Pinjaman Pemprov Rp856 Miliar Belum Cair

0
591 views

SERANG – Perda APBD Perubahan Banten 2020 belum disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Oleh karena itu, pencairan dana pinjaman Pemprov Banten dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp856,2 miliar belum bisa dilaksanakan.

Menurut Kepala BPKAD Banten Rina Dewiyanti, rencana pinjaman daerah ke pemerintah pusat melalui PT SMI sebesar Rp856,2 miliar sudah tertuang dalam Rancangan Perubahan APBD 2020. Namun saat ini, pemprov masih menunggu hasil evaluasi APBD Perubahan 2020 dari Kemendagri.

“Saat ini Kemendagri masih mengevaluasi APBD Perubahan Banten 2020, jadi dana pinjaman daerah belum bisa ditarik untuk dilakukan pencairan,” kata Rina kepada wartawan, di KP3B, kemarin.

Ia melanjutkan, target penyaluran dana pinjaman daerah tersebut paling cepat bulan September 2020. “Bila lancar semua prosesnya awal September ini, maka penyaluran dana pinjaman tersebut akan dilakukan sesuai waktu yang ditargetkan,” tegasnya.

Sesuai permohonan pinjaman yang diajukan, lanjut Rina, dana pinjaman daerah skema PED tahun 2020 tahap I sebesar Rp856,2 miliar dialokasikan untuk enam Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dengan rincian Dinas Perkim sebesar Rp538 miliar, DPUPR Rp170 miliar, Dindikbud Rp80 miliar, Dinkes dan rumah sakit Rp52 miliar, Badan Ketahanan Pangan Rp12 miliar dan Dinas Pertanian Rp2,4 miliar. “Ini yang pinjaman tahun 2020, kalau untuk 2021 kami mengajukan pinjaman sebesar Rp4,1 triliun,” pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Banten Budi Prajogo mengatakan, pinjaman daerah yang diajukan pemprov hampir pasti tidak akan mengalami perubahan. “Dana pinjaman daerah tahap I sudah masuk postur APBD Perubahan 2020, jadi nunggu lampu hijau dari Kemendagri dulu sebelum bisa mencairkannya. Insya Allah September ini keluar,” ujarnya.

Ia menegaskan, Badan Anggaran (Banggar) DPRD telah menyepakati pinjaman daerah skema pemulihan ekonomi daerah (PED) tahun 2020 sebesar Rp856,2 Miliar masuk dalam struktur APBD Perubahan 2020. Kesepakatan itu dilakukan sebelum Raperda APBD Perubahan disetujui menjadi Perda oleh DPRD Banten pada Agustus lalu.

“Meskipun belum ada keputusan resmi dari pemerintah pusat tentang pengajuan pinjaman daerah skema pemulihan ekonomi daerah (PED) tahun 2020 yang telah diajukan Pemprov Banten, namun surat pengajuan itu dijadikan dasar untuk proses pembahasan raperda perubahan APBD 2020,” katanya.

Ia melanjutkan, pinjaman yang diajukan pemprov ke pusat ada dua tahap. Dimana tahap pertama sebesar Rp856 miliar dan tahap kedua sebesar Rp4,1 triliun yang akan dibahas nanti saat pembahasan raperda APBD 2021.

“Untuk penarikan pinjaman daerah tahun 2020 difokuskan pada kegiatan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan ketahanan pangan sesuai arahan pemerintah pusat,” jelasnya.(den/nda)