Perairan Pandeglang Rawan Jalur Perdagangan Narkoba

Irna Minta Aparat Tingkatkan Pengawasan

PANDEGLANG – Bupati Irna Narulita mengatakan bahwa kawasan perairan Kabupaten Pandeglang minim pengawasan dan rentan dijadikan jalur perdagangan narkoba. Selain karena garis pantai yang sangat luas yang mencapai 520 kilometer, juga karena jumlah pulau yang banyak sekira 50 pulau.

Menurut Irna, salah satu cara untuk mengatasi persoalan tersebut adalah dengan terus melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum, baik kepolisian maupun TNI. “Kita akan terus berupaya mengatasi potensi tindak kejahatan di Kabupaten Pandeglang dengan cara berkoordinasi dengan para penegak hukum. Karena itu, kami berharap aparat penegak hukum meningkatkan pengawasan khususnya di jalur laut,” katanya usai melakukan rapat Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) di ruang Garuda pendopo Pemkab Pandeglang, kemarin.

Hadir pada acara tersebut Wakil Bupati Tanto Warsono Arban, Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Keselamatan Masyarakat (Kesbangpolinmas) Tatang Efendi, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pandeglang Nina Kartini, Kapolres Pandeglang AKB Indra Lutrianto Amstono, dan tamu undangan lainnya.

Irna mengaku, selama ini Pemkab Pandeglang kerap kesulitan mengawasi wilayah perairan karena minimnya sarana prasarana pengawasan. “Jalur laut sangat berbahaya apabila tidak diawasi karena beberapa waktu lalu ada penangkapan pengiriman narkoba melalui jalur perairan. Dan, itu akan dikirim ke Kabupaten Pandeglang. Tadi (kemarin-red) juga dibahas mengenai persoalan itu. Kami akan terus bersinergi dengan pemerintah pusat khususnya polair (polisi perairan) karena kami tidak bisa mendeteksi untuk di laut,” katanya.

Irna mengatakan, Pemkab Pandeglang akan membantu aparat penegak hukum dalam mengajukan permohonan pengadaan kapal patroli. Tujuannya agar semua wilayah perairan di Kabupaten Pandeglang dapat ditangani. “Usulan itu (pengadaan kapal-red) akan kita ajukan, baik itu melalui APBD Provinsi Banten maupun APBN. Kalau untuk kapal besar, APBD kami (Pemkab-red) tidak mungkin. Pengadaan kapal itu juga sangat penting karena jumlah pulau di Kabupaten Pandeglang bertambah dari 33 ditambah 17 menjadi 50 pulau. Jadi, riskan sekali potensi peredaran narkoba di Pandeglang,” katanya.

Tanto Warsono Arban mengatakan, selain peredaran narkoba, Pemkab juga terus berupaya mengatasi persoalan paham radikal di Kabupaten Pandeglang. “Kita ingin agar Kabupaten Pandeglang tetap kondusif dan aktivitas masyarakat tidak terganggu. Maka dari itu, kita akan terus menggandeng aparat penegak hukum agar tetap bisa memberikan rasa nyaman kepada masyarakat,” katanya.

Di tempat yang sama, Tatang Efendi mengaku selain melakukan pengawasan, instansinya juga terus melakukan sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk mewaspadai adanya paham radikal. “Kita tidak akan berhenti memberikan pemahaman kepada masyarakat. Kita juga sudah meminta masyarakat agar segera melapor apabila ada hal yang mencurigakan sehingga bisa kita atasi sedini mungkin,” katanya. (Adib F/RBG)