Pertemuan Warga dengan PT Dover Berakhir Deadlock

Dover
Suasana hearing PT Dover dengan anggota Komisi II di ruang rapat DPRD Cilegon, Selasa (1/3/2016). Selain menerangkan kronologi ledakan di PT Dover, hearing juga membahas mengenai penanggulangan musibah. (Foto: Doni Kurniawan)

CILEGON – Pertemuan antara puluhan warga yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pemuda Gerem (FKPG) dengan PT Dover Chemical di ruang rapat DPRD Cilegon, berakhir buntu (deadlock), Selasa (1/3/2016). Belum ada kata sepakat terkait tuntutan warga yang meminta perusahaan bertanggung jawab atas ledakan yang terjadi beberapa waktu lalu, serta menghentikan proyek Plan B di Cikuasa Atas.

Dilansir dari Harian Radar Banten, dalam audiensi itu, warga mendesak PT Dover tidak banyak bicara. Warga menilai perusahaan tidak pernah memperhatikan aspek keselamatan dan kesehatan warga. “Kita tidak butuh penjelasan secara panjang, kami hanya butuh ketegasan. Jadi jangan terlalu banyak bicara panjang masalah SOP dan sebagainya,” ujar salah seorang warga saat audiensi berlangsung, kemarin.

Pertemuan dipimpin Ketua Komisi II Hasbi Siddik, serta dihadiri perwakilan dari Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), perwakilan PT Dover Chemical, dan Badan Lingkungan Hidup (BLH). Sesekali warga melayangkan interupsi ketika pihak perusahaan hendak menyampaikan tanggapan sehingga suasana menjadi kurang kondusif.

Ketua FKPG Erlan Zainal menuding, pembangunan Plan B milik PT Dover tidak memiliki analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) maupun upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan (UKL/UPL) serta izin dari masyarakat. “Kami sudah minta PT Dover menunjukkan izinnya, namun hingga saat ini kami tidak pernah melihatnya,” katanya.

Selain itu, kata dia, warga juga meminta perusahaan agar memperbaiki sistem peringatan dini berkaitan dengan penanggulangan bencana. “Mereka harus bertanggung jawab penuh apabila terjadi musibah, harus memasang alat pengukur udara, memberikan jaminan kesehatan, serta menyosialisasikan SOP,” tegasnya.

Sementara itu, Manajer Humas PT Dover Dade Suparna mengatakan, akan mengecek semua kejadian di perusahaannya. “Kita sedang perbaiki, karena kita sadari waktu kejadian alarm tidak berbunyi, dan sebelum kejadian sebetulnya kita sudah uji alarm itu. Ada juga beberapa yang perlu diklarifikasi, seperti alat ukur kita bisa pertimbangkan dan bicarakan. Kemudian kalau ada korban kita akan tanggung,” katanya.

Kata dia, semua tuntutan warga itu hanya ada satu yang harus dipertimbangkan kembali dan harus dibahas dalam jajaran petinggi di perusahaan kimia tersebut. “Untuk penutupan Plan B akan kita bahas dahulu. Nanti kita akan kembali melakukan pertemuan dengan masyarakat dua minggu setelah pertemuan ini,” katanya.

Kepala Disnaker Cilegon Erwin Harahap menilai, semua masyarakat mempunyai hak untuk melakukan aduan kepada pemerintah. Namun, tuntutan itu juga tentu harus dengan pertimbangan matang sehingga karyawan yang ada di perusahaan tidak ikut terkena dampaknya. “Nanti dilihat juga tata ruangnya seperti apa, kalau bukan untuk industri ya tidak boleh, kalaupun itu untuk tempat industri, berarti harus ada relokasi,” katanya.

Kepala Bidang Analisis Penyuluhan dan Pembinaan pada Badan Lingkungan Hidup (BLH) Cilegon Edi Suhadi mengakui pembangunan Plan B oleh PT Dover belum memiliki AMDAL, UPL maupun UKL. “Dover baru mengajukan berkas tersebut kapada BLH Cilegon,” katanya.

Ketua Komisi II DPRD Kota Cilegon Hasbi Siddik siap mengawal permasalahan ini. Untuk itu, diperlukan pendampingan baik dari legislatif maupun eksekutif. “Kita baru melakukan pembahasan, dan perlu dilakukan beberapa revisi, agar tidak ada kejadian serupa, dan kita belum menerima draf asli terkait revisinya,” katanya. (RB/mg10/ibm/ags)