Foto ilustrasi: krakatausteel.com
CILEGON-Kebijakan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 22 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Besi dan Baja menuai protes dari perusahaan besi dan baja di Tanah Air. Salah satunya PT Krakatau Steel (KS) Cilegon.
Komisaris PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, Roy Maningkas menjelaskan, kondisi industri baja nasional saat ini sedang mengalami kerugian berkepanjangan. Menurutnya, Permendag Nomor 22 Tahun 2018 itu membuat kondisi semakin parah. Karena, dengan keluarnya peraturan itu, importasi produk baja hulu maupun hilir semakin melonjak.
Keberatan dengan keluarnya peraturan tersebut tidak hanya keluar dari PT KS, tetapi juga oleh seluruh  produsen baja hulu, hilir, asosiasi baja, maupun gabungan serikat karyawan industri besi baja. “Protes, keluhan, dan masukan yang telah disampaikan dalam kurun waktu tujuh bulan terakhir sejak diberlakukannya Permendag 22/2018 pada 1 Februari 2018, tapi sampai sekarang belum direspons,” ujar Roy, seperti rilis yang diterima Radar Banten dari PT KS, Senin (6/8).
Roy menjelaskan, produsen baja hulu dan hilir menentang diberlakukan peraturan itu karena adanya perubahan beberapa ketentuan atau mekanisme yang telah berlaku selama ini. Antara lain terkait dengan pemberlakuan post border audit atau inspection dan penghapusan rekomendasi dari Kementerian Perindustrian.
Dengan perubahan atas ketentuan tersebut, produsen besi dan baja menilai akan berdampak secara langsung kepada industri baja nasional yang akan menjadi semakin merugi dan bahkan mengalami kebangkrutan karena tidak adanya kontrol dan pengawasan kepada keluar masuknya produk baja impor ke pasar Indonesia, terutama produk baja dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT).
Roy menilai Permendag 22 Tahun 2018 tidak mencerminkan keberpihakan terhadap industri dalam negeri. Padahal, pemerintahan saat ini sedang fokus pada peningkatan produktivitas dan daya saing industri nasional. “Atas dasar apa pemerintah memberlakukan Permendag 22 Tahun 2018, sementara dengan ketentuan impor besi dan baja yang sebelumnya, yaitu Permendag 82 Tahun 2016 sudah cukup baik bagi industri baja nasional,” ujarnya.
Roy melanjutkan, pemberlakuan peraturan dalam rangka mempercepat proses importasi raw material tersebut tidak tepat diberlakukan bagi industri baja. Hal itu dikarenakan raw material bagi industri baja bukan bersifat mass product, tetapi sangat spesifik.
“Di mana dalam satu HS (harmonized commodity-red) number dapat terdiri dari ratusan bahkan ribuan item yang meliputi jenis, ukuran tebal, lebar, panjang, spesifikasi, kuantitas per item, dan lain sebagainya. Maka, untuk industri baja perlu dipertimbangkan kembali,” paparnya.
Industri baja, menurutnya, merupakan tulang punggung perekonomian di setiap negara yang memiliki badan usaha di bidang tersebut. Jika suatu negara memiliki kebijakan yang mendukung industri baja domestiknya, maka pertumbuhan ekonomi negara tersebut meningkat dengan baik.
“Saya tidak habis pikir, sementara negara lain memproteksi pasar baja domestiknya masing-masing seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Turki, Indonesia malah memberikan kemudahan importasi besi dan baja serta produk turunannya melalui pemberlakuan Permendag 22/2018,” tuturnya.
Senior Vice President Head of Corporate Secretary PT Krakatau Steel Suriadi Arif menambahkan, Permendag Nomor 22 Tahun 2018 mengancam keberlangsungan industri besi dan baja di Indonesia. Jika industri baja nasional mengalami kebangkrutan akan menyebabkan multiplier effect.
Beberapa efek dari hal itu di antaranya  PHK massal, mempercepat deindustrialisasi, membesarnya defisit neraca perdagangan baja, menurunnya penerimaan pajak, dan menurunnya minat investasi di sektor industri baja. (bam/alt/ira)