Perketat Protokol Kesehatan, Pemprov Keluarkan Pergub Baru

0
458 views

SERANG – Ada yang berbeda dari penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang sudah diputuskan Gubernur Wahidin Halim pada 7 September kemarin. Tidak seperti penerapan PSBB di wilayah Tangerang Raya pada 18 April 2020 lalu, di mana pengetatan aktivitas masyarakat benar-benar dilakukan. Kali ini, mekanismenya lebih diarahkan pada kedisplinan dalam menjalankan protokol kesehatan serta sanksi yang diberikan.

Kali ini, Pemprov Banten lebih mengetatkan aturan dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) baru. Hal itu merupakan dampak dari penerapan PSBB.

Tertanggal 7 September kemarin, Gubernur Banten Wahidin Halim mengeluarkan Pergub Nomor 45 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Pergub Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Setelah menerapkan denda Rp100 ribu hingga kerja sosial jika melanggar protokol kesehatan, kini terdapat tindakan tambahan yakni masyarakat yang melawan petugas penindakkan bisa dikenakan pidana.

Sebagian besar pergub itu mengamanatkan hal yang sama dengan pergub sebelumnya. Perubahan hanya terjadi pada beberapa bagian seperti pada BAB VA terkait mekanisme pelaksanaan penindakkan. Di antaranya adalah pasal 13 dan 14 disisipkan sembilan pasal yaitu pasal 13A sampai 13I.

Sebagian ketentuan juga masih sama dengan Pergub Nomor 38 Tahun 2020. Seperti sanksi bagi masyarakat yang tidak membawa atau mengenakan masker sesuai protokol kesehatan. Dalam pasal 13B ayat 4 menyebut pelanggar dikenakan sanksi kerja sosial. Kemudian pada ayat 5 disebutkan sanksi denda senilai Rp100 ribu bagi yang melakukan pelanggaran secara berulang.

Hal baru dalam Pergub ini juga mencantumkan teknis petugas penindakan seperti pada pasal 13E. Dijelaskan, petugas penindakan dilengkapi dengan surat tugas, pakaian dinas lapangan, kendaraan operasional, dan perlengkapan standar protokol kesehatan.

Selanjutnya pada pasal 13H ayat 1 menjelaskan kewenangan petugas penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan. Hal itu meliputi memberhentikan dan menindak setiap orang yang melakukan pelanggaran. Petugas juga dapat mencatat identitas pelanggar dan mengenakan sanksi kepada setiap pelanggar.

Pada ayat 2 pada pasal itu juga disebutkan, dalam hal pelanggar melakukan perlawanan terhadap petugas yang sedang menjalankan kewenangan dapat dikenakan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Banten, Agus Mintono membenarkan tejadi revisi terhadap Pergub Nomor 38 Tahun 2020 menjadi Pergub Nomor 45 Tahun 2020. “Dalam perubahan itu, Pemprov menambahkan pasal terkait mekanisme penindakan hukum,” ujar Agus, kemarin.

Kata dia, di Pergub Nomor 45 Tahun 2020 ada mekanisme penindakan atau penegakan hukum. Hal itu yang menjadi pedoman baik bagi Satpol PP ataupun TNI/Polri.

Ia juga tak membantah, dalam Pergub baru tersebut, Pemprov juga memasukan aturan pidana bagi pelanggar yang melawan petugas penegak disiplin protokol kesehatan. Adapun hukum yang dikenakannya adalah aturan pidana secara umum.

Agus mengatakan, hukuman bagi pihak yang melawan aparat yang sedang bertugas yakni tertera dalam kitab undang-undang hukum pidana yang berlaku umum. Selain mekanisme penindakan, tidak ada yang berbeda antara pergub terbaru dengan yang sebelumnya. “Bedanya Pergub Nomor 45 Tahun 2020 dengan Pergub 38 hanya mekanisme penindakan yang diterbitkan untuk melengkapi Pergub Nomor 38 Tahun 2020,” ungkap Agus.

Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulanga Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten, Nana Suryana mengatakan, saat ini pihaknya sedang fokus untuk menyosialisasikan penerapan protokol kesehatan. Terlebih, saat ini Gubernur Banten telah menerapkan PSBB di seluruh wilayah.

Ia berharap dengan PSBB, maka tingkat kepatuhan masyarakat terkait tingkat kedisiplinan mulai dari protokol kesehatan yaitu 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak dapat dilaksanakan. Sehingga, penyebaran Covid-19 dapat ditekan dan Banten bisa berada di zona hijau.

WFH DIPERPANJANG

Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten Komarudin mengaku pelaksanaan tugas kedinasan di rumah atau tempat tinggal atau work from home bagi ASN di lingkup Pemprov diperpanjang sampai dengan 20 September sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Banten Nomor 800/1594-BKD/2020.

Kata dia, bagi OPD yang melaksanakan pelayanan publik dan atau melaksanakan tugas yang berkaitan dengan penanggulangan pandemi covid-19 dapat menyesuaikan sistem kerjanya sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pengaturan yang dilakukan oleh kepala OPD masing-masing dengan melaporkan kepada Gubernur Banten. “Pengukuran capaian kinerja dilaksanakan sesuai dengan surat edaran Sekretaris Daerah Nomor 800/734-BKD/2020 tanggal 22 Maret tentang Penyesuaian Sistem Kerja ASN di lingkup Pemprov,” tuturnya.

PELAYANAN DIBUKA

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten Opar Sohari mengaku, pelayanan di Samsat tetap dibuka dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. “Bagaimanapun pelayanan kepada masyarakat harus tetap dilakukan. Tapi protokol kesehatan harus diutamakan,” tegasnya.

Tak hanya di Samsat induk, ia mengatakan, Gerai Samsat yang tersebar di seluruh kabupaten/kota juga tetap buka. “Petugas dari Bapenda di gerai hanya satu orang. Dari kepolisian juga sama,” ujar Opar.

Kata dia, pelayanan kepada publik tetap harus dilaksanakan.

TEKAN KERUMUNAN

Sementara itu mekanisme penerapan PSBB di pemerintah kabupaten/kota masih dibabahas. Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin mengatakan, penerapan PSBB di Kota Serang diperkirakan fokus pada pengurangan kerumunan masyarakat di tempat-tempat keramaian. Seperti, pasar, mall dan terminal. “Mengamini Pak Wali, aktivitas keramaian di pasar-pasar, mal, dan terminal dibatasi, jumlahnya 30 persenan,” katanya.

Selain itu, kata Subadri, beberapa kegiatan lainnya, seperti penerapan check point, penyemprotan disinfektan hingga pembagian jaring pengaman sosial (JPS) akan diterapkan. “Kalau PSBB itu kan bukan hanya diatur mengatur pembatasan aktivitas masyarakatnya saja. Tapi yang lainnya seperti penyediaan pangan masyarakatnya harus disiapkan,” terangnya.

“Kalau terkait anggaran dan ketentuan seperti yang lain-lain kita ikuti sebagaimana yang telah diatur Pemprov,” tambah Subadri.

Lebih lanjut Subadri mengatakan, untuk memastikan persiapan teknis PSBB di Kota Serang, Pemkot Serang akan melakukan pembahasan bersama Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penanganan Covid-19 hari ini. “Kita harus musyarawarahkan dulu teknisnya bagaimana,” terangnya.

Sementara itu, PSBB di Kota Cilegon bakal dimulai Kamis (10/9) mendatang. Namun hingga kemarin, Selasa (8/9) teknis PSBB masih disiapkan oleh masing-masing stakeholder.

Walikota Cilegon Edi Ariadi menjelaskan, Pemkot Cilegon melaksanakan PSBB dalam waktu dekat karena Pemprov Banten telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) tentang PSBB di seluruh Provinsi Banten.

Idealnya, kata Edi, PSBB dilakukan setelah masing-masing daerah melakukan pendataan serta kesiapan tentang pelaksanaan kebijakan itu. “Jadi saya melaksanakan sesuai SK saja,” ujar Edi usai rapat persiapan PSBB di aula Setda Kota Cilegon, Selasa (8/9).

Terkait teknis pelaksanaan PSBB, lanjut Edi dalam rapat itu belum dipaparkan secara detail, namun, dipastikan PSBB dilakukan dengan memperketat protokol kesehatan. (bam)

BELUM DIPUTUSKAN

Pemkab Serang belum menetapkan apakah akan menerapkan PSBB atau tidak. Keputusannya akan disampaikan kepada Gubernur Banten setelah melakukan rapat dengan seluruh stakeholder di Kabupaten Serang.

“Kita akan rapat dulu, termasuk dengan pihak industri, karena mereka (industri-red) sejak awal sudah meminta untuk tidak dilakukan penutupan (PSBB-red),” katanya.

Menurut Tatu, PSBB akan berdampak pada kegiatan ekonomi di Kabupaten Serang, termasuk sektor industri. “Karena sudah banyak yang dirumahkan bahkan di PHK,” ujarnya.

Karena itu, kata dia, hasil rapat akan disampaikan kepada Gubernur Banten. Termasuk masukan dari seluruh stakeholder. “Kalau semuanya sepakat dengan gubernur yasudah (PSBB-red), kalau ada pendapat yang berbeda kita sampaikan juga,” ucapnya. (nna-jek-bam-fdr/air)