SERANG – Seiring perkembangan teknologi informasi (IT), perpustakaan kini bukan lagi sebagai pusat informasi, tapi bertransformasi menjadi tempat dalam pengembangan diri masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.


Hal itu terungkap dalam kegiatan Stakeholder Meeting Provinsi Banten tentang transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial yang digelar Perpustakaan Nasional (Perpusnas) di Hotel Le Dian, Kota Serang, Kamis (12/9).


Hadir dalam kegiatan tersebut, Pustakawan Ahli Madya Perpusnas RI Yoyo Yahyono, Asda III Pemprov Banten Samsir, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Provinsi Banten Ajak Moeslim, Kepala DPK kabupaten/kota, perwakilan Bappeda Banten, perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Banten, pegiat literasi dan tamu undangan lainnya.


Pustakawan Ahli Madya Perpusnas RI, Yoyo Yahyono dalam sambutannya mengatakan, dengan dukungan dari Bappenas, Perpusnas berinisiatif untuk melakukan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, tujuannya untuk memperkuat perpustakaan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).

“Perpustakaan diharapkan menjadi pusat kegiatan masyarakat, sehingga terjadi proses belajar untuk menciptakan inovasi dan kreativitas masyarakat yang positif dan produktif,” katanya.


Program ini, lanjut Yoyo, harus dapat menjangkau secara luas kepada masyarakat di perdesaan-perdesaan. Hal itu dilakukan dalam rangka mendekatkan masyarakat terhadap akses informasi yang berkualitas. 

“Perluasan transformasi perpustakaan ke tingkat desa ini juga untuk memperluas program dan mendekatkan akses informasi kepada masyarakat, untuk memfasilitasi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat,” paparnya.


Agar program ini berjalan maksimal, Yoyo meminta kepada seluruh stakeholder di Provinsi Banten, dari mulai kepala daerah, OPD terkait, sektor swasta, lembaga pendidikan, media dan organisasi masyarakat (ormas) agar mendukung perpustakaan berbasis inklusi sosial.

Menanggapi transformasi perpustakaan, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Provinsi Banten, Ajak Moeslim mengaku perlu sosialisasi kepada masyarakat. Langkah pertama mengajak stakeholder terkait untuk menyamakan persepsi.

“Saat ini di Banten, kita sudah melaksanakan perpustakaan berbasis inklusi sosial di tiga kabupaten, yakni Pandeglang, Lebak dan Kabupaten Tangerang. Di tiga daerah ini sudah berjalan dan mulai mendorong masyarakat untuk berinovasi serta menghasilkan karya yang bernilai ekonomi,” katanya.


Ajak berharap, dengan dorongan dari Perpusnas, ke depan layanan perpustakaan harus dapat membantu pemerintah mengurangi tingkat kemiskinan.

“Ini paradigma baru dari perpustakaan, dimana kegiatan-kegiatan literasi harus dikaitkan dengan kesejahteraan masyarakat, misalnya kita membedah buku budi daya jamur, dan pesertanya petani jamur. Setelah didiskusikan kemudian dipraktekkan,” harapnya.


Diakhir diakusi, Stakeholder Meeting menyusun sejumlah rekomendasi. Diantaranya mendorong Gubernur Banten membentuk tim sinergi Provinsi Banten dalam menjalanakan transformasi perpustakan, dan mendorong perpusda menjalin kerja sama dgn perguruan tinggi di Banten. (Deni S)