Pilgub dan Keberpihakan Media

0
780 views
Ilustrasi

Oleh : Dr. Agus Sjafari, M.Si

Setiap perhelatan politik baik itu Pemilu ataupun Pilkada, media selalu memainkan peran yang sangat penting dan strategis, baik itu untuk manaikkan citra bagi calon tertentu atau bahkan media juga dapat dijadikan alat untuk propaganda politik menjatuhkan lawan politik melalui “black campaign”.

Di tengah maraknya peran sosial media (sosmed), tulisan ini ingin menampilkan posisi dan keberpihakan media khususnya media cetak dalam perhelatan demokrasi Pilgub Banten ini. Media cetak sampai saat ini masih sangat menjadi perhatian publik untuk menampilkan berita – berita ter-update terkait dengan sejauhmana memberitakan masalah Pilgub khususnya pemberitaan terkait dengan dua paslon (pasangan calon) yang bertarung saat ini yaitu paslon nomor 1 WH – Andika dan Paslon nomor 2 RK – Embay.

Dalam aturan umum yang dikeluarkan oleh KPU dan KPUD menyebutkan bahwa media massa merupakan salah satu “alat kampanye” bagi pasangan calon gubernur di antara jenis lainnya seperti naliho, poster, spanduk dan lain sebagainya. Media massa tetap dianggap sebagai alat yang cukup efektif untuk menyampaikan visi dan misi paslon kepada publik dikarenakan kontinyuitas dan sequensial pemberitaan yang terus menerus disajikan kepada para pembaca, sehingga pemberitaan yang disajikan oleh media massa selalu up to date khususnya bagi khalayak yang sangat membutuhkan berita yang terbaru. Sehingga media cetak tetap saja dinanti oleh khalayak dan memiliki pangsa pasar tersendiri.

Dalam perhelatan Pilgub ini media dijadikan sebagai “alat politik” yang efektif untuk lebih mendekatkan paslon kepada publik maupun untuk mensosialisasikan visi dan misi paslon kepada publik. Dalam politik praktis, pihak yang mampu menguasai media tentunya sangat berpeluang untuk memenangkan dalam pertarungan politiknya. Dengan demikian setiap Paslon akan berlomba – lomba untuk “menguasai” media untuk dijadikan sebagai “alat politiknya” tersebut. Pengertian menguasai dalam hal ini berhubungan dengan sejauhmana Paslon tersebut “membeli” atau “mengontrak” media tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan maksud agar media tersebut secara terus menerus memberitakan paslon tertentu, bahkan mampu “memoles” Paslon tertentu sehingga memiliki citra yang sangat baik di mata publik. Dalam beberapa praktek politik, bagi paslon yang mampu menguasai semua media baik elektronik maupun cetak maka ia dengan sangat leluasanya untuk mensosialisasikan dirinya untuk selalu ditonton dan dibaca oleh masyarakat.

Pada sisi yang lain, media khususnya media cetak juga memiliki inisiatif sendiri untuk memberitakan aktivitas terkait dengan Paslon tertentu, dengan maksud agar media cetak tersebut tidak divonis oleh publik sebagai media yang tidak mengikuti perkembangan politik khususnya terkait dengan perhelatan Pilgub Banten yang akan datang ini. Dengan demikian, media cetak tetap saja menjadi incaran dari setiap paslon untuk dijadikan sebagai alat pencitraan politik agar mereka memiliki image yang sangat baik di mata publik.

Media cetak sebenarnya memiliki pangsa pasar tersendiri yang cukup efektif dalam pembentukan opini publik. Pangsa pasar dari media cetak sebenarnya lebih banyak dari kalangan masyarakat yang tergolong kelas menengah, baik dari sisi pendidikannya, status ekonominya, jabatannya serta status lainnya yang melekat pada dirinya tersebut. Kalangan ini relatif memiliki wawasan yang luas terkait dengan perkembangan politik khususnya perkembangan politik lokal yang ada di Banten. Kalangan ini setidaknya mampu memberikan pencerahan kepada masyarakat bawah untuk memiliki pandangan dan pilihan yang terbaik dalam perhelatan Pilgub Banten ini. Meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak sekitar 20 persen sampai dengan 25 persen, namun hal tersebut mampu memberikan kontribusi terhadap perkembangan demokratisasi di Banten. Setidaknya dengan adanya informasi dan tayangan pemberitaan politik terkait dengan Paslon di media massa, maka ia akan juga memberikan pencerahan bagi anggota keluarganya, koleganya, dan beberapa relasi sosialnya khususnya dalam hal memberikan pencerahan politik. Dalam beberapa teori psikologis mengatakan bahwa mindset seseorang sangat ditentukan oleh apa yang ia ketahui, pengetahuan tersebut salah satunya didapat dari beberapa sumber informasi dan salah satunya adalah media cetak.

Netralitas Media

Keberadaan media khususnya media cetak selalu dalam posisi yang sangat dilematis, dimana media selalu saja dicurigai sebagai media yang tidak profesional dikarenakan dalam setiap pemberitaannya tersebut dikategorikan sebagai pemberitaan yang sangat tidak berimbang dan sangat memihak terhadap kepentingan politik dari Paslon tertentu.

Dalam kondisi tersebut, sebenarnya publik sangat berharap bahwa media sangat diharapkan sebagai “pembawa obor” kebenaran yang netral dan tidak memihak kepada kepentingan politik, terlebih lebih dalam perhelatan politik seperti Pilgub Banten ini.  Artinya bahwa pemilik media sangat diharapkan memiliki modal yang cukup besar agar ia tetap bisa eksis tanpa terlalu bergantung kepada kekuatan politik yang mengiming imingi akan memberikan keuntungan ekonomi yang besar ketika media tersebut mampu bersinergi dalam memoles Paslon tertentu agar mampu memiliki tingkat popularitas bahkan memiliki tingkat elektabilitas yang tinggi di mata publik.

Publik saat ini sepertinya sudah sangat kritis di dalam menilai profesionalisme dari sebuah media. Ketika media secara “membati buta” melakukan keberpihakan yang berlebihan terhadap paslon tertentu tanpa didasarkan kepada data yang akurat maka publik akan memberikan hukuman yang sangat kejam terhadap media tersebut. Setidaknya publikpun juga sangat berharap pemberitaan “pencitraan politik” dari Paslon tertentu juga harus didasarkan kepada data yang akurat untuk menampilkan berita yang berimbang dan memadai.

Posisi Media Lokal

Mengutip hasil survey yang dilakukan oleh FISIP Media Watch dan ditindaklanjuti dengan rilis hasil surveynya beberapa waktu yang lalu tepatnya Tanggal 12 Januari 2017 menunjukkan hasil yang menarik untuk disimak. Media cetak yang dijadikan sampel dalam survey tersebut adalah 2 (dua) media cetak terbesar di Banten yaitu harian Radar Banten dan harian Kabar Banten.

Kesimpulan umum  yang kita dapat terkait dengan porsi memberitaan terkait dengan nada berita terhadap kedua paslon maupun topik kampanye dari kedua Paslon tersebut adalah sebagai berikut:

 Pertama, porsi nada berita pada Kabar Banten dan Radar Banten terhadap kedua pasangan calon relatif berimbang, baik nada berita positif, berita negatif, dan berita yang netral. Nada berita positif terhadap kedua paslon yang diberitakan dalam kedua media cetak tersebut sekitar 28% sampai dengan 40% berita; Nada berita negatif terhadap kedua Paslon yang diberitakan dalam kedua media cetak tersebut hanya berkisar 2% sampai dengan 4% berita; serta Nada berita yang netral terhadap kedua paslon yang diberitakan dalam kedua media cetak tersebut berada dalam porsi yang terbanyak  berkisar 58% sampai dengan 70% berita.

Hal ini menunjukkan bahwa media cetak lokal Banten terkait dengan pemberitaan nada berita terhadap kedua paslon memposisikan diri dalam posisi yang “safety player”. Kedua media cetak terbesar ini sepertinya tidak ingin “berkonfrontasi” dengan kedua Paslon dan pengikutnya sehingga lebih banyak memberitakan nada berita yang netral. Asumsi penulis dalam hal ini, kedua media cetak ini ingin menjada relasi yang baik dengan kedua paslon dan kekuatan yang ada di belakangnya.

 Kedua, isu politik besar yang dijadikan sorotan bagi kedua paslon yang menjadi pemberitaan dalam kedua media cetak ini relatif tidak terlalu berbeda. Kedua paslon sama – sama menitikberatkan kepada 4 (empat)  topik kampanye antara lain: pembangunan, ekonomi, korupsi, dan pendidikan.

Sebagai penutup dalam tulisan ini bahwa masyarakat Banten masih sangat menginginkan semua media cetak yang ada di Banten menjadi media cetak yang profesional yang mampu berdiri netral dan tidak terkooptasi oleh kepentingan politik dari paslon tertentu menjelang Pilgub Banten. Bagi pengelola media cetak, netralitas media akan menjadikan media cetak tersebut akan lebih “safety”, baik terhindar dari hukuman publik maupun secara kelembagaan mampu menjaga relasi yang baik dengan kedua Paslon beserta kekuatan pendukungnya tersebut. Semoga.

Dr. Agus Sjafari, M.Si, Dekan FISIP Untirta Serang Banten dan Peneliti di the Community Development Institute (CDI)