Pilkada Kabupaten Serang Rentan Politik Uang

Ari Setiawan

SERANG – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Serang dinilai masih rentan terjadi politik uang. Lantaran itu, dibutuhkan pemberian pemahaman kepada masyarakat soal bahaya politik uang karena ancamanya pidana.

Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Serang Ari Setiawan menyayangkan masih terjadinya politik uang pada penyelenggaraan pesta demokrasi. Mengacu pada pemilu sebelumnya kasus politik uang selalu muncul. Bahkan, pelakunya sampai terkena hukum pidana. Ari pun menilai, Pilkada 2020 rentan terjadi politik uang. Penilaian itu berkaca pada pemilihan kepala desa (pilkades) belum lama ini. “Informasi yang saya terima, di daerah tertentu sampai ada yang diberi Rp1 juta per kepala keluarga,” ujarnya dengan mimik wajah kaget kepada Radar Banten di ruang kerjanya, Jumat (6/12).

Lantaran itu, Ari mengaku khawatir, nuansa politik uang yang terjadi pada pilkades menjadi tolok ukur masyarakat pada pilkada. Menurutnya, aturan pengawasan pada pilkades tidak detail seperti pilkada. “Kalau pilkades kita tidak tahu seperti apa pengawasannya, karena kita tidak bisa masuk ke ranah situ,” tukasnya.

Sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dijelaskan Ari, pelaku politik uang bisa dikenakan hukuman pidana selama dua tahun. Hukuman berlaku untuk pemberi dan penerima uang. “Ini yang berat. Kalau di pemilu kan yang kena hukuman cuma yang memberi saja. Di Pilkada dua-duanya kena,” jelasnya.

Oleh karena itu, Ari berharap, tidak terjadi transaksi politik uang pada Pilkada 2020 Kabupaten Serang karena akan merugikan pemberi dan penerima uang. “Kita harap masyarakat tidak menerima politik uang, tim sukses atau calonnya juga tidak memberikan politik uang,” harapnya.

Terpisah, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Abidin Nasyar tidak menampik, politik uang rentan terjadi pada pesta demokrasi di Kabupaten Serang. Pihaknya mengaku terus melakukan upaya untuk meminimalisasi persoalan tersebut. “Politik uang sudah pasti ada,” ucapnya.

Saat ini, pihaknya sudah melakukan sosialisasi dengan berbagai cara untuk meminimalkan masalah tersebut. Mulai dari mengumpulkan masyarakat dan sosialisasi perseorangan dengan materi sosialisasi bahaya politik uang. “Ketika kita bertemu orang,  kita sosialisasikan hal tersebut (bahaya politik uang-red), ini sebagai bentuk sosialisasi kita,” pungkasnya. (jek/zai/ags)