Petugas BPBD Harus Siaga 24 Jam

BPBD Provinsi Banten

0
606 views
Gubernur Banten Wahidin Halim saat kunjungan ke kantor BPBD Banten

Satu bulan jelang Idul Fitri 1438 Hijriah, Gubernur Banten Wahidin Halim mengunjungi kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD Provinsi Banten. Kunjungan mendadak gubernur ke BPBD yang dilaksanakan awal ramadhan lalu sekitar pukul 15.20 WIB.‎ Meskipun kedatangan orang nomor satu di Banten ini diluar jam kerja, karena selama ramadan jam kerja hanya sampai pukul 15.00 WIB, tapi kantor BPBD Banten masih ramai. Pejabat dan staf BPBD pun langsung menyambut kunjungan gubernur yang hanya didampingi ajudan pribadinya.

Kunjungan gubernur ke BPBD dalam rangka meninjau langsung keberadaan dan kesiapsiagaan pegawai BPBD dalam penanggulangan bencana, baik secara teknis maupun perlengkapan sarana dan prasarana. Setibanya di BPBD, Wahidin langsung meninjau beberapa ruang kerja yang berada di lantai 1 Gedung BPBD Banten, Gudang dan PUSDALOPS serta POSKO SATGAS tak luput dari perhatian gubernur.

Usai menyambut kedatangan gubernur, Kepala Pelaksana BPBD Banten Sumawijaya menyampaikan berbagai hal tentang kondisi BPBD Banten mulai dari kondisi pegawai, bidang yang ada di BPBD, peralatan dan perlengkapan hingga kondisi dukungan logistik serta dukungan anggaran yang bersumber dari APBD Banten.

Dalam kesempatan itu, Sumawijaya juga melaporkan kegiatan BPBD yang telah membentuk desa tangguh bencana dan Satuan Gugus Tugas Bencana di kabupaten/kota yang siaga 24 jam.

Menurut Sumawijaya, ‎pembentukan Desa Tangguh Bencana merupakan salah satu upaya pengurangan risiko bencana berbasis komunitas, yang akan dilaksanakan melalui pengembangan desa Tangguh Bencana dengan melakukan pembinaan dan penyuluhan melalui kegiatan sosialisasi dan seminar, dengan menghadirkan narasumber ahli, baik dari pusat maupun daerah. “Pembentukan Desa/ Kelurahan Tangguh melibatkan berbagai unsur dari Kecamatan, Koramil, Polsek, MUI, Tokoh Pemuda, Tokoh Masuarkat, Tagana, Puskesmas, Linmas, PKK dan elemen terkait lainnya,” katanya.

Sumawijaya melanjutkan, ‎di Kota Serang, selaku ibukota Provinsi Banten, pihaknya telah membentuk Desa/ Kelurahan Tangguh Di Kota Serang. Diharapkan pembentukan itu dapat ‎mengurangi risiko bencana dengan cara mengurangi kerentanan dengan meningkatkan kapasitas individu, rumah tangga, dan komunitas dalam menghadapi dampak merusaknya bencana, terbangunnya sinergitas program-program antar Lembaga/ Dinas/ Instansi baik dari unsur masyarakat, pemerintah dan dunia usaha dalam mendukung upaya peningkatan kapasitas Desa Tangguh Bencana.

Lebih lanjut dikatakan Sumawijaya, ‎BPBD Provinsi Banten juga melaksanakan kegiatan Pembentukan Organisasi Satuan Gugus Tugas Bencana yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya penanggulangan bencana di Kabupaten/Kota, khususnya di daerah rawan bencana agar dapat menjadikan masyarakat lebih siap dalam menghadapi bencana “Pembentukan Organisasi Satuan Gugus Tugas Bencana ini memiliki bertujuan untuk Membentuk satuan tugas kebencanaan di tingkat kabupaten/kota sampai tingkat kecamatan dan desa/kelurahan yang siap dan tangguh menghadapi bencana serta Memberikan informasi yang aktual dan faktual, agar masyarakat mengetahui dan dapat mengantisipasi terjadinya bencana,” ungkapnya.

Kasi Kesiapsiagaan BPBD Banten, M Juhriyadi menegaskan, pihaknya mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi dan penyelenggaraan pencegahan dan kesiapsiagaan kebencanaan.

Adapun terkait tugas dan fungsi BPBD Banten telah diatur jelas dalam Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang penanggulangan bencana daerah di Banten, yakni menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan yang mencakup pencegahan bencana, penanggulangan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bncana berdasarkan peraturan perundang undangan. Kemudian melaporkanpenyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Gubernur sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana. Kemudian mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang untuk bencana.

Seiring dengan semakin meningkatnya kejadian bencana di wilayah Banten, maka tugas yang dihadapi oleh BPBD Banten tentunya semakin berat. Sementara disisi lain, tuntutan terhadap optimalisasi penanganan bencana yang terjadi semakin tinggi, hal itu membuat kinerja lembaga penanggulangan bencana di daerah juga harus lebih ditingkatkan. Pembenahan dan perbaikan kinerja mutlak harus dilakukan baik dengan melalui perbaikan kinerja kelembagaan ataupun dengan peningkatan profesionalisme aparat BPBD di daerah. Disamping itu upaya sinergitas dan peningkatan koordinasi antara seluruh pemangku kepentingan menjadi hal yang juga tidak kalah pentingnya.

Sebagai salah satu upaya optimalisasi penanganan bencana, maka penyusunan rencana strategis (renstra) pada lembaga penanggulangan bencana khususnya pada BPBD Banten merupakan wujud dari upaya mewujudkan berbagai langkah yang sistematis dan strategis yang akan ditempuh pada kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

“Kami telah menyiapkan desa tanggap dan desa siap siaga bencana d‎engan menberikan pemahaman ke masyarakat dalam tiga aspek penaggulangan bencana yaitu pencegahan, kesiapsiagaan, ‎serta memberi pengetahuan tentang data bencana, resiko bencana dan kerentanan Banten‎,” ungkap Juhriyadi. (ADVERTORIAL/BPBD PROVINSI BANTEN)