Pilkada Serentak di Tengah Pandemi Covid-19

0
1.144 views
Billboard besar berisi sosialisasi pasangan calon pada Pilkada Cilegon 2020 terpampang di jalan protokol Kota Cilegon.

Target Partisipasi Pemilih 75 Persen

SERANG – KPU Provinsi Banten mematok target partisipasi pemilih di Pilkada 2020 sebesar 75 persen. Target itu lebih rendah dibandingkan target KPU RI yang mencapai 77,5 persen lantaran pilkada digelar di tengah pandemi Covid-19.

Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Banten, Masudi mengatakan, sejak pilkada serentak dilaksanakan pada 2015, partisipasi pemilih di Banten masih rendah.

“Tapi ada peningkatan partisipasi pemilih dalam Pilkada 2017 dan 2018 dibandingkan Pilkada 2015, Sehingga kami berharap tren peningkatan ini berlanjut di Pilkada 2020 meskipun terjadi pandemi,” ujarnya.

Berdasarkan data KPU Banten, pilkada serentak 2015 dilaksanakan di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kota Cilegon dan Kota Tangsel. Rata-rata partisipasi pemilihnya diangka 57,22 persen. Sementara pilkada serentak 2017 dilaksanakan Pilgub Banten dengan partisipasi pemilih di angka 61,58 persen. Sedangkan di pilkada serentak 2018 yang dilaksanakan di Kota Serang, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Lebak rata-rata partisipasi pemilihnya diangka 67,06 persen.

“Pilkada 2020 merupakan pilkada serentak keempat, kami berharap partisipasi pemih di Pemilu 2019 yang cukup tinggi bisa berlanjut di Pilkada 2020 di Banten,” tuturnya.

Kendati begitu, target angka partisipasi pemilih pilkada 2020 yang ditetapkan di angka 75 persen, salah satu dasarnya adalah partisipasi pemilih pada pilkada sebelumnya. Bukan pada pileg atau pilres 2019 lalu.

“Tingkat partisipasi pemilih di pemilu dan pilkada itu tidak pernah sama. Angka partisipasi pemilih di pemilu baik pilpres maupun pileg selalu tinggi dibanding pilkada. Ini terjadi di semua daerah,” bebernya.

Agar partisipasi pemilih di Pilkada 2020 tidak anjlok lantaran pandemi, Masudi mengaku KPU di empat kabupaten/kota harus menggencarkan sosialisasi. Terutama di daerah yang partisipasinya rendah berdasarkan hasil pilkada sebelumnya sejak tahap awal pilkada.

“Pilkada 2020 harus mengacu pada pilkada 2015, kan sudah terdata desa dan kecamatan mana di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kota Cilegon dan Kota Tangsel yang partisipasinya sangat rendah lima tahun lalu,” paparnya.

GENCARKAN SOSIALISASI

Kasubag Poltik Dalam Negeri pada Bagian Kesbangpol Setda Kabupaten Serang, Dikdik Abdul Hamid mengatakan, tingginya partisipasi pemilih di Pilpres dan Pileg 2019 karena terdongkrak oleh Pileg.

Menurutnya, banyaknya calon legislatif yang ikut menjadi peserta pemilu membuat sosialisasi dan kampanye dilakukan secara masif. Sehingga, banyak masyarakat yang ikut menyalurkan hak pilihnya.

Pada Pilkada 2020, pihaknya juga mengaku melakukan upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih sesuai dengan yang ditargetkan KPU 75 persen. Yakni, melalui sosialisasi secara langsung dan melalui media baliho. “Secara langsung kita sudah di tiga kecamatan, selain itu kita juga lakukan pemasangan baliho di kecamatan-kecamatan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Serang Abidin Nasyar mengatakan, pihaknya sudah melakukan sosialisasi Pilkada kepada masyarakat. Mulai dari pemasangan baliho di 29 kecamatan, hingga spanduk di 326 desa.

Kemudian, kata dia, sosialisasi juga dilakukan dengan metode dalam ruang dengan melibatkan sejumlah stakeholder. “Setiap sosialisasi sudah kita ukur dan jumlah sosialisasi kita optimalkan sampai pelosok dan juga daerah kepulauan,” ujarnya.

KPU Kabupaten Pandeglang menargetkan partisipasi pemilih diajang Pilkada Pandeglang terus meningkat hingga 80 persen dibanding pesta demokrasi sebelumnya yang hanya 77 persen. Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut dengan memberikan pemahaman pentingnya menggunakan hak pilih di Pilkada 9 Desember mendatang.

Ketua KPU Kabupaten Pandeglang Ahmad Suja’i mengatakan, hingga saat ini lembaganya terus melakukan sosialisasi ke berbagai wilayah dan kalangan masyarakat di Pandeglang. “Penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 dilaksanakan ditengah-tengah Covid-19, akan tetapi kita berharap partisipasi masyarakat meningkat sekalipun pilkada dilaksanakan di masa pandemi, maka dari itu kita gencar melakukan sosialisasi,” katanya, kemarin.

Sementara itu, KPU Kota Cilegon menetapkan DPT pada Pilkada  2020 sebanyak 297.045.

Pada Pilkada Kota Cilegon tahun ini, KPU Cilegon menargetkan partisipasi pemilih sebanyak 75 persen dari total DPT.

Komisioner KPU Kota Cilegon, Eli Jumaeli menjelaskan, untuk mendorong tingkat partisipasi pemilih,  KPU memaksimalkan sosialisasi ke masyarakat ke berbagai segmen.

“Sudah KPU lakukan baik melalui tatap muka maupun melalui media sosial, media elektronik dan sebagainya,” ujarnya. (den-jek-dib-bam/air)

Terpisah, Pakar Kebijakan Publik dan Politik STISIP Setia Budhi Harits Hijrah Wicaksana mengaku pesimis bila target partisipasi pemilih sebesar 75 persen bisa tercapai di Pilkada 2020. Meskipun target yang dipasang sudah diturunkan dari target sebelumnya 77,5 persen, situasi pandemi berpotensi besar terjadinya penurunan partisipasi masyarakat.

“Ditambah lagi minimnya sosialisasi calon kepala daerah/wakil kepala daerah pada pilkada 2020, tentu ini berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat,” ungkapnya.

Ia menambahkan, pilkada dengan kondisi seperti ini tentunya banyak sekat dan batasan dalam mekanisme sosialisasi, baik yang dilakukan KPU maupun para paslon.

“Kekhawatiran menurunnya partisipasi pemilih pada pilkada 2020 memang tidak hanya di Banten, ini membutuhkan kreatifitas dan inovasi tidak hanya dari penyelenggara tapi juga dari masing-masing pasangan calon dalam mensosialisasikan visi, misi, program dan keunggulan masing-masing pasangan,” urainya.

Hal lain yang membuat partisipasi masyarakat di prediksi akan menurun yaitu karena banyak kalangan yang melakukan permintaan agar pelaksanaan pilkada 2020 di tunda. Tentunya hal ini mempengaruhi kepada setiap pasangan dalam menyampaikan program-program mereka. Terlebih yang melakukan penolakan pilkada pada masa pandemi dari banyak golongan masyarakat.

“Dan tidak sedikit masyarakat yang khawatir akan tertular atau terkena covid-19, sehingga banyak masyarakat yang memilih tidak hadir dalam acara sosialisasi,” tuturnya.

Protokol Kesehatan

Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Banten Masudi mengungkapkan, rapid test massal hanya diwajibkan bagi penyelenggara pilkada mulai dari tingkat bawah hingga nasional.

“Pemilih tidak perlu, sebab tidak ada aturannya. Pemilih yang datang ke tempat pemungutan suara (TPS) hanya diwajibkan menggunakan masker. Ketika tiba di TPS akan diukur suhu tubuh, diharuskan mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir yang telah disediakan, kemudian diberikan sarung tangan plastik sekali pakai dan tetap jaga jarak,” kata Masudi.

Ia melanjutkan, guna mencegah klaster pilkada penyebaran covid-19, KPU hanya mengurangi jumlah pemilih disetiap TPS.

“Pilkada 2020 berbeda dengan pilkada sebelumnya. Agar tidak terjadi kasus baru penyebaran covid, jumlah maksimal setiap TPS hanya 500 pemilih,” tuturnya.

Dikatakan Masudi, pilkada 2015, 2017 dan 2018, jumlah pemilih setiap TPS 800 orang.

“Tahun ini dikurangi hingga 300 orang untuk mencegah terjadinya kerumunan,” jelasnya.

Secara teknis, KPU RI telah membuat regulasi untuk mencegah terjadinya klaster pilkada, dengan menerapkan protokol kesehatan yang super ketat. Namun begitu, tidak ada tambahan waktu untuk pemungutan suara. Menurut Masudi, waktu pemungutan suara tetap enam jam yaitu mulai pukul 07.00 hingga 13.00 WIB.

“Berdasarkan hasil simulasi, 500 pemilih cukup untuk melakukan pemungutan suara hingga pukul 13.00 WIB. Itu sudah dengan protokol kesehatan maupun penggunaan aplikasi Sirekap sebagai ujicoba,” bebernya.

Untuk mencegah agar tidak terjadi penumpukan pemilih dalam satu waktu, KPU membagi pemilih yang hadir berdasarkan jam kedatangan. Dan ini disebutkan dalan surat pemberitahuan memilih yang disampaikan kepada pemilih oleh petugas KPPS nanti.

“Pengaturan waktu kedatangan tersebut, tidak boleh memisahkan orang dalam satu keluarga,” tegasnya.

Masudi mengaku optimis bila pihaknya bisa menerapkan protokol kesehatan dengan ketat, sehingga hal terburuk bisa diantisipasi.

“Pemungutan suara tinggal dua pekan lagi, KPU provinsi terus melakukan penguatan kapasitas penyelenggara di tingkat kecamatan sampai KPPS melalui bimbingan teknis pencegahan klaster pilkada,” pungkasnya.

Sementara itu, Koordinator Divisi Program dan Data Informasi KPU Banten Agus Sutisna mengatakan, daftar pemilih tetap Pilkada 2020 di Banten sebanyak 3.310.563 pemilih. Adapun rinciannya, pemilih laki-laki sebanyak 1.668.982 dan pemilih perempuan 1.641.581.

“Jumlah pemilih terbanyak di Kabupaten Serang sebanyak 1.132.717 orang, Tangerang Selatan 976.019 orang, Kabupaten Pandeglang 904.782 orang, dan Kota Cilegon 297.045 orang,” ujarnya.

Agus menambahkan, bagi warga yang belum masuk dalam DPT namun memenuhi syarat sebagai pemilih akan masul dalam daftar pemilih tambahan. Mereka tetap dapat menggunakan hak pilihnya pada 9 Desember nanti dengan membawa dan menunjukkan KTP Elektronik kepada petugas KPPS setempat.

“Pilkada 2020 di Provinsi Banten digelar di empat kabupaten/kota, tersebarbdi 9.051 TPS, 762 desa, dan 79 kecamatan,” paparnya.

Adapun jumlah TPS di Pilkada Kota Cilegon yaitu 784 TPS tersebar di

43 desa/kelurahan den 8 Kecamatan, Pilkada Kota Tangsel 2.963 TPS,

54 desa/kelurahan dan 7 Kecamatan, Pilkada Kabupaten Pandeglang 2.243

TPS, 339 desa/kelurahan dan 35 Kecamatan, dan Pilkada Kabupaten Serang 3.061 TPS, 326 desa/kelurahan 326 dan 29 Kecamatan.

“Maksimal setiap TPS hanya 500 orang, untuk mencegah penyebaran covid,” tegasnya.

Terpisah, juru bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Banten dr Ati Pramudji Hastuti mengungkapkan, penyelenggaraan Pilkada 2020 ditengah pandemi rawan terjadi kasus baru penyebaran covid-19 di Banten. Untuk mendisiplinkan masyarakat, tidak cukup hanya dilakukan sosialisasi dan pencegahan.

“Penegakan hukum protokol kesehatan harus dilakukan, agar masyarakat patuh dan disiplin. Jadi penyelenggara pilkada harus selalu berkoordinasi dengan kepolisian dan Satpol PP,” katanya.

Dengan adanya komitmen bersama antara penyelenggara pilkada, pemerintah daerah dan lembaga penegak hukum, Ati berharap tidak terjadi pelanggaran protokol kesehatan saat tahapan pilkada.

“Rumah sakit rujukan covid-19 di Banten hampir penuh, sebab setiap hari terjadi lebih dari 100 kasus baru. Jangan sampai ada klaster pilkada, sebab jumlah kasus positif covid di Banten saat ini mencapai 12.091 orang, dan 365 orang meninggal dunia,” tutupnya.

Partisipasi Diprediksi Menurun

CILEGON – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cilegon menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) pada Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) 2020 sebanyak 297.045.

Pada Pilkada Kota Cilegon tahun ini, KPU Cilegon menargetkan partisipasi pemilih sebanyak 75 persen dari total DPT.

Komisioner KPU Kota Cilegon Eli Jumaeli menjelaskan, untuk mendorong tingkat partisipasi pemilih,  KPU memaksimalkan sosialisasi ke masyarakat ke berbagai segmen.

“Sudah KPU lakukan baik melalui tatap muka maupun melalui media sosial, media elektronik dan sebagainya,” ujarnya.

Kemudian, pelaksanaan pilkada pun dipastikan dengan penerapan protokol pencegahan covid-19, untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi pemilih untuk datang ke TPS.

Soal partisipasi, berdasarkan data yang dihimpun, pada Pilpres 2019 di Kota Cilegon partisipasi masyarakat sebanyak 85,80 persen. Sementara Pileg di tahun yang sama sebanyak 85,20 persen.

Pengamat politik Syaeful Bahri memprediksi partisipasi masyarakat pada Pilkada tahun ini menurun. Ada beberap faktor, terutama adalah pandemi Covid-19.

Dijelaskan Syaeful, dampak pandemi membuat Pilkada tidak terasa oleh masyarakat karena tidak adanya sejumlah agenda yang melibatkan masyarakat dalam jumlah banyak seperti Pemilu sebelumnya.

“Karena persepsi masyarakat tentang pilakda kampanye terbuka di tengah lapangan, bagi-bagi kaos. Sedikit masyarakat yang faham dengan adanya pandemi kampanye dibatasi,” ujarnya.

Syaeful menyarankan agar KPU melibatkan tokoh masyarakat di semua elemen untuk meyakinkan masyarakat bahwa Pilkada itu penting.

“Karena  kehidupan kita diatur politik. Terasa atau tidak terasa Pilkada, kita harus merasa punya kepentingan terhadap Pilkada,” ujarnya. (den-jek-dib-bam/air)