Pergub PSBB Belum Rampung

0
691 views

SERANG – Pemprov Banten hingga kemarin belum merampungkan aturan teknis pelaksanaan PSBB di Tangerang Raya. Wakil Ketua DPRD Banten M Nawa Said mengatakan, masih  menunggu Peraturan Gubernur (Pergub) tentang PSBB.

“Saya kira pembatasan sosial yang diterapkan di Tangerang Raya akan sama dengan DKI Jakarta, hanya saja kita minta untuk di Banten, sanksinya jangan pidana atau denda seperti PSBB Jakarta,” kata Nawa di Gedung DPRD Banten, Selasa (14/4).

Politikus Demokrat ini mengungkapkan, setiap aturan pasti ada sanksi buat pelanggarnya. Hanya saja aturan tentang PSBB ini mesti dilihat dari tujuan awalnya, yakni mencegah penyebaran Covid-19. “Kan bisa sanksi yang diterapkan berupa sanksi moral atau sanksi sosial saja. Misalnya warga yang keluar rumah untuk membeli sembako tapi tidak memakai masker disuruh pulang dulu. Itu juga bagian dari sanksi moral,” ungkapnya.

Senada, Ketua DPRD Banten Andra Soni juga menyampaikan keberatannya bila Pemprov memberikan sanksi pidana maupun denda. “PSBB jangan menimbulkan masalah baru, rakyat harus dilindungi agar tidak terpapar corona dengan melakukan pengayoman,” ujarnya.

Menurut Andra, Pemprov bisa mencari formula lain terkait sanksi bagi pelanggar PSBB, sebab tujuannya kan melakukan pencegahan, bukan memenjarakan orang. “PSBB kan berlaku selama 14 hari sejak diterapkan. Memang bisa diperpanjang, namun kunci PSBB berjalan efektif bukan pada pemberian sanksi, melainkan pada sosialisasi,” tegasnya.

Lambannya penyusunan Pergub tentang PSBB  juga mendapat kritikan dari pimpinan DPRD Banten. “Langkah Gubernur Banten lambat dalam membuat kebijakan percepatan penanganan wabah Covid-19,” kata Wakil Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim.

Fahmi menuturkan, Provinsi Banten jauh tertinggal dibandingkan Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah dalam penanganan Covid-19.  Ia berharap, kebijakan Pemprov harus memberikan solusi, dan itu perlu koordinasi dengan kabupaten kota. “Kalau sampai minim koordinasi, saya yakin penanganan Covid-19 akan lamban dan pasti terjadi tumpang tindih kebijakan,” pungkas Fahmi.

Terpisah, Sekda Banten Al Muktabar mengakui bila pihaknya telah melakukan berbagai persiapan terkait penerapan PSBB di Tangerang Raya, sambil menunggu Pergub PSBB terbit. “Kami hari ini (kemarin-red) bersama Pak Kapolda Banten, Pak Danrem membahas kesiapan pelaksanaan PSBB yang akan dilaksanakan 18 April,” kata Al Muktabar usai rapat terbatas di Kantor BPBD Banten.

Terkait sanksi PSBB, Al mengaku akan diatur dalam Pergub yang sedang disusun. “Sanksi bisa berbagai macam bentuk, bisa administratif, bisa sanksi sosial. Itu masih dirumuskan mengacu pada protokol kesehatan,” tegasnya.

Hingga pukul 21.00 WIB, penyusunan Pergub tetang PSBB Tangerang Raya belum rampung. “Belum selesai, ini sedang proses. Nanti jika sudah rampung akan dikabarkan,” kata Kepala Diskominfo Banten Eneng Nurcahyati. (jek-bam-one-den/alt/ags)