Pilgub Banten: Debat Kandidat Putaran II Terancam Batal

0
508 views

SERANG – Kisruh persiapan debat kandidat Pemilihan Gubernur (Pilgub) Banten putaran II terancam batal. Hal tersebut akibat durasi tidak sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan jam tayang ‎berbeda dengan dokumen layanan pengadaan secara elektronik (LPSE).

Mengenai masalah tersebut, KPU Banten meminta saran ke KPU RI. “Secara lisan kami sudah laporkan persoalan ini ke KPU RI. Secepatnya kami akan konsultasi langsung ke Jakarta,” kata Ketua Pokja Pencalonan KPU Banten Syaeful Bahri kepada wartawan di kantor KPU Banten, Jumat (20/1).

Menurut Syaeful, ada dua hal yang harus mendapatkan pertimbangan dari KPU RI. Pertama, terkait durasi debat. Dalam dokumen LPSE disebutkan 60 menit. Padahal sesuai Peraturan KPU pelaksanaan debat paling sedikit digelar selama 90 menit.

Kedua, terkait jam tayang yang terlanjur disebutkan prime time (malam hari) dalam dokumen LPSE. “Terkait durasi, mau tidak mau dokumen LPSE harus direvisi karena bertentangan dengan PKPU. Karena proses lelang dilakukan melalui lelang elektronik, KPU Banten sejak awal tidak pernah ikut campur,” jelasnya.

Adapun terkait jam tayang debat, lanjut Syaeful, pihaknya akan segera mencari jalan tengah agar hak semua pihak terakomodasi. Menurut Syaeful, meski disebutkan jam tayang debat prime time, itu masih bisa dicarikan solusi.

Pihak TVOne, televisi yang menjadi penyelenggara debat kandidat kedua, sudah memastikan tidak bisa memindah jam tayang debat dari sore ke malam hari karena menyesuaikan dengan anggaran. “Bisa dipindah kalau Sekretariat KPU selaku kuasa pengguna anggaran bersedia mengalokasikan anggaran tambahan,” ujarnya.

Ia menambahkan, bila anggaran di sekretariat KPU tidak ada tambahan, mau tidak mau harus dibuat kesepakatan bersama antara event organizer (EO), TVOne, tim sukses, dan KPU. “Bisa saja opsinya debat dilaksanakan sore hari tapi disiarkannya pada malam hari atau tidak siaran langsung,” ungkap Syaeful.

Syaeful berharap, debat tetap bisa dilaksanakan sesuai jadwal, yaitu pada 25 Januari mendatang. “Besok atau lusa, KPU, kuasa pengguna anggaran dan EO segera rapat khusus. Apapun hasilnya akan disampaikan dalam rapat pleno,” tegasnya.

“Kita tidak mau saling menyalahkan, meskipun dalam hal ini bagian kesekretariatan KPU juga lalai terkait dokumen LPSE yang mencantumkan durasi debat selama 60 menit, bukan 90 menit,” sambung Syaeful.

Senada, Ketua KPU Banten Agus Supriyatna menambahkan, persoalan debat kedua harus segera dicarikan solusi atas kesepakatan bersama. “KPU RI menyarankan agar aspirasi tim sukses terkait teknis debat harus diakomodasi, sebab KPU wajib melaksanakan tahapan pilkada sesuai aturan yang berlaku,” jelasnya.

Terkait opsi merevisi dokumen LPSE, Agus mengaku hal itu akan disampaikan saat konsultasi dengan KPU RI dilakukan. “Intinya, KPU Banten mengharapkan debat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, jangan sampai mundur apalagi batal,” harap Agus.

Terpisah, Wakil Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Banten Fitron Nur Ikhsan mengatakan, pasangan calon nomor satu menyayangkan terjadi kesalahan prosedur dalam persiapan debat publik. “Kita coba yang normatif saja dulu, sesuai dengan konsep awal. Semua bisa di negosiasikan. Supaya berjalan nyaman untuk semua pihak, konsep, dan proses harus berjalan fair. Pasangan nomor urut satu juga tidak kaku. Kita hanya ingin mencoba mengikuti prosedur sesuai perencanaan dan konsep awal,” kata Fitron.

Menurut Fitron, debat kandidat merupakan bagian dari tahapan yang telah dirancang dan disesuaikan dengan ketentuan perencanaan. “Maksimalkan dulu upaya untuk sesuai norma, berikutnya bisa diambil langkah dan opsi lain jika benar- benar diperlukan karena kedaruratannya. Itu pun jika tidak ada lagi cara yang bisa ditempuh sesuai norma,” ungkapnya. “Prinsipnya kami fleksibel. Tapi mau prosedurnya dijalankan,” sambung Fitron.

Sementara, Ahmad Basarah, Ketua Tim Pemenangan pasangan calon nomor urut dua, Rano Karno-Embay Mulya Syarief‎ mengatakan, debat publik dibiayai oleh negara, jadi KPU selaku penyelenggara pilkada bertanggung jawab untuk melaksanakan sesuai aturan. “Persoalan baru muncul setelah debat pertama dilakukan, harusnya KPU melakukan survei terlebih dahulu terkait tv yang ditunjuk EO pemenang tender. Itu gunanya untuk memastikan tidak ada persoalan baik soal anggaran, durasi maupun jam tayang,” tegasnya.

Basarah menegaskan, pasangan nomor dua memahami betul persoalan ini bukan kesalahan KPU semata. “Debat ini kan tontonan rakyat, bukan tontonan elit semata. Jadi harus disiarkan dengan jam tayang pada saat rakyat bisa menyaksikannya,” katanya.

“Secara prinsip, aturan debat harus ditegakkan. Meskipun kami tidak mempersoalkan masalah jam tayang. Bagi kami, kapan pun kalau pelaksanaannya profesional, masyarakat akan menonton,” sambung Basarah.

Sebelumnya, ‎debat kandidat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten putaran kedua yang dijadwalkan pada Rabu (25/1) terancam mundur. Hal itu dipicu kelalaian yang dilakukan EO dalam melakukan kerja sama dengan TV nasional selaku penyelenggara debat kandidat.

Rapat persiapan debat publik putaran kedua Pilkada Banten di aula Gedung KPU Banten, Kamis (19/1) yang dihadiri tim pakar, pimpinan Bawaslu, EO, kru TVOne, tim sukses kedua pasangan calon (paslon), dan Polda Banten gagal melahirkan kesepakatan terkait teknis pelaksanaan debat putaran kedua.‎

Saat presentasi teknis debat, kru TVOne menyampaikan bahwa debat putaran kedua akan dilaksanakan di Gedung Pertunjukan Film Usmar Ismail Hall Kuningan, Jakarta. Pada Rabu (25/1) sore, dengan durasi 90 menit mulai pukul 15.30-17.00 WIB.

Informasi yang dihimpun Radar Banten, pihak TVOne bersedia mengubah jam tayang asalkan anggarannya ditambah. Dari semula Rp750 juta menjadi Rp1,7 miliar. Sementara KPU Banten hanya mengalokasikan Rp2,2 miliar untuk tiga kali debat di tiga tv nasional. (Deni S/Radar Banten)