Perusahaan Penyumbang Polusi Harus Ditertibkan

0
190 views
Dua truk fuso melintasi Jalan Bojonegara-Puloampel, Kecamatan Puloampel yang berdebu pekat, Senin (5/8). Debu di jalan nasional itu diduga berasal dari muatan truk pasir yang tercecer ke jalan. Foto Qodrat Radar Banten

SERANG – Ketua DPRD Kabupaten Serang Muhsinin mendesak Pemprov Banten menertibkan perusahaan yang melanggar analisis mengenai dampak lalu lintas (amdalalin) di wilayah Bojonegara-Puloampel. Soalnya, perusahaan sudah menyumbang polusi udara yang merugikan masyarakat sekitar.

Muhsinin menilai, kondisi lalu lintas di Jalan Bojonegara-Puloampel memprihatinkan karena kotor dan berdebu yang menyebabkan polusi udara. Menurutnya, jalan berdebu akibat aktivitas penambangan yang juga menyebabkan kerusakan lingkungan. Kondisi itu berimbas pada warga dan pengendara yang melintas. “Iya memang sudah sangat parah itu, debu di situ (Bojonegara-Puloampel-red), sudah tidak layak dilewati umum. Mobil-mobil besar tuh punya perusahaan harus ditertibkan, merusak udara di sana,” tukas politikus Golkar itu kepada Radar Banten di halaman Pemkab Serang, Selasa (6/8).

Ia menilai, aktivitas penambangan di dua wilayah tersebut sudah merugikan warga setempat. Oleh karena itu, ia mendesak Pemprov Banten tidak memberikan izin perusahaan tambang. “Distop saja itu (aktivitas penambangan-red), tidak ada untungnya buat kita, PAD (pendapatan asli daerah-red) juga enggak jelas,” keluhnya.

Muhsinin meminta, Pemprov dapat mengambil langkah-langkah menangani kerusakan lingkungan di Bojonegara-Puloampel. Pihaknya juga berencana melakukan inspeksi mendadak (sidak) dengan Komisi IV. “Harus ditelusuri izinnya seperti apa, PAD-nya gimana, jangan sampai imbasnya ke Kabupaten Serang,” pintanya.

Sebelumnya, warga Kecamatan Puloampel Hasbi mengeluhkan banyaknya perusahaan di wilayahnya yang dituduh sudah merugikan warga sekitar. Ia juga menuding, banyak perusahaan melanggar izin amdalalin. Hal itu dibuktikan, aktivitas perusahaan dinilai sudah merusak arus lalu lintas Jalan Bojonegara-Puloampel. Ia menilai jalan nasional itu sudah tidak layak digunakan oleh umum karena debu yang pekat. “Kalau amdalalin dipatuhi, pasti kondisinya tidak seperti ini (berdebu-red),” ujarnya. (jek/zai/ags)