Pilar: Pemimpin Harus yang Berpengalaman

0
452 views

JAKARTA – Debat publik pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangsel, Kamis (3/12) malam, terasa lebih hidup dibanding sebelumnya. Dalam acara yang disiarkan di salah satu stasiun televisi swasta itu, tiga pasangan calon saling sindir, bahkan terkesan ‘mengeroyok’ salah satu pasangan.

Pantauan wartawan koran ini, selama sesi satu dan dua, jalannya debat bisa dibilang landai. Seperti, debat yang tidak berdebat. Bahkan masih terasa saat di awal sesi tiga. Suasana mulai berubah, ketika memasuki pertengahan sesi tiga. Itu terjadi saat Pilar Saga Ichsan (calon Wakil Walikota nomor urut tiga) mengemukakan pernyataannya. “Mungkin Bapak, Ibu belum tahu, bahwa Kota Tangsel sudah mendapatkan banyak penghargaan tentang kerukunan umat beragama. Pondok Cabe Udik, Kecamatan Pamulang pernah menjadi Kampung Kerukunan terbaik se-Provinsi Banten. Lalu juga ada Kampung Bhinneka di Ciputat Timur, dan Kota Tangsel tiga kali meraih penghargaan sebagai kota dengan predikat peduli terhadap hak azasi manusia yang diberikan langsung oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly,” kata Pilar.            

Tensi debat semakin meningkat setelah pembawa acara debat mengingatkan para pasangan calon, untuk lebih konsen menanggapi pernyataan yang dilontarkan calon lain. Sejak itulah, jalannya debat mulai lebih hidup. 

Memasuki sesi empat, yakni tanya jawab antar-paslon. Ketiga paslon saling melempar pertanyaan yang secara tidak langsung jawabannya bisa menyerang calon lain yang tidak ditanya.

Saat itu, paslon nomor 01 Muhamad-Saraswati diberi kesempatan untuk bertanya kepada Paslon Nomor 02 Azizah-Ruhamaben. Muhamad bertanya soal netralitas ASN.

“Bicara tentang netralitas ASN, bagaimana menurut paslon nomor dua. Saya ingin pendapat Bu Azizah dan Pak Ruhama,” tanya Muhamad.

Pertanyaan itu pun dijawab Siti Nur Azizah dengan memaparkan tentang regulasi dan ketentuan yang menjadi payung hukum netralitas ASN. Sehingga, cukup dengan menegakkan regulasi itu agar ASN bisa netral.

“ASN sudah punya ketentuan, ada UU ASN No 5/2011, PP 53 tentang Disiplin Pegawai. Ini harus menjadi satu pegangan, baik oleh kepala pemerintahan, baik birokrat. Kami meyakini, ada dua model ASN. Ada yang jujur, tapi tertekan. Tapi ada juga yang profesional. Tinggal kita kembali pada aturan yang ada,” kata Azizah.

Mendapat jawaban itu, Muhamad tampaknya tidak puas. Ia menilai, Azizah hanya menjawab secara normatif. Padahal yang ia maksud adalah persoalan saat ini, keterlibatan ASN dalam Pilkada di Kota Tangsel.

“Apa yang dirasakan dalam pilkada oleh ibu? Tapi, baiklah saya jawab. Karena saya merasakan banyak ASN yang diarahkan ke salah satu calon. Contoh gambar saya dicopot, sementara paslon lain tidak,” ujarnya.

Mendengar pernyataan Muhamad itu, Azizah tetap datar. Ia hanya mengungkapkan jika untuk menjaga netralitas ASN yang dibutuhkan adalah integritas pemimpin. “Kuncinya integritas pemimpin. Harus memberikan contoh, harus melayani. Dan dibutuhkan ketegasan seorang pemimpin,” ujarnya.

Tak ketinggalan calon wakil Azizah, Ruhamaben menambahkan jika pihaknya sepakat dengan apa yang disampaikan Muhamad.

“Kami sepakat dengan itu. Tapi, kami percaya sudah ada pihak-pihak yang mengawasi sehingga ketika ada ketidaknetralan pasti akan ditindak,” ujar Ruhama.

Begitu juga saat paslon nomor 03, Benyamin-Pilar diberi kesempatan bertanya kepada paslon nomor 02. “Isu kepemimpinan dalam agama, kerap mencuat saat pilkada sehingga ada keharusan memilih pemimpin yang sekeyakinan, padahal ini mengancam disorientasi. Bagaimana menurut ibu (Azizah-red)?,” tanya Pilar.

Azizah menjawab bahwa isu memilih kepemimpinan tidak boleh dikaitkan dengan SARA melainkan harus dikembalikan pada semangat. “Jadi poin pentingnya, harus untuk semua tanpa diskriminasi,” katanya.

Ruhama menambahkan, yang pokok bagi seorang calon pemimpin adalah integritas. Bisa dilihat track recordnya. “Kedua kapasitas, lalu akseptibilitas. Siapa yang cocok dipilih dengan yang memilih. Jangan masuk ke isu yang tidak substansial,” ujarnya.

Mendapat jawaban itu, Pilar sumringah. Menurutnya, seorang calon pemimpin harus punya pengalaman dan berintegritas. “Sudah terbukti Kota Tangsel mengalami banyak kemajuan sehingga, harus dilanjutkan oleh orang yang punya pengalaman dan punya kapabilitas,” kata Pilar.

Kemudian, paslon nomor urut 01 Muhamad-Saras mendapatkan kesempatan bertanya kepada paslon nomor urut 03 Benyamin-Pilar. Benyamin mengungkapkan soal peran BUMD yang semestinya memberikan keuntungan kepada masyarakat Tangsel, namun faktanya belum terlihat. “Maka bagaimana penilaian bapak terkait kinerja direksi BUMD yang salah satu direkturnya maju dalam pilkada ini?,” tanyanya.

Menurut Benyamin, pemilihan direksi BUMD dilakukan melalui proses sangat ketat. Sehingga orang yang duduk sesuai dengan seleksi itu. “Sekarang BUMD bergerak di sektor PAM. Dalam bisnis plan seluruhnya dieksekusi direktur utama. Bagaimana penilaian direktur keuangan, tentu dirut yang memiliki kewenangan. Kami akan bertanya kepada komisaris sebagai kepanjangan tangan pemerintah sebagai pemilik modal mayoritas,” paparnya.

Saras kemudian menanggapi jika jawaban Benyamin masih sebatas penjabaran soal PT PITS belum menggambarkan penilaian terhadap direksi. “Padahal kami ingin tahu bagaimana kinerja direksi. Karena banyak masukan jika kinerja direksi tidak maksimal. Bahkan kami menyayangkan DPRD belum bisa mengawasi. BUMD,” katanya.

Lalu, saat paslon nomor urut 02 Azizah-Ruhamaben bertanya kepada paslon nomor urut 01 Muhamad-Saras. Ruhamaben yang didapuk bertanya menyampaikan bahwa, pilkada digelar pada 9 Desember, sebagai Hari Anti Korupsi. “Saya menarik, ada banner Mbak Saras. Itu isinya menarik. Coblos No 1, koruptor ngacir. Apakah saat ini ada koruptor di Tangsel?,” tanyanya.

Saras pun menjawab bahwa berdasarkan data dan masukan, masih banyak tindak korupsi di Tangsel. Ada rekam jejak korupsi yang terjadi. “Kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa masih banyak tindakan korupsi,” ujarnya.

Lalu, Muhamad menambahkan jika Kota Tangsel terkenal dengan korupsi. Maka pihaknya tidak akan melanjutkan budaya itu. “Bagaimana regulasi sudah ada pun, tapi masih banyak kepala daerah yang tertangkap, masih ada hawa nafsu. Proyek belum terjadi, sudah ada fee duluan,” katanya. (esa/asp/air)