidak pernah mendukung lisensinya. Barang yang dikirim adalah barang ilegal, karena tidak sepengetahuan saya dan tidak didukung dengan surat dari CV Wahyu Manunggal Jaya Rembang,” ujar Karman Kliwon, saat ditemui di Markas Lanal Banten, Selasa (20/1/2015).

Diberitakan sebelumnya, penangkapan tug boat dan tongkang itu lantaran PT Wahyu Manunggal Jaya Rembang hanya mengantongi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) pengolahan dan pemurnian batu kapur. Untuk melakukan penyuplaian, PT Wahyu Manunggal Jaya Rembang wajib mendapatkan dukungan izin dari perusahaan lain pemilik tambang.

Karman Kliwon, adalah pemiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan lokasi pertambangannya di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah atas nama CV Wahyu Manunggal Jaya Rembang. “Aktivitas itu seharusnya saya diberi tahu, tapi ini tidak diberitahu ada penyuplaian itu. Saya minta barang ilegal ini harus diproses secara hukum, dan kami juga akan menuntut Budi Setiawan dan meminta pertanggung jawabannya dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham-red) terkait dengan penyupalain batu kapur ke KPCC yang jumlahnya sampai Rp67 miliar,” tegasnya. (Devi Krisna)