Perizinan Lambat dan Mahal, Pembangunan Rumah Subsidi Terhambat

0
1.421 views

SERANG – DPD Real Estate Indonesia (REI) Banten saat ini sedang menggenjot pembangunan rumah bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Provinsi Banten.  Pembangunan rumah tersebut merupakan bagian dari program satu juta rumah pemerintah pusat.

Sayangya, upaya realisasi program tersebut mengalami sejumlah hambatan. Beberapa hambatan tersebut justru muncul dari pemerintah daerah.

Persoalan yang bersumber dari pemerintah daerah adalah proses perizinan bagi investor atau pengembang yang memakan waktu lama hingga enam bulan dan biaya pengurusan cukup tinggi.

Ketua DPD REI Banten Roni Hardiri Yanto Adali menjelaskan, tahun ini REI Banten menargetkan pembangunan 8.500 unit rumah subsidi. Namun hingga semester pertama tahun ini, baru sekitar 40 persen yang telah selesai.

Pembangunan rumah subsidi seharusnya hingga pertengahan tahun ini sudah selesai minimal 50 atau 60 persen dari taget tahun ini. Itu dilihat dari geliat pengembang yang ada di Banten. Tahun ini saja, ada 25 pengembang baru yang masuk ke Banten.

“Ini harus didorong pemerintah, pemerintah daerah harus dukung. Jika tidak didukung, berat kita untuk merealisasikan program ini,” ujar Roni setelah halal bihalal di Hotel Ratu, Kota Serang, Kamis (20/7).

Untuk mempercepat pembangunan, menurutnya, perizinan perlu dipercepat, tidak memakan waktu lama. Kemudian untuk biaya, seharusnya, izin mendirikan bangunan (IMB) untuk rumah MBR atau subsidi tanpa ada biaya sepeserpun. Itu sesuai PP Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

“Saya melihat hanya di Kabupaten Serang, IMB sudah Rp 0 untuk rumah MBR. Saya ingin daerah lain ikut. Itu dasar hukumnya PP 64. Harusnya dengan ada PP 64 proses lebih cepat,” katanya.

PP 64 Tahun 2016 menurut Roni harus berlaku di semua daerah di Banten agar tidak mengganggu proses pembangunan. Untuk mewujudkan itu perlu peran serta pemerintah daerah.

Persoalan lain yang menghambat capaian target tersebut, lanjut Roni, adalah proses yang berlaku di perbankan. Sama seperti proses perizinan di pemerintah, proses di bank pun memakan waktu lama.

“Developer kan tidak punya kewenangan soal itu, yang mengurus berkas dan lain-lain hingga akad itu kan dari bank, bukan developer,” ujarnya.

Karena itu, REI pun terus melakukan komunikasi dengan pihak bank agar proses pengambilan rumah lebih cepat.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Yanuar mengungkapkan, Pemprov Banten pada dasarnya mendukung upaya yang dilakukan REI. Namun sayangnya yang dikeluhkan oleh REI merupakan wewenang pemerintah kabupaten kota, bukan provinsi.

“Untuk pemukiman ini izinnya ada di kabupaten kota. Tapi kita akan upaya untuk mendorong agar di semua kabupaten kota perizinan bisa lebih cepat,” ujarnya.

Dengan sistem elektronik yang sedang digalakan saat ini, lanjut Yanuar, seharusnya perizinan bisa lebih cepat dibandingkan manual. Namun kembali lagi Yanuar mengaku tidak mengetahui alasan pasti kenapa perizinan masih saja lambat. (Bayu Mulyana/coffeandchococake@gmail.com)