Pilkada Serentak: 47 Persen TPS Rawan Kecurangan

SERANG – Pilkada serentak 2018 tinggal hitungan jam, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Banten telah rampung melakukan pemetaan terhadap potensi terjadinya kecurangan di tempat pemungutan suara (TPS).

Hasilnya, dari 10.467 TPS yang tersebar di empat daerah, Bawaslu mencatat ada 4.914 (47 persen) TPS rawan kecurangan. TPS paling rawan kebanyakan di Pilkada Kabupaten Tangerang sebanyak 3.538 TPS, disusul Pilkada Kabupaten Lebak 952 TPS, selanjutnya Kota Serang 246 TPS dan Kota Tangerang 178 TPS.

Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Banten Nuryati Solapari mengungkapkan, pemetaan TPS rawan terjadinya kecurangan sebagai upaya terakhir dalam mencegah terjadinya pelanggaran pidana pilkada. “Semua TPS memiliki potensi kerawanan masing-masing, namun hasil pemetaan hampir setengahnya yang paling rawan,” kata Nuryati kepada Radar Banten, Senin (25/6).

Dikatakan Nuryati, pemetaan TPS rawan tersebut bertujuan untuk meminimalisir potensi terjadinya pelanggaran di TPS pada hari pemungutan suara, sehingga Bawaslu dan Panwaslu dapat menyusun strategi pencegahan pelanggaran pidana pilkada di TPS rawan.

Menurut Nuryati, TPS rawan disusun berdasarkan enam variabel yaitu akurasi data pemilih, penggunaan hak pilih/hilangnya hak pilih, politik uang, netralitas KPPS, pemungutan suara, dan kampannye. Dari enam variabel itu, ada 15 indikator yang digunakan dalam mengukur dan menentukan status TPS rawan kecurangan. Beberapa indikator tersebut diantaranya ialah faktor geografis/alam dan fakta empiris terkait rekam TPS yang pernah terjadi kecurangan.

Berdasarkan data KPU Banten, dari empat kabupaten/kota yang menggelar pilkada serentak 2018 di Banten, Kabupaten Tangerang menjadi daerah paling banyak jumlah daftar pemilih tetap (DPT) mencapai 1.843.188 orang yang akan memilih di 4.513 TPS, selanjutnya Kota Tangerang dengan DPT sebanyak 1.027.522 orang yang akan memilih di 3.091 TPS, Kabupaten lebak dengan 926.342 orang yang akan memilih di 1.897 TPS, dan Kota Serang dengan DPT 422.072 orang yang akan memilih di 966 TPS.

Sementara itu, kekhawatiran soal kerawanan pilkada juga menjadi perhatian anggota DPD RI. Melihat potensi kerawanan tersebut, faktor keamanan harus menjadi perhatian besar seluruh pihak yang terkait pelaksanaan pilkada. “Kehati-hatian itu penting, karena demokrasi itu diwarnai perbedaan dalam pilihan politik,” kata anggota DPD RI Perwakilan Provinsi Banten Ahmad Subadri saat kunjungan kerja di Pendopo Gubernur Banten, Senin (25/6).

Namun, kata Subadri, Banten termasuk wilayah yang aman dari konflik dan kondusif. Tinggal, tahapan sudah berjalan dilanjutkan sesuai dengan prosedural yang berlaku. “Saya optimistis pelaksanaan pilkada serentak berjalan dengan baik,” kata Ketua DPD Hanura Banten ini.

Pesan yang sama disampaikan Gubernur Wahidin Halim. Ia meyakini pilkada serentak di Banten akan berjalan aman dan lancar. Namun, kewaspadaan terhadap terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan pada pilkada serentak 2018 nanti tetap harus disiapkan. “Semoga kondisi adem ayem,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua KPU Banten Wahyul Furqon mengatakan, selain soal keamanan, DPD juga memastikan kesiapan secara teknis keseluruhan Pilkada di Banten. “Termasuk soal logistik, distribusi surat suara ke PPK dan TPS,” katanya.

Kata dia, masing-masing KPU penyelenggara di Banten sudah melaporkan semua kesiapannya. Semua relatif aman dan berjalan lancar. Termasuk upaya untuk memenuhi target 77,5 persen partisipasi pemilih. “Semua harus kerja keras,” ujarnya.

Pada bagian lain, Panwaslu Kota Serang merilis 12 kerawanan pelanggaran yang rawan terjadi pada pemungutan dan penghitungan suara (tungsura) pilkada.

Anggota Panwaslu Kota Serang, Faridi berharap 12 kerawanan tersebut tidak terjadi di Pilkada Kota Serang karena setiap pelanggaran itu mempunyai sanksi pidana masing-masing. “Tahapan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan gubernur, bupati dan walikota merupakan tahapan yang selalu menjadi puncak,” ujar Faridi, Senin (25/6).

Ketua Panwaslu Kota Serang, Rudi Hartono mengatakan, pihaknya telah menugaskan satu orang pengawas TPS untuk setiap TPS di Kota Serang. Sebelum pemungutan dan penghitungan suara berlangsung, pihaknya akan melakukan patroli ke posko pemenangan paslon. Patroli ini dilakukan untuk mencegah terjadinya tindakan politik uang. “Tim saber akan mendatangi semua posko paslon,” ujarnya. Tim itu terdiri dari panwaslu, kepolisian, dan kejaksaan.

Kata dia, untuk meminimalisir adanya warga yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, ia mengimbau petugas KPPS untuk cermat mencelupkan jari pemilih ke botol tinta. “Agar jari kelingkingnya dicelupkan ke tinta mengenai kuku. Selain itu, jangan juga disiapkan tisu atau lap lainnya,” terang Rudi. (Deni S-Supriyono-Rostinah/RBG)