Pertengahan September Mutasi, Edi: Eselon II Melempem

Walikota Cilegon Edi Ariadi saat diwawancarai wartawan.

CILEGON – Untuk mengefektifkan kinerja pegawai dan merealisasikan target serapan anggaran maupun pendapatan daerah, Walikota Cilegon Edi Ariadi mengaku akan segera melakukan rotasi-mutasi pejabat eselon II.

Edi mengisyaratkan rotasi-mutasi akan dilakukan pada pertengahan September mendatang setelah pansel melaporkan hasil wawancara pejabat eselon II. “Saya pengen secepatnya supaya semangat baru,” kata Edi usai rapat paripurna penetapan APBD Perubahan 2019, Senin (26/8).

Walikota menyebutkan bahwa saat ini para pejabat eselon II sudah terlalu lama menjabat di satu jabatan. Dengan rotasi dan mutasi diharapkan akan ada penyegaran sehingga berdampak positif terhadap kinerja aparatur. “Kayanya sekarang sudah melempem. Mungkin sudah pada bosan kali ya. Yang ngurusin Kranggot bosan, ngurusin PU juga bosan. Makanya harus cepat mutasinya,” ujar Edi.

Rotasi-mutasi, menurut Edi akan dilakukan pada OPD yang tidak mengalami kekosongan pejabat. Adapun yang mengalami kekosongan antara lain Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), Kepala RSUD CIlegon, serta Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DKCS). “Yang kosong akan open bidding,” tegasnya.

Rencana Edi untuk melakukan penyegaran terhadap pejabat eselon II didukung oleh Ketua DPRD Kota Cilegon Fakih Usman Umar. Menurutnya, Edi harus segera merotasi para pejabat eselon II agar memberikan kepastian jabatan setelah mereka mengikuti asesmen.

Fakih menduga, melempemnya kinerja OPD diakibatkan oleh ketidakjelasan nasib para pejabat eselon II seiring dengan mencuatnya rencana rotasi dan mutasi. “Kemarin sudah wawancara dengan para pejabat, segeralah tempatkan sesuai dengan kewenangan kepala daerah, wakil kepala daerah, dan sekretaris daerah. Segera di-rolling agar tidak ada kekhawatiran di tataran pejabat,” ujarnya.

Ia melanjutkan, penempatan pejabat harus sesuai dengan kompetensi para pegawai, dan juga menjadikan hasil wawancara dan asesmen di Lembaga Administrasi Nasional (LAN) sebagai patokan dalam menempatkan pejabat.

“Kalau bisa tanggal 1 Septembernya, agar yang bertanggung jawab atas pengguna anggaran, pejabat eselon dua, semangat bekerja, khawatir para pejabat jika belum ada kepastian mereka ragu,” ungkap politikus Partai Golkar itu. (bam/ibm/ags)