Perizinan di Banten Masih Ribet

SERANG – Perizinan di Pemprov Banten masih ribet. Meskipun ada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), tetapi urusan perizinan usaha tidak bisa satu pintu. Para pengusaha harus mengurus persyaratan di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) teknis.

Salah satu pemohon izin yang saat itu berada di kantor DPMPTSP Banten, Satrianus Dempo mengatakan, selama ini ada kebijakan tumpang tindih antara pemerintah pusat, Pemprov, dan pemerintah kabupaten kota.

“Mengurus izin memang hanya satu pintu di DPMPTSP, tapi untuk syarat-syarat ini yang masih tumpang tindih. Ketika di instansi A, syaratnya ini itu. Tapi ketika sudah di situ, malah dilempar lagi,” tandas Satrianus kepada Radar Banten, Rabu (11/9).

Kata dia, seharusnya dengan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau online single submission (OSS), pengusaha lebih mudah mengurus perizinan. “Tapi, pemahaman dan praktiknya belum,” ungkapnya.

Pemohon izin lainnya, Bambang mengaku, untuk mengurus satu izin saja harus datang ke beberapa OPD. Ia mencontohkan izin genset. Selain harus ke DPMPTSP, ia juga harus mendatangi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans).

“Masing-masing OPD ingin punya peran. Disnakertrans misalnya dengan alasan keselamatan kerja. Semua berlindung di bawah undang-undang,” tandas Bambang.

Padahal, tambahnya, para pengusaha ingin izin yang cepat sehingga investasi yang mereka tanamkan berputar dengan cepat juga. Apabila untuk mengurus izin saja lama, maka perputaran uang juga akan lambat.

Terkait keluhan para pengusaha itu, Kepala DPMPTSP Banten Wahyu Wardhana menjelaskan, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, jenis perizinan tingkat pemerintah pusat dan pemerintah provinsi sangat berbeda. Pemprov melaksanakan perizinan sektoral kementerian. Sementara, pemerintah kabupaten kota, ada yang mengelola perizinan sektoral dan ada yang membuat sendiri seperti retribusi tempat-tempat tertentu.

Kata dia, jumlah jenis perizinan yang menjadi kewenangan Pemprov angkanya masih bergeser-geser karena ada penyempurnaan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) di tingkat pusat. Pada 2017, pihaknya menyusun Pergub tentang SOP Perizinan dari 16 sektor, ada 195 jenis perizinan dan nonizin. Pada 2018, jenis perizinan dikerucutkan.

“Kami hanya melaksanakan pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat selaku kepanjangan tangan Presiden,” ujarnya.

Dengan PP No 24 Tahun 2018 itu, Wahyu menjelaskan, nomor induk berusaha (NIB) sudah langsung dikeluarkan oleh pemerintah pusat. “Semua izin-izin itu bisa terbit. Sehari kelar. Cuma, ada yang izin memerlukan komitmen dan ada yang tidak. Artinya, dulu sebelum ada PP 24 tahun 2018 itu persyaratan dulu baru izin keluar. Sekarang izin keluar, baru persyaratan dipenuhi,” terangnya.

Kata dia, dulu tugas OPD teknis melakukan verifikasi dan evaluasi persyaratan usaha. Sekarang, tugas mereka melakukan evaluasi, monitoring, dan pembinaan. “Pokoknya, setelah ada izin. Apakah investor melakukan sesuai perizinan atau tidak,” urai Wahyu.

Ia menjelaskan, waktu penertiban izin beragam, tergantung jenis perizinan. Waktu yang paling lama adalah penertiban analisis dampak lingkungan (amdal), yakni 90 hari lantaran harus turun ke lapangan. Selain itu, izin rumah sakit juga memakan waktu lama, sekira 80 hari. Sekarang pun, pihaknya masih memerlukan penyempurnaan dan perbaikan.

Untuk sistem perizinan, lanjut Wahyu, Pemprov sudah melakukan secara online dengan aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik Terbuka, termasuk pemenuhan persyaratan melalui aplikasi tersebut. Bahkan, komunikasi antara pemohon dengan petugas juga melalui aplikasi. “Di sana ada kolom chatting untuk komunikasi. Ketika ada persyaratan yang diunggah ada yang kurang atau keliru, petugas kami akan sampaikan di kolom itu,” terangnya.

Terkait perizinan satu pintu, ia mengatakan, DPMPTSP yang akan memproses persyaratan kepada OPD teknis. “Pemohon tidak perlu datang ke OPD-OPD teknis,” ujarnya.

Kata dia, untuk pembuatan izin, pihaknya juga tidak memungut biaya retribusi alias gratis. (nna-za/alt/ira)