Perkara Genset RSU Banten Bergulir, Penyidik Kejati Usut Keterlibatan Pihak Lain

SERANG – Perkara korupsi pengadaan genset senilai Rp2,2 miliar di RSU Banten memasuki babak baru. Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten bakal mengusut adanya sosok lain yang dianggap turut bertanggung jawab.

Keterlibatan pihak lain pada perkara itu mulai terlihat usai vonis tiga terdakwa perkara tersebut di Pengadilan Tipikor Serang, Jumat (3/5) lalu. Tiga terdakwa itu, yakni mantan kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Provinsi Banten Sigit Wardojo, staf RSU Banten M Adit Hirda Restian, dan Direktur CV Megah Teknik Endi Suhendi.

Pada uraian vonis ketiga terdakwa, majelis hakim yang diketuai Epiyanto itu menyebutkan beberapa nama yang dianggap turut serta dalam kejahatan tersebut. Yakni, Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSU Banten Akhrul Aprianto, koordinator pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) Sri Mulyati, dan PPTK Hartati Andarsih.

“Perkara pengadaan genset di Rumah Sakit Banten sedang kami tangani. Perkara tersebut sudah kami gulirkan untuk jilid duanya (diusut-red),” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Banten Holil Hadi kepada Radar Banten, Kamis (12/9).

Namun, penyidik masih membutuhkan waktu untuk mendalami sosok yang turut bertanggung jawab pada proyek tahun 2015 itu. “Bukan satu perkara (genset-red), tapi ada perkara lain yang juga prioritas. Kami pastikan, setiap perkara ditangani secara profesional,” jelas Holil.

Sigit, Adit, dan Endi telah dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II A Serang. Ketiga terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUH Pidana.

Sigit divonis 16 bulan penjara dan denda Rp50 juta subsider satu bulan kurungan. Sementara Adit dan Endi masing-masing divonis satu tahun penjara dan denda Rp50 juta subsider satu bulan kurungan.

Khusus Endi, diwajibkan membayar uang pengganti senilai Rp583 juta. Uang pengganti itu telah diserahkan Endi selama proses penyidikan.

Kemarin (12/9), ratusan massa berbagai lembaga swadaya (LSM) di Banten mendesak Kejati Banten mengusut perkara itu kembali. Desakan itu disampaikan melalui unjuk rasa di kantor Kejati Banten. “Ada fakta-fakta persidangan, hakim menyatakan ada pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban,” kata Roy Muklis, juru bicara aksi.

Dia meminta Kejati Banten agar tidak tebang pilih dalam penanganan kasus tersebut. Setiap pihak yang dinilai bertanggung jawab harus diseret ke pengadilan.

Tak lama, sejumlah perwakilan massa diterima oleh Kasi Penkum Kejati Banten Holil Hadi. Desakan dalam bentuk tertulis diserahkan perwakilan massa kepada Holil di ruang pelayanan terpadu satu pintu (TPST). “Kami meminta agar tidak ada tebang pilih dalam kasus ini,” tutur Roy. (mg05/nda/ira)